Pengelolaan berbasis Masyarakat Sasi Laut Folley dan Dinamika Pengelolaan Berbasis Masyarakat

Abstract

Abstrak: Indonesia semakin mengalami penurunan kuantitas dan kualitas sumber daya alam. Penyebab utama dikarenakan pemanfaatan berlebih dan merusak tanpa tanggung jawab dari beberapa pihak. Berbagai langkah mitigasi yang ditempuh cenderung menguntungkan satu pihak. Diperlukan model pengelolaan yang tepat dan bermanfaat bagi semua pihak. Pengelolaan berbasis masyarakat (PBM) seperti pengelolaan Sasi Laut di Kampung Folley, Papua Barat merupakan salah satu model yang dinilai tepat dilakukan. Sasi sebagai tradisi, diduga mengalami banyak perubahan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dinamika pengelolaan Sasi Laut Kampung Folley dan dampaknya terhadap penguatan pengelolaan. Hasil penelitian menunjukan terjadi dinamika pengelolaan yang setidaknya melibatkan lima momentum perubahan, yaitu masa pembentukan kampung, intervensi peran agama, introduksi teknologi, keterlibatan pihak eksternal dan penetapan regulasi Kawasan Konservasi Perairan. Unsur pengelolaan yang berubah yaitu batas wilayah, peraturan, pemegang otoritas, hak, sanksi, dan monitoring yang disebabkan faktor internal dan eksternal. Dinamika pengelolaan yang terjadi mengarah pada penguatan pengelolaan Sasi Laut.

Pengelolaan Sumberdaya Teripang Berbasis Masyarakat Di Kampung Malaumkarta, Kabupaten Sorong, Papua Barat

“…Sistem egek diberlakukan pada biota yang bernilai ekonomi tinggi seperti lobster, teripang dan lola. Penentuan biota yang disasi hampir serupa diberbagai wilayah di Maluku dan Papua yang menerapkan sistem sasi (Warawarin et al, 2017;Sjafrie & Setyastuti, 2020;Putri et al, 2020). Tidak hanya pada jenis biota tertentu, egek juga diberlakukan terhadap beberapa alat penangkapan antara lain penggunaan potassium dan jaring yang dilarang secara penuh.…”

“…Sedikit berbeda dengan aturan Sasi di beberapa wilayah antara lain di Maluku, Raja Ampat dan Kaimana, dimana masyarakat memiliki aturan yang lebih spesifik pada beberapa hal seperti tidak boleh mengambil biota teripang dengan tangan, tidak boleh berjalan kaki di area lamun (Putri et al, 2020), ada batasan ukuran teripang yang diperbolehkan untuk dipanen (lebih dari 10-15 cm) (Solikhin, 2011;Sjafrie & Setyastuti, 2020;Putri et al, 2020).…”

“…Masyarakat dari luar kampung Malaukarta diperkenankan untuk memasuki (right to acces) wilayah egek. Bahkan, juga diperbolehkan untuk melakukan pemanfaatan (right to use) di wilayah egek seperti melintasi kawasan dan memancing ikan dengan kewajiban untuk tidak melanggar aturan egek seperti mengambil biota ataupun menggunakan alat tangkap yang di egek Hal ini sebagaimana juga terjadi di Kampung Lilinta dan Foley, Kabupaten Raja Ampat dimana masyarakat masih bisa memasuki wilayah Sasi untuk melintas dan menangkap ikan (Lestari & Satria, 2015;Putri et al, 2020).…”

“…Untuk sanksi gereja, maka pelaku akan dibawa ke gereja untuk membuat pengakuan dan meminta pengampunan, kemudian pelaku akan membayar denda kepada pihak gereja. Jenis sanksi ini hampir sama di beberapa wilayah seperti Raja Ampat dan Kaimana yang menerapkan sanksi adat dan sanksi agama bagi pelanggar Sasi (Lestari & Satria, 2015;Putri et al, 2020;Sjafrie & Setyastuti, 2020).…”

“…Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, salah satu hal yang diperhatikan oleh masyarakat ketika akan buka egek atau sasi dengan melihat kelayakan ukuran biota dalam hal ini panjang tubuh teripang. Di beberapa wilayah yang menerapkan Sasi, ukuran teripang yang tidak boleh diambil adalah kurang dari 10-15 cm (Solikhin, 2011;Sjafrie & Setyastuti, 2020;Putri et al, 2020). Berdasarkan panjang tubuh, teripang dibagi dalam 3 kelas yang dapat dilihat pada Gambar 4.…”