Pengawasan dan Pembinaan  Majelis Pengawas Daerah Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran

Fitri, Irma Mulia; Ismail, Ilyas; Suhaimi, Suhaimi

doi:10.24815/sklj.v3i1.12323

Cited by 3 publications

(3 citation statements)

References 0 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…Keberadaan Notaris ialah penerapan dari hukum pembuktiaan. Serta pekerjaan Notaris ialah pekerjaan kepercayaan, oleh karena itu Notaris wajib memiliki perilaku yang baik (Fitri, 2019).…”

Section: A Pendahuluanunclassified

Peranan Majelis Pengawas Notaris Terhadap Pelaksanaan Kode Etik Notaris

Pratama,

Silviana

2022

Notarius

View full text Add to dashboard Cite

The notary's responsibilities related to the legal profession cannot be separated from the opinion that in carrying out his position he cannot be separated from the majesty of the law itself, so that a notary is required to be able to act and reflect in his service to the community. The purpose of this study is to determine the role of the Notary Supervisory Board in implementing the Notary Code of Ethics and the implementation of supervisory duties against Notaries by the Notary Supervisory Board. The research method used is normative juridical. The results of the study concluded that the supervision carried out by the Regional Notary Supervisory Board must still exist because it plays a very important role in the process of fostering and supervising the performance of its members in order to minimize mistakes and violations in carrying out their duties in accordance with the code of ethics. The Supervisory Board has the authority to provide guidance and supervision to Notaries and to conduct examinations of alleged violations of behavior and implementation of the Notary's position.Keywords: notary supervisory board; code of ethicsAbstrakTanggung jawab Notaris yang berkaitan dengan profesi hukum tidak dapat dilepaskan pada pendapat bahwa dalam melaksanakan jabatannya tersebut tidak dapat dilepaskan dari keagungan hukum itu sendiri, sehingga Notaris diharuskan bisa bertindak dan merefleksikannya didalam pelayanannya kepada masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran Majelis Pengawas Notaris terhadap pelaksanaan Kode Etik Notaris dan pelaksanaan tugas pengawasan terhadap Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris. Metode penelitian yang digunakan yaitu adalah yuridis normatif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa Pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris itu tetap harus ada karena sangat berperan dalam proses pembinaan serta pengawasan terhadap kinerja para anggotanya guna meminimalisir kekeliruan dan pelanggaran dalam menjalankan tugas jabatannya sesuai dengan kode etik. Majelis Pengawas berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris serta melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris.Kata kunci: majelis pengawas notaris; kode etik

show abstract

“…Keberadaan Notaris ialah penerapan dari hukum pembuktiaan. Serta pekerjaan Notaris ialah pekerjaan kepercayaan, oleh karena itu Notaris wajib memiliki perilaku yang baik (Fitri, 2019).…”

Section: A Pendahuluanunclassified

Peranan Majelis Pengawas Notaris Terhadap Pelaksanaan Kode Etik Notaris

Pratama,

Silviana

2022

Notarius

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…Pengawasan terhadap Notaris sangat penting bagi kehidupan masyarakat karena bertujuan agar Notaris sebanyak mungkin memenuhi segala persyaratan yang dituntut kepadanya. Persyaratan tersebut tidak hanya tuntutan hukum atau undang-undang saja, melainkan kepercayaan yang diberikan klien terhadap Notaris itu sendiri (Fitri, Ismail & Suhaimi, 2019). Tujuan lain dari pengawasan Notaris, bahwa kehadiran Notaris di tengah masyarakat adalah untuk melayani kepentingan masyarakat yang membutuhkan alat bukti akta autentik, sehingga tanpa adanya masyarakat yang membutuhkan Notaris maka Notaris tidak ada gunanya.…”

Section: Hasil Dan Pembahasan Prosedur Penjatuhan Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Jabatanunclassified

Upaya Hukum Notaris Atas Sanksi Pemberhentian Sementara Oleh Majelis Pengawas Pusat Notaris (Studi Putusan Nomor: 43/G/2011/PTUN-JKT)

Siregar

Ginting

Devi

2021

j.Educ.hum.soc.sciences

View full text Add to dashboard Cite

This article or writing aims to reveal the form of solidarity of the Madurese community in Watu Ulo Hamlet in the Pethik Laut tradition/ceremony. Researchers took this location as a research point because based on previous research, the literature on social solidarity in traditional community traditions is still limited. In addition, the researchers also studied the Pethik Laut in Watu Ulo Hamlet, Ambulu, Jember because so far the research on the Pethik Laut in Jember is still small. The problem is focused on the form of social solidarity of the Madurese community in Watu Ulo when carrying out this tradition. To approach this problem, Emile Durkheim's theoretical reference on the concept of social solidarity is used. The data were collected through the synthesis of online interviews and literature study, and analyzed qualitatively. This study concludes that attachment to values and social reality also forms solidarity. For example, there is a form of social solidarity among the Madurese in this tradition, namely solidarity in determining and preparing ceremonies, such as withdrawing funds, making food, and managing activities. Thus, the social solidarity of the Madurese community is included in the Durkheim type of mechanical solidarity.

show abstract

“…Memalsukan surat (vervalscht) yaitu memalsukan surat-surat dengan cara merubah, menambah, mengurangi atau menghapus sebagian tulisan yang ada dalam suatu surat. (Fitri, 2019) Originalitas pada penelitian ini menitikberatkan pada pokok pembahasan perlindungan hukum atas para pihak dalam pembuatan akta yang dibuat notaris dalam status tersangka di Kalimantan Tengah dan legalitas akta yang dibuat oleh notaris dalam kedudukannya sebagai tersangka. Sedangkan dalam ketiga contoh jurnal tersebut menitik beratkan pada pokok pembahasan yang berbeda.…”

Section: A Pendahuluanunclassified

Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Pembuatan Akta Notaris Yang Berstatus Tersangka

Mubarak¹,

Sukirno

Irawati

2020

Notarius

View full text Add to dashboard Cite

The position of a notary public official is an honorary position given by the state attributively through the law, however if a notary is sentenced to a criminal sentence may be subject to sanctions in the Notary Position Act. The method used in this research is the Empirical Juridical Method. The results of this study are the authority of a notary public in making a notarial deed in suspect status and legal protection of the parties. A notary public with a suspect status is still permitted to make a deed unless the notary is arrested because a notary must make a deed in his office. Legal certainty for the parties if a notary makes a deed in the status of a suspect, a deed made by a notary whose status as a suspect retains perfect proof of strength and fulfills the provisions of Article 16 paragraph (1) hurf l, namely a Notary is obliged to read the deed before the attorney, attended by the attorney. at least 2 (two) people are sanctioned and signed at the same time by the parties, witnesses, and notaries.

show abstract

Pengawasan dan Pembinaan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran

Cited by 3 publications

References 0 publications

Peranan Majelis Pengawas Notaris Terhadap Pelaksanaan Kode Etik Notaris

Peranan Majelis Pengawas Notaris Terhadap Pelaksanaan Kode Etik Notaris

Upaya Hukum Notaris Atas Sanksi Pemberhentian Sementara Oleh Majelis Pengawas Pusat Notaris (Studi Putusan Nomor: 43/G/2011/PTUN-JKT)

Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Pembuatan Akta Notaris Yang Berstatus Tersangka

Contact Info

Product

Resources

About