Pengalihan Piutang Secara Cessie Atas Pembiayaan Dengan Jaminan Hak Tanggungan Pada Perbankan Syari’ah : Suatu Telaah Hukum Islam Dan Prinsip Perbankan Syari’ah

Abstract

<p align="center"><strong>PENGALIHAN PIUTANG SECARA CESSIE ATAS PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN PADA PERBANKAN SYARI’AH</strong><strong> : </strong><strong>SUATU TELAAH HUKUM ISLAM DAN PRINSIP PERBANKAN SYARI’AH</strong></p><p align="center"><strong> </strong></p><p align="center"><span style="text-decoration: underline;">A</span><span style="text-decoration: underline;">gung Pribadi</span></p><p align="center">Mahasiswa Program Magister Hukum USM<strong></strong></p><p align="center"><strong>ABSTRAK</strong></p><p>Utang piutang sering kali tidak dapat dihindari karena sangat kental dengan kehidupan manusia. Demikianlah keadaan manusia sebagaimana Allah SWT tetapkan, ada yang dilapangkan rezekinya hingga berlimpah ruah dan ada pula yang dipersempit rezekinya, tidak dapat mencukupi kebutuhan pokoknya sehingga mendorongnya dengan terpaksa untuk berhutang. Sehingga diperlukan pengetahuan bagaimana kaidah utang piutang menurut syariat. Salah satu kaidah yang harus diketahui adalah kaidah : “menjual hutang dengan hutang adalah batal. Dalam karya ini, penulis akan mencoba memaparkan judul “pengalihan piutang secara cessie atas pembiayaan dengan jaminan hak tanggungan pada perbankan syariah: suatu telaah hukum islam dan prinsip perbankan syariah”. Berdasarkan dari penelitian tersebut bahwa: pertama implementasi sistem cessie tersebut tidak terkecuali dalam dalam mendukung sistem perbankan syariah. Dalam perspektif hukum islam nilai yang dikedepankan adalah kemaslahatan, hal ini pula yang harus diterapkan dalam implementasi cessie, kedua Keberadaan cessie sebagai wujud pengalihan piutang tentunya merupakan implikasi terhadaphak tanggungan kepada debitur. Hal ini tentunya harus dikedepankan nilai -nilai keadilan sehingga implikasi yang ditimbulkan tidak memunculkan aspek kemadhorotan bagi para pihak.</p><p>Kata kunci: Pengalihan Piutang,Cessie dan Perbankan Syariah.</p><p align="center"><strong> </strong></p><p align="center"><strong>CESSIE RECEIVABLES TRANSFER ON THE FINANCING WITH THE WARRANTY OF LIABILITY ON SYARI'AH BANKING: A STUDY ON ISLAMIC LAWS AND SHARIAAH BANKING PRINCIPLES</strong></p><p align="center"><span style="text-decoration: underline;">Agung </span><span style="text-decoration: underline;">Bribadi</span></p><p align="center">Mahasiswa Program Magister Hukum USM</p><p align="center"><strong>ABSTRACT</strong></p><p><em>Debt and receivables are often unavoidable because it is so close to human life. Thus, as Allah Almighty set, some are expanded sustenance to abundant and some are narrowed sustenance, they cannot meet the basic needs so encouraged by forced to indebted. So it takes knowledge of how the rules of accounts payable according to the Shari'a. One of the rules is: "to sell debt with debt is void. In this work, the researcher will try to explain the title of "cessie receivable transfer of financing with warranty of liability guarantee on sharia banking: a study on Islamic law and sharia banking principles". Based on the research, there are several issues come up: the first implementation of the cessie system is no exception in supporting the sharia banking system. In the perspective of Islamic law, the value that is put forward is the benefit, this also should be applied in the implementation of cessie. The second, the existence of cessie as a form of transfer of receivables, it is an implication to liability to the debtor. We must be put forward the values of justice, so that the implications that arise do not bring the bad aspect for the parties.</em></p><p><em>Keywords: Transfer of Receivables, Cessie and Sharia Banking.</em><em></em></p>

Arisan Dalam Perspektif Akuntansi

“…Peserta arisan yang belum mendapatkan giliran lotre untuk mendapat kan uang arisan yang terkumpul akan secara sadar mengakui memiliki tagihan kepada pi hak lain, meskipun hal tersebut tidak dicatat secara jelas. Pencatatan tersebut tidak men jadikan unsur piutang menjadi berkurang, karena piutang yang memang tidak didukung dengan janji tertulis (Aprianto, 2017;Arif & Daniel, 2018;Pribadi, 2017;Suwandi, 2016, Quran, 2017. Namun, dalam pelaksanaan nya, ada kontrol moral untuk saling melak sanakan kewajiban arisan sebagaimana yang telah disepakati oleh sesama anggota yang diakomodasi oleh pengurus arisan.…”

Efektivitas Pengurusan Hak Tanggungan Elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng

“…Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah tersebut atau disingkat "UUHT" (Basit, 2016;Catur, 2014). Perkembangan Hak Tanggungan di Indonesia berjalan bersamaan dengan teknologi yang ada di Indonesia yang begitu canggih (Jayanti & Darmawan, 2018;Nugroho, 2018;Pribadi, 2017). Terbukti Pemerintah menyediakan layanan Pendaftaran Hak Tanggungan yang terintegrasi secara elektronik berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2019 dan Permen ATR/BPN Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan secara Elektronik dengan "HT-el" (Guntoro et al, 2020;Nurwulan, 2021).…”

The Legality of Repeated Cession and Legal Protection for the Buyer

“…[1] When the bank gives credit to their client, bank will demand for collateral. [2] Collateral object needed to prevent the risk that might arise. On Article 1313 IndonesianCivil Code, agreement is "An agreement is an act pursuant to which one or more individuals commit themselves toone another".…”