Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Penerimaan Bendesa Adat dan Masyarakat Desa Bali Aga Kabupaten Buleleng tentang isi Keputusan Pesamuhan Agung III/2010 MUDP Bali terkait Kedudukan Anak Perempuan Hindu dalam Pewarisan, (2) Realisasi isi Keputusan Pesamuhan Agung III/2010 MUDP Bali terkait Kedudukan Anak Perempuan Hindu Bali dalam Pewarisan di Desa Bali Aga Kabupaten Buleleng, (3) Implikasi dari realisasi Keputusan Pesamuhan Agung III/2010 MUDP Bali terhadap kaum Perempuan di Desa Bali Aga Kabupaten Buleleng. Jenis penelitian ini dengan metode pendekatan yuridis empiris. Data yang dikumpulkan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, (1) Bendesa Adat dan masyarakat adat Desa Bali Aga Kabupaten Buleleng masih belum bisa menerima isi Keputusan Pesamuhan Agung III/2010 MUDP Bali, karena krama adat masih kuat mempertahankan dresta, awig-awig serta kebiasaan-kebiasaan yang mewaris hanya anak laki-laki di Desa Bali Aga Kabupaten Buleleng, (2) Belum terealisasi isi Keputusan Pesamuhan Agung III/2010 MUDP Bali. Hal ini dipengaruhi oleh budaya paternalistik yang sudah mengkristal sehingga Keputusan Pesamuhan Agung III/2010 MUDP Bali tersebut sulit untuk diterapkan sehingga timbul ucapan/gugon tuwon “anak mule keto dini” (memang seperti itu disini) pewarisan di Desa Bali Aga Kabupaten Buleleng, (3) Tidak ada suatu implikasi terhadap kaum perempuan di Desa Bali Aga Kabupaten Buleleng terkait realisasi isi Keputusan Pesamuhan Agung III/2010 MUDP Bali, karena tidak ada kaum perempuan yang berani menuntut untuk mendapatkan hak waris di masing-masing keluarganya.
The issuance of the Decree of Minister of Agrarian Affairs/Head of the National Land Agency Number 276/KEP-19.2/X/2017 concerning the appointment of indigenous village in Bali as the subject of communal ownership rights over land does not align with the provision of Article II Paragraph 1 Conversion of Regulation Number 5 Year 1960 concerning Basic Agrarian Law (BAL) that one of which clearly confirms about druwe land of the indigenous village. So, it causes multiple interpretations. Therefore, it is interesting to research the basics of the issuance of the Decree of Minister of Agrarian Affairs/Head of the National Land Agency Number 276/KEP-19.2/X/2017 concerning the appointment of indigenous village in Bali as the subject of communal ownership rights over land and its binding strength. This study used normative law study as its method.The result shows that the appointment of indigenous village in Bali as the subject of communal ownership rights over land is inconsistent with its higher rules. Even from the legal uncertainty caused a legal vacuum to the status and position of rights overdruwe land of the indigenous village in Bali. The arrangements of indigenous land in Bali is ideally in accordance with Article II Paragraph 1 of Conversion of BAL, one of which confirms rights of village druwe. Subject of village druwerights is surely indigenous village and it has arranged rights over village druweland in Bali. Hence, it is expected that lawmakers will immediately issue laws that are synchronous, have legal certainty, as well as accommodate all kinds of druwe desa land exist in Bali
Balap liar adalah kegiatan beradu cepat kendaraan sepeda motor, yang dilakukan diatas lintasan umum. Artinya kegiatan ini sama sekali tidak digelar dilintasan balap yang resmi, melainkan di jalan raya yang sifatnya umum dan dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain yang melintas. Kenakalan remaja dapat digolongkan menjadi kegiatan yang meyimpang atau kegiatan yang negatif yang merugikan dirinya dan orang lain, kegiatan balap liar yang dilakukan kalangan remaja ini sudah tidak asing lagi bagi masyarakat, Setiap orang memiliki hak yang sama dalam menggunakan fasilitas yang disediakan pemerintah, terutama fasilitas untuk menggunakan jalan umum atau jalan raya.Sehingga Aksi balap liar dikalangan remaja, memiliki banyak hal yang bertentangan dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan JalansertaUndang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. memiliki banyak hal yang bertentangan dengan Undang- undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan tentang larangan Pengemudi Kendaraan Bermotor di Jalan, serta Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan yang dapat menciptakan gangguan fungsi Jalan yang dapat merugikan orang lain.
Pasca dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan membawa dampak terhadap wewenang yang ada di dalam UU PTUN. UU PTUN merupakan aturan formil, sedangkan UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan merupakan aturan materiil pada peradilan tata usaha negara (PTUN), akan tetapi ada suatu perbedaan dalam kewenangan yang ada di kedua aturan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwaterdapat 2 (dua) aturan yang mengatur mengenai kewenangan upaya administratif. Sehingga menimbulkan inkonsistensi yang berakibat ketidakpastian hukum bagi seorang yang menyelesaikan permasalahan akibat dari tidak diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan seseorang. Saran, Pemerintah seharusnya membuat aturan yang terfokuskan pada satu norma yang mengatur mengenai kewenangan dalam mengadili kasus Tata Usaha Negara, sehingga dapat memberikan kepastian hukum khususnya pada ketentuan upaya administratif, dan masyarakat pencari keadilan dapat bertindak sesuai dengan aturan yang jelas, sehingga masyarakat dapat bertindak sesuai dengan dasar aturan yang berlaku mengenai ketentuan penyelesaian permasalahan Tata Usaha Negara.
Pengguna baik pihak PPAT maupun pihak kreditor pengguna HT-el yang salah memasukkan data, sehingga dari BPN (Badan Pertanahan Nasional) terhambat untuk menyelesaikan secara cepat pengurusan HT-el. HT-el memang dapat mempercepat prosedur pengurusan hak tanggungan, namun masih ada suatu kendala lain seperti sistem atau jaringan yang eror pada saat proses pengurusan HT-el. Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis efektivitas Pengurusan Hak Tanggungan Elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng dan kendala serta upaya Pengurusan Hak Tanggungan Elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng. Jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris pendekatan melalui yuridis sosiologis. Sumber data penelitian dari wawancara yang dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng dan ditambah melalui studi kepustakaan untuk dapat memperoleh data sekundernya. Sampel penelitian menggunakan sampel purposive sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Efektivitas Pengurusan Hak Tanggungan Elektronik sudah efektif, namun apabila dikaji dengan teori efektivitas hukum. Pada bagian budaya hukum mengenai HT-el yang masih terdapat beberapa kendala yang harus perlu penyeseuaian budaya hukum yang semula pengurusan Hak Tanggungan secara manual dengan perkembangan teknologi sekarang menjadi pengurusan Hak Tanggungan secara elektronik. Kendala yang dihadapi dari sisi server dan jaringan, serta teknis penggunaan dari HT-el tersebut. Diperlukan suatu server yang memadai dan terus dilakukan sosialisasi dan pembekalan terhadap HT-el tersebut kepada pengguna Ht-el, supaya pengguna dapat cepat beradaptasi dengan budaya hukum pengurusan HT-el saat ini.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
hi@scite.ai
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.