Penerapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan Dan Tumbuhan terhadap Tindak Pidana Pemasukan Sarang Burung Walet Ilegal Dari Malaysia Ke Tanjung Balai Asahan

Abstract

This article aims to determine the regulation and application of the law on the importation of swallow's nests; and Quarantine investigator strategies to maximize the implementation of quarantine regulations. The research method used in this study is normative juridical with a case approach and legislation with data collection techniques, namely documentation studies and interviews with descriptive data analysis. This study shows the results that the regulation of the entry of Swallow's Nest refers to Law no. 21 of 2019 concerning Animal, Fish and Plant Quarantine and Regulation of the Minister of Agriculture Number 26 of 2020 concerning Animal Quarantine Measures Against the Importation or Exportation of Swallow's Nests To and From Within the Territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia. In its application, there are problems, namely the sentence to the defendant is only 4 months and a fine of 6 million rupiah which is considered too low when compared to the threat of Article 86 of Law no. 21 of 2019 which is 10 years and a fine of 10 billion. Juridical efforts to maximize the application of quarantine regulations are recommended to immediately issue derivative regulations such as Government Regulations, increase the status of Quarantine UPT at least to the level of Balai and create special functions for vigilance.

Peran Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Desa Purba Dolok Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan

“…Dalam konteks pembangunan desa, jumlah penduduk yang besar dapat menjadi sumber daya yang berharga jika dikelola dengan baik. Penduduk yang banyak dapat menjadi potensi dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya (Priyadi et al, 2022). Misalnya, dengan adanya jumlah penduduk yang signifikan, potensi tenaga kerja menjadi lebih besar, memungkinkan terciptanya lapangan kerja yang lebih banyak.…”

Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Penanganan Tindak Pidana Karantina Ikan Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019

“…Kementerian perikanan dan Polri telah membuat suatu kesepakatan terkait penanganan tindak pidana karantina ikan tetapi dalam pelaksanaan penyidikan oleh PPNS harus tetap berkoordinasi dengan penyidik Polri. Kewenangan PPNS BKIPM sebagaimana diamanatkan UU KHITP sangat menunjang dalam upaya penegakan tindak pidana karantina ikan, tetapi di sisi lain kewenangan PPNS seringkali berbenturan dengan kewenangan penyidik Polri (Priyadi, Suhaidi, & Isnaini, 2022). Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penyidikan perlu dibuat sebagai dasar pelaksanaan tugas dan fungsi dari PPNS BKIPM dengan penyidik Polri.…”

Kegiatan impor komoditi pertanian di wilayah kerja Pelabuhan Laut Soekarno Hatta BBKP Makassar Tahun 2021

“…Tumbuhan menjadi objek perdagangan internasional baik ekspor maupun impor yang cukup digemari. Fakta tersebut terlihat dari berat bersih impor beras yang terus meningkat mulai tahun 2013 hingga 2015 [3]. Buah-buahan juga merupakan salah satu objek ekspor favorit yang terlihat dari jumlah berat bersih ekspor buah yang selalu naik mulai tahun 2009 hingga 2015 [4].…”