Penerapan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Yang Ideal Dalam Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Melalui Program Jamkesmas

Abstract

ABSTRAKBerdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H dan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, menetapkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Jamkesmas adalah program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Namun terdapat pembatasan dan pelayanan yang tidak ditanggung dalam program tersebut yang berdampak warga miskin menjadi rentan terhadap berbagai macam penyakit Berdasarkan uraian tersebut, maka dalam penelitian tesis ini dirumuskan beberapa perumusan masalah, yaitu "Apakah yang dimaksud dengan kriteria pelayanan kesehatan yang ideal?" dan "Apakah yang dimaksud dengan program Jamkesmas dan isi program tersebut?", serta "Apakah program Jamkesmas tersebut menyebabkan dilanggarnya hak masyarakat untuk mendapat upaya kesehatan yang ideal?". Penelitian tesis ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai hubungan antara pelayanan kesehatan masyarakat miskin melalui program Jamkesmas dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin yang ideal, dengan metode penelitian pendekatan yuridis normatif dengan cara berpikir deduktif dan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, serta metode analisis data kualitatif normatif.Kriteria upaya kesehatan yang ideal berdasarkan UU kesehatan nomor 36 tahun 2008 pasal 47 adalah meliputi perlindungan di bidang promotif, prefentif, kuratif, dan rehabilitative.Terdapat pembatasan-pembatasan dalam pelayanan dari program Jamkesmas berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 125/Menkes/SK/II/2008 seperti pembatasan biaya kaca mata, alat bantu dengar, tongkat/alat bantu berjalan bagi mereka yang lumpuh, selain itu program jamkesmas tidak meliputi bidang promotif dan preventif serta terdapat pembatasan pelayanan di bidang kuratif dan rehabilitatif.Berdasarkan analisis hubungan antara kriteria upaya kesehatan yang ideal berdasarkan UU Kesehatan nomor 36 tahun 2009 pasal 47 dan isi dari program Jamkesmas maka menyebabkan dilanggarnya hak masyarakat miskin untuk hidup sehat.

Kajian Etnomedisin Dan Pemanfaatan Tanaman Obat Pada Desa Terpilih Kecamatan Secang Kabupaten Magelang

“…Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kondoy et al, 2014 bahwa terapi kuratif merupakan suatu serangkaian pengobatan yang ditujukan untuk menyembuhkan suatu penyakit, mengurangi sakit yang diderita, dan mengendalikan suatu penyakit. Sedangkan terapi preventif merupakan kegiatan pencegahan suatu penyakit (Sudjadi et al, 2017). Hal ini dapat dikatakan bahwa mayoritas masyarakat di 5 Desa Kecamatan Secang Kabupaten Magelang ini menggunakan tumbuhan sebagai obat pada saat mereka sakit atau kurang sehat saja dan pada saat mereka sakit mereka berupaya untuk langsung mengobatinya sehingga sakitnya tidak berangsur lama, akan tetapi tergantung pada kondisi keparahan pada penyakitnya juga, jika kondisi keparahan penyakitnya berat seperti penyakit stroke, jantung, kanker, maka pengobatannya tidak bisa hanya dilakukan selama 3 hari saja akan tetapi bisa memakan waktu beberapa bulan, tergantung pada faktor pendukungnya.…”

Public Health Policy in Donggala Regency

“…Health is a fundamental right of every citizen, therefore every individual, family, and community has the right to receive protection for their health, and the state is responsible for regulating the fulfillment of the right to a healthy life for its inhabitants, including for the poor and underprivileged. (Sudjadi et al 2018).…”

Kebijakan Pembiayaan Kesehatan terhadap Masyarakat Miskin dalam Pencapaian Universal Health Coverage di Kabupaten Banjar

“…Perlindungan hukum terhadap pelayanan kesehatan, khususnya bagi masyarakat miskin diarahkan untuk dapat menerapkan prinsip yang menyeluruh, terpadu, merata, dapat diterima dan terjangkau oleh masyarakat (Pemerintah Republik Indonesia 1945;Pemerintah Republik Indonesia 2009). Penerapan perlindungan hukum dan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat meliputi pengaturan terhadap esensi pembangunan kesehatan, pendanaan dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan (Sudjadi et al 2017). Kebijakan yang telah diterapkan di kabupaten/kota meliputi Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), dan Jaminan Persalinan (Jampersal), namun di tahun 2020 kebijakan tersebut mulai dihapus, dan di sisi lain seluruh penduduk Indonesia harus sudah menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam pencapaian Universal Health Coverage (UHC) (Hartini, Sudrajat, dan Bintoro 2012).…”