Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia

Abstract

Penegakan hukum sekarang ini sering menjadi bahan diskusi yang mengarah pada sisi negatif ketimbang positif. Situasi semacam ini sedikit banyak akan tidak menguntungkan dunia pendidikan. Manakala penegakan hukum bergerak ke arah negatif, maka dunia pendidikan juga akan mengarah ke sisi negatif dan begitu sebaliknya. Hal terpenting dalam penegakan hukum sesungguhnya adalah dengan ditegakkannya hukum itu maka tujuan hukum akan terlaksana. Penegakan hukum di Indonesia menghadapi masalah antara lain: 1) hukum atau peraturan itu sendiri; 2) mentalitas petugas; 3) fasilitas pendukung pelaksanaan hukum; dan 4) kesadaran hukum, kepatuhan hukum dan perilaku warga masyarakat. Untuk mengatasi masalah penegakan hukum ini perlu dilakukan upaya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) penegak hukum yang berkarakter kebangsaan yang dilakukan sejak dini. Pembentukan karakter sejak dini sangat penting yang paling tidak ada 4 koridor yang perlu dilakukan, yaitu: 1) menanam tata nilai; 2) menanam yang "boleh dan tidak boleh"; 3) menanam kebiasaan; serta 4) memberi teladan. Keempat koridor ini dimaksudkan untuk mentransformasikan tata nilai dan membentuk karakter generasi muda.

Policy Evaluation of the Imposition of Restrictions on Emergency Community Activities (PPKM) in East Java

“…The hierarchy of laws and regulations in Indonesia with the highest order based on Law no. 12 of 2011 namely: Regulations regarding the implementation of government authority over its citizens, which are prepared based on their own power by government agencies that have this authority, are called beleidsregel or policy regulations [18].…”

“…There are no statements from citizens who are in the situations formulated in the regulations so that the regulations provide general instructions. The forms of beleidsregel or policy regulations according to JH van Kreveld are lines of wisdom, policies, regulations, guidelines, instructions, circulars, resolutions, instructions, policy notes, government regulations, decisions, and announcements [18].…”

“…If the legal structure is not able to move the legal system, it will cause disobedience (noncompliance) with the law. The functioning of the mechanism in the legal structure is closely related to its implementation, namely the integrity of law enforcers [18]. This is because if the mentality of law enforcement officers is not good, there will be interference with law enforcement.…”

Restoration of court services as a configuration for legal development with legal certainty, justice and benefits

“…Consequently, law enforcement has made a remarkable contribution and ought to be recognized as such. In fact, "by enforcing the law, the objectives of the law will be achieved," is the single most fundamental principle in law enforcement (Setiadi, 2018). This legislation's intent is consistent with the role of law in society, which is to "to guide and control the behavior of individuals/groups in community life, so that the law can play a role in upholding justice, order, peace and order (Kenedi, 2016)."…”

Pengaruh Implementasi Hukum Pidana Tehadap Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

“…Kendati demikian, peneliti meyakini bahwa tidak semua penegak hukum memilkii mental buruk demi kepentingannya sendiri, namun masih ada para penegahk hukum yang jujur Fadjrin Wira Perdana, Doharman Lumban Tungkup, Yohan Wibisono, Kodrat Alam, Sri Kartini dan peduli dengan masyarakat (Setiadi, 2018). Penegak hukum merupakan orang yang memliki kewenangan untuk menegakkan hukum atau keadilan di Indonesia seperi hakim, jaksa, advokat, polisi, KPPU dan beragam lembaga lainnya (Fadhilah, 2019).…”