Penataan Ulang Kewenangan Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Penegakan Hukum Pelanggaran Ham Berat

Ramadhan, Febriansyah; Nugraha, Xavier; Felany, Patricia Inge

doi:10.25123/vej.3514

Cited by 3 publications

(3 citation statements)

References 0 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…However, law enforcement and punishment for lawbreakers sometimes require several scopes of control because each action includes aspects regulated by two (2) different norms. 9 It is this intersection between legal norms which, in turn, gives rise to "prejudicial disputes", namely: 10 a. Geschill Prejudicieel Institution, which specifically covers the intersection between criminal cases and civil cases at the same time. 11 b.…”

Section: Criminal Law Study Of the Decision Of Niet Ontvankelijke Ver...mentioning

confidence: 99%

Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) Decision on the Criminal Case of Land Grabbing Perspective of Justice

Putristira¹

2023

PLR

View full text Add to dashboard Cite

In cases of land grabbing, the overlap between civil and criminal law has created pre-judicial problems. This has resulted in the discourse of justice among those who anticipate law enforcement through criminal proceedings to be insecure. In addition, the Criminal Procedure Code does not recognize decision NO. This article examines the decision of Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) in the final decision at the first level of the crime of land grabbing through the perspective of the value of justice. This article uses normative research using case-based, statutory, and conceptual methodologies. Data collection was carried out using literature review tools and interviews. Furthermore, qualitative data analysis was carried out. The findings of the study show that NO's decision in the final decision for the crime of land grabbing at the first level is intended to eliminate inconsistencies between criminal and civil judgments. Still, the Criminal Procedure Code does not recognize NO. Therefore, the NO decision cannot be given in a criminal case. If the indictment cannot be used to prosecute the defendant's actions, the decision can be an acquittal or a decision free from all lawsuits. Regarding the need for a civil decision regarding land ownership, it should be resolved in an interlocutory judgment. NO's verdict in the land grabbing case Number: 376.PID.B/2021/PN KOT does not fulfill the value of justice. Victims cannot get back the items they claim as their own, the public prosecutor cannot prove the accused's guilt, and the perpetrators do not know the exact status of the land. In addition, as a result of NO's decision, the case could not be retried (ne bis in idem), so justice and legal certainty were not achieved.

show abstract

Section: Criminal Law Study Of the Decision Of Niet Ontvankelijke Ver...mentioning

confidence: 99%

Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) Decision on the Criminal Case of Land Grabbing Perspective of Justice

Putristira¹

2023

PLR

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…Kekuasaan atau kewenangan menegakkan hukum ini dapat diidentikkan dengan sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana yang diwujudkan dalam 4 (empat) sub sistem, yaitu : a) Kekuasaan penyidikan oleh lembaga penyidik; b) Kekuasaan penuntutan oleh lembaga penuntut umum; c) Kekuasaan mengadili/menjatuhkan putusan oleh badan peradilan; d) Kekuasaan pelaksanaan hukuman pidana oleh aparat pelaksanaan eksekusi. (Ramadhan et al, 2020) Sistem peradilan pidana terdiri dari sub-sub sistem yang saling berhubungan untuk mewujudkan keadilan. Sub-sub sistem tersebut meliputi tahapan penyelidikan/penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, dan pelaksanaan putusan hakim.…”

Section: B Kewenangan Menentukan Adanya Prejudiciel Geschill Dalamunclassified

Kupas Tuntas Penerapan Prejudiciel Geschil dalam Perkara Pidana

Rahim

2022

plenojure

View full text Add to dashboard Cite

Penundaan pemeriksaan perkara dengan alasan adanya sengketa pra yudisial atau prejudiciel geschil harus didasari pada argumentasi hukum yang jelas dan konkret. Penerapan prejudicial geschile sering dilakukan dalam perkara dengan objek tanah maupun surat-surat yang mendasari kepemilikan tanah. Berbagai peraturan di Indonesia yang mengatur prejudiciel geschil hanya memberikan kewenangan dan bukan kewajiban untuk menerapkan prejudiciel geschil. Apabila status keperdataan hak atas kepemilikan tanah belum jelas dan harus ditentukan oleh putusan perdata, maka pemeriksaan perkara pidana dapat ditunda menunggu putusan perdata. Sebaliknya, apabila dalam suatu hak kepemilikan atas tanah dilatarbelakangi kejahatan, maka putusan perkara pidana yang akan menentukan status keperdataan hak kepemilikan tersebut. Kerumitan dan problematika penerapan prejudiciel geschil membawa kewajiban bagi maka penegak hukum dalam menerapkannya harus mengedepankan prinsip kehati-hatian agar penegakan hukum pidana berjalan untuk mewujudkan keadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Abstract. The postponement of case examination on the grounds of a pre-judicial dispute or prejudiciel geschil must be based on clear and concrete legal arguments. The application of prejudicial geschile is often carried out in cases with land objects or documents that underlie land ownership. Various regulations in Indonesia that regulate prejudiciel geschil only give authority and not the obligation to apply prejudiciel geschil. If the civil status of land ownership rights is not clear and must be determined by a civil decision, the examination of a criminal case can be postponed pending a civil decision. On the other hand, if there is a criminal background in a land ownership right, then the decision of a criminal case will determine the civil status of the ownership right. The complexity and problems of implementing prejudiciel geschil carry an obligation, so law enforcers in implementing it must prioritize the principle of prudence so that criminal law enforcement runs to realize justice based on statutory regulations.

show abstract

“…Substansi UU Pengadilan HAM mengalami contradictio in terminis, yakni adanya paradigma yang kontradiktif antara semangat melembagakan Komnas HAM sebagai lembaga independen di luar kekuasaan dengan keberadaan Jaksa Agung yang merupakan lembaga eksekutif yang tidak dapat lepas dari pengaruh kekuasaan (Ramadhan et al, 2020). Wilayah kerja Kejaksaan Agung seolah berada di jalur persimpangan antara kemerdekaan dan independensi penegakan hukum dengan eksistensinya yang berada di bawah kendali kekuasaan eksekutif.…”

Section: Tabel 1 Upaya Pemenuhan Keadilan Transisi Dan Problem Impununclassified

Impunitas Dan Penerapan Keadilan Transisi: Suatu Dilema Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat di Masa Lalu

Fadhil

2020

hukum

View full text Add to dashboard Cite

This research aims to examine efforts to fulfill transitional justice through its four windows. The method used is normative legal research with conceptual and historical approaches. The results showed that the problem of impunity inhibited in all transitional justice windows, starting from the truth window in the absence of the Truth and Reconciliation Commission, the justice window in the form of a justice mechanism that caused friction between the National Human Rights Commission and the Attorney General's Office, the reparation window which until now only Aceh and Palu have real programs for victims and survivors, institutional reform windows that have not reduced the total security approach and the absence of vetting mechanisms. Therefore, a policy reformulation process is needed in the Human Rights Court Law to strengthen the position of the NHRC and immediately discuss the TRC Bill, accelerate reparations and institutional reform programs Penelitan ini bertujuan untuk menelaah upaya pemenuhan keadilan transisi melalui empat jendela. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan sejarah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa problem impunitas menghambat di semua jendela keadilan transisi, mulai dari jendela kebenaran berupa ketiadaan KKR, jendela keadilan berupa mekanisme peradilan yang menimbulkan friksi antara Komnas HAM dengan Kejaksaan Agung, jendela reparasi yang hingga saat ini baru Aceh dan Palu yang memiliki program yang nyata bagi para korban dan penyintas dan jendela reformasi institusi yang belum mereduksi total pendekatan keamanan serta ketiadaan mekanisme seleksi terhadap rekam jejak anggota militer. Oleh karena itu, dibutuhkan proses reformulasi kebijakan pada UU Pengadilan HAM dan segera membahas RUU KKR, percepatan program reparasi dan reformasi institusi.

show abstract

Penataan Ulang Kewenangan Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Penegakan Hukum Pelanggaran Ham Berat

Cited by 3 publications

References 0 publications

Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) Decision on the Criminal Case of Land Grabbing Perspective of Justice

Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) Decision on the Criminal Case of Land Grabbing Perspective of Justice

Kupas Tuntas Penerapan Prejudiciel Geschil dalam Perkara Pidana

Impunitas Dan Penerapan Keadilan Transisi: Suatu Dilema Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat di Masa Lalu

Contact Info

Product

Resources

About