Penafsiran Kontrak Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Maknanya Bagi Para Pihak Yang Bersangkutan

Sutiyoso, Bambang

doi:10.20885/iustum.vol20.iss2.art3

Cited by 6 publications

(5 citation statements)

References 0 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…Asas pacta sunt servenda menentukan bahwa "kedua belah pihak terikat oleh kesepakatan dalam perjanjian yang mereka buat" (Mertokusumo, 2019). Perumusah hak dan kewajiban dalam suatu kontrak hendaknya dirumuskan dalam klausul yang jelas agar tidak menimbulkan multi tafsir dalam pelaksanaan pemenuhan prestasi oleh para pihak, karena rumasan kontrak yang tidak jelas berpotensi menimbulakn sengketa di kemudian hari (Sutiyoso, 2013).…”

Section: Kedewasaan Diatur Dalamunclassified

Pemahaman Aspek-Aspek Hukum Perjanjian dalam Perancangan Kontrak untuk Mewujudkan Perlindungan Para Pihak

Suwandono

2023

Abdibaraya

View full text Add to dashboard Cite

Contracts have a vital role in business transaction activities. Contracts containing rights and obligations should be made correctly and adequately to provide legal certainty and protection for the parties. Community service activities through legal counselling are considered necessary to be carried out, considering that many business contract disputes still occur in the community. This dispute can undoubtedly interfere with the parties' activities due to the need for more legal certainty about the rights and obligations of the parties. Based on these problems, this legal counselling aims to increase public understanding of the legal aspects of agreements in drafting contracts. The method used in community service uses a directed discussion method, starting with the provision of material followed by discussion and question and answer, direct interaction through the Legal Core Program with the community. This legal counselling is carried out with the target audience of Bandung City and its surroundings. The results of this community service show that understanding the legal aspects of agreements in drafting contracts can increase public awareness and knowledge to draft good and correct contracts following applicable laws and regulations. The preparation of a good and accurate contract is expected to minimize the occurrence of potential disputes that occur in the future during the execution of the contract to provide certainty and protection for the parties in conducting business transactions.Keywords: legal certainty, parties, understanding, contract drafting.

show abstract

Section: Kedewasaan Diatur Dalamunclassified

Pemahaman Aspek-Aspek Hukum Perjanjian dalam Perancangan Kontrak untuk Mewujudkan Perlindungan Para Pihak

Suwandono

2023

Abdibaraya

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…Adanya perbedaan interprestasi dan pemahaman terhadap isi kontrak oleh para pihak disebabkan di antaranya karena tidak semua kata, istilah, kalimat yang menunjukkan suatu kaidah hukum, hubungan hukum atau peristiwa hukum yang dikemukan secara tertulis dalam suatu kontrak itu sudah jelas dan mudah dipahami. Terkadang dalam suatu kontrak berisi hal-hal yang terlalu abstrak dan umum, tidak mengatur secara detail tentang suatu perbuatan atau prestasi tertentu, atau menggunakan kata-kata atau istilah yang ambigu dan muti interprestasi sehingga ketika kontrak tersebut hendak dilaksanakan terjadi perbedaan penafsiran di antara para pihak (Sutiyoso, 2013).…”

Section: Pendahuluanunclassified

“…Menurut A. Joanne Kellermann dalam Sutiyoso (2013). menjelaskan bahwa penafsiran kontrak adalah "penentuan makna yang harus ditetapkan dari pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh para pihak dalam kontrak dan akibat-akibat hukum yang timbul karenanya".…”

Section: Hasil Penelitian Dan Pembahasanunclassified

Penafsiran Klausul Perjanjian Kerja Sama Program Pengembangan Operasional Antara PT. Bank X Dengan Universitas Y

Jamilah

Purba

Sunarmi

et al. 2022

LJoALR

View full text Add to dashboard Cite

Perbedaan interprestasi dan pemahaman terhadap isi perjanjian oleh para pihak yang disebabkan di antaranya karena tidak semua kata, istilah, kalimat yang menunjukkan suatu kaidah hukum, hubungan hukum atau peristiwa hukum yang dikemukan secara tertulis dalam suatu kontrak itu sudah jelas dan mudah dipahami. Oleh sebab itu tulisan ini akan membahas tentang bagaimana menafsirkan klausul-klausul dalam Perjanjian Kerja Sama PPO antara PT. Bank X, Tbk. dengan Universitas Y. Hasil dari penelitian ditemukan bahwa Perjanjian Kerjasama PPO dibuat berdasarkan Asas Kebebasan berkontrak sebagaimana diatur pada Pasal 1338 KUHPerdata, Perjanjian PPO sendiri digolongkan sebagai jenis perjanjian tidak bernama pada hukum perjanjian, Perjanjian PPO sendiri dibuat dengan memenuhi Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sah perjanjian, Apabila terjadi multitafsir pada klausul perjanjian maka pemahaman yang digunakan adalah pengertian berdasarkan perundang-undangan yang berlaku hal tersebut sebagaimana diatur pada Pasal 12 Perjanjian PPO antara PT Bank X dan Universitas Y.

show abstract

“…Lawmakers moved on to the opinion that only less clear statements must be interpreted. The sound of the provisions of Article 1342 of the Civil Code must be read if it has been determined what was actually promised if the parties, then the parties and judges may not deviate from what has been stated (the nature of interpretation is not permitted if the words of an agreement are clear, this is what is meant with the principle of sens clair or the doctrine of clarity of meaning (Sutiyoso 2013).…”

Section: Position Of Chained Promise (Beding Berantai) In the Indones...mentioning

confidence: 99%

Controversial Issues on the Making of Notarial Deed Containing Chained Promise (Beding Berantai) on the Freedom of Contract Principle

Tan

2019

JILS

View full text Add to dashboard Cite

In carrying out the duties as a civil law notary, it is possible that they find himself/herself composing a deed containing chained promise (beding berantai). Departing from this background, it can be drawn that the formulation of the problem, among others, how is the position of chained promise (beding) in Indonesian civil law order and how is the role of civil law notary balancing legal protection for the parties in making deed containing chained promise (beding). Another controversial issue is the chained beding faced with the freedom of contract principle. The purpose of this research is to understand the position of chained promise (beding) in Indonesian civil law order and the role of civil law notary balancing legal protection for the parties in making deed containing chained promise (beding). To answer the questions, a juridical normative approach is conducted. To obtain legal materials needed, it is then carried out by searching, collecting and reviewing library materials, legislation, research results, scientific works and other written documents. Data obtained from the result of study will then be analyzed qualitatively. From the results of study, it is known that chained promise (beding berantai) is an instrument or a way to transfer rights/obligations arising from an agreement to the party that obtains rights based on a special title. Recommendations given to the stakeholders are, namely civil law notary themselves in carrying out their duties and positions so that he/she could pay more attention to the points represented in his/her product of authentic (notarial) deed.

show abstract

Penafsiran Kontrak Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Maknanya Bagi Para Pihak Yang Bersangkutan

Cited by 6 publications

References 0 publications

Pemahaman Aspek-Aspek Hukum Perjanjian dalam Perancangan Kontrak untuk Mewujudkan Perlindungan Para Pihak

Pemahaman Aspek-Aspek Hukum Perjanjian dalam Perancangan Kontrak untuk Mewujudkan Perlindungan Para Pihak

Penafsiran Klausul Perjanjian Kerja Sama Program Pengembangan Operasional Antara PT. Bank X Dengan Universitas Y

Controversial Issues on the Making of Notarial Deed Containing Chained Promise (Beding Berantai) on the Freedom of Contract Principle

Contact Info

Product

Resources

About