Penafsiran Hukum (Legal Interpretations) Terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Abstract

Secara filosofis kehadiran UU Pelayanan Publilk lahir sebagai bentuk kehadiran negara dalam memenuhi hak-hak dasar warga negara. Dimana dalam UUD NRI Tahun 1945 telah secara tegas mengatur tentang hak-hak asasi bagi warga negara diantaranya bahwa negara hadir dalam rangka menghormati (obligation to respect), melindungi (obligation to protect), dan memenuhi (obligation to fulfill). Sedangkan dari sisi sosiologis, UU Pelayanan Publik diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada warga negara untuk memenuhi kebutuhan hidup berupa barang, jasa dan administrasi, menuju kehidupan yang sejahtera. Metolodologi yang digunakan dalam dalam penyusunan interpretasi hukum ini adalah menggunakan metodologi interpretasi teleologis dan interpretasi sistematik. Tulisan ini ingin melihat sejauhmana UU Pelayanan Publik sesuai dengan tujuan bangsa untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan Makmur (walfare state), sehingga dibutuhkan sebuah penafsiran hukum. UU 25 Tahun 2009 ini juga sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kekinian dilihat dari kebutuhan dan kehidupan warga negara. Berdasarkan hasil Analisa dapat diberikan saran bahwa UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik harus segera dilakukan perubahan atau bahkan penggantian.

Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terhadap Aktivitas Alih Fungsi Lahan

“…Dipertahankan daya dukungannya dalam hal ini memiliki maksud dalam pengelolaan DAS diperlukan strategi dan kebijakan untuk mempertahankan dan menjaga produktivitas dalam keutuhan ekosistem dalam DAS secara berkelanjutan, mempertahankan dengan mengembangkan koordinasi dan sinkronisasi lebih lanjut antar kawasan dalam kawasan untuk tetap menjaga kelestarian vegetasi, keanekaragaman hayati dan efisiensi kawasan tertentu. Dengan adanya kebijakan Peraturan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mengatur tentang pengelolaan DAS dapat memberikan arti bahwa urgensi pengaturan penataan DAS sebagai hukum administrasi negara sangat diperlukan dalam setiap kebijakan atau aspek hukum yang jelas dapat menjadi landasan kerja pengelolaan DAS bagi setiap masyarakat dan lembaga [15]. Kemudian, Peraturan Pemerintah Provinsi ini dapat memberikan kebijakan atau aspek hukum yang memungkinkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta daerah di bawahnya untuk bekerja sama.…”

Dampak Sosiologis Anak Dari Hasil Perkawinan Beda Agama

“…Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan historis, dan pendekatan perbandingan yang dilakukan terhadap pandangan agama-agama terhadap perkawinan beda agama. Dalam penelitian ini digunakan beberapa peraturan perundang-undangan sebagai bahan utama [10] , yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.…”

Pengaruh Tingkat Pendidikan Aparat Kecamatan Dengan Kinerja Pelayanan Pada Kantor Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone

“…Dewanti, (2014), mengemukakan bahwa ada tiga bentuk pelayanan publik yaitu layanan dengan lisan, tulisan sikap atau perbuatan Kemudian secara nomatif (Dirkareshza et al, 2021) menguraikan asas-asar penyelenggaran pelayanan publik dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 4, bahwa pelayanan publik wajib berasakan pada kepentingan umum, kepastian hukum, Kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompokrentan, ketepatan waktu, Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.…”