Pemberian Legal Standing Kepada Perseorangan Atau Kelompok Masyarakat Dalam Usul Pembubaran Partai Politik

Abstract

Political party and corruption inPartai Politik menyebutkan salah satu alasan pembubaran partai politik adalah melakukan kegiatan yang bertentangan dengan undang-undang. Usul pembubaran partai politik hanya diberikan kepada Pemerintah. Hal ini jelas menutup pihak lain seperti perseorangan atau kelompok masyarakat untuk dapat mengusulkan pembubaran partai politik. Penelitian ini mengkaji permasalahan: pertama, alasan perseorangan atau kelompok masyarakat perlu diberikan legal standing dalam usul pembubaran partai politik. Kedua, relevansi pemberian legal standing bagi perseorangan atau kelompok masyarakat dalam usul pembubaran partai politik. Ketiga, upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan legal standing bagi perseorangan atau kelompok masyarakat dalam usul pembubaran partai politik. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menyimpulkan: pertama, urgensi pemberian legal standing bagi perseorangan atau kelompok masyarakat dalam usul pembubaran partai politik dalam rangka menerjemahkan pelaksanaan kedaulatan rakyat dan prinsip negara hukum. Kedua, dengan diberikannya legal standing kepada perseorangan atau kelompok masyarakat maka pengawasan warganegara terhadap partai politik akan semakin efektif. Ketiga, upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan legal standing bagi perseorangan atau kelompok masyarakat dalam usul pembubaran partai politik dengan merevisi UU Mahkamah Konstitusi.Kata kunci: Perseorangan atau kelompok masyarakat, legal standing, pembubaran, partai politik