Postreform, anticorruption agenda into a central theme of law enforcement in Indonesia. Corruption is crime that has personality and characteristic as an extraordinary crime. To eradicate corruption, Parliament and Government have made regulation of legislation and formed corruption eradication institution. The institution that is still trusted by public for doing corruption eradication is Corruption Eradication Commission (KPK). KPK formed because the corruption eradication is done by police and prosecutor have not optimal. The effort which has been done by KPK, Prosecutor and Police is action effort that requires a big budget. Corruption eradication will never succeed and optimal in case country just depends on law enforcement institution. Actually the lowest cost of corruption eradication effort is prevention. This college has a central role in corruption prevention thing, especially in growing anti-corruption culture, increasing awareness of law and internalizing integrity values toward college student. The college student are candidate of nation leader in the future who need to protected in order to get off from corruption behavior or corruption crime. Therefore maximize of Tri Dharma in college increasing effort anti-corruption culture for college student and society.
Berdasarkan potret buruk pemenuhan hak atas pangan, maka penelitian ini mengusulkan penguatan norma jaminan perlindungan dan pemenuhan hak atas pangan dalam rencana Amandemen Kelima UUD 1945. Tujuan penelitian ini agar dimuatnya hak atas pangan sebagai materi muatan konstitusi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan konseptual. Hasil penelitian ini: UUD 1945 mengalami kelemahan, terutama pengaturan dalam jaminan, pemenuhan dan perlindungan hak atas pangan yang tidak secara eksplisit diatur. Yang diperkuat dengan fakta-fakta beberapa kasus krisis pangan di Indonesia memberikan justifikasi bahwa eksistensi hak atas pangan urgen dimuat dalam Amandemen UUD 1945 Kelima untuk memperkuat hak atas pangan dalam konstitusi dan amandemen konstitusi juga memberikan jaminan ketersediaan lahan pertanian demi mewujudkan ketahanan pangan. Dalam amandemen tersebut, Penulis menilai memberikan kepastian hukum kepada warga negara agar haknya di bidang pangan lebih terjamin. Sehingga bisa dikatakan bahwa UUD 1945 adalah Konstitusi Pangan.
This article aims to answers the problem of organizing the Political Parties Wings in Positive Law. This research used a normative juridical research method, with a statutory, historical, and conceptual approach. The result of this research shows that Legal Politics of the Wing of Political Parties in the Law on Political Parties in Indonesia is to strengthen political parties in carrying out broader articulation and aggregation of interests. As well as imparting significant role of political parties in carrying out their functions to connect with the people directly, especially in bridging and fighting for the people interests.
<p>Penafsiran Pembentuk Undang-Undang dalam Menafsirkan Kebijakan Hukum Terbuka <em>Presidential Threshold</em> dalam Undang-Undang Pemilihan Umum yang Bersumber dari Putusan Mahkamh Konstitusi, yaitu karena <em>Presidential Threshold</em> adalah 1). Kebijakan Hukum Terbuka yang dimana kewenangan mutlak Pembentuk Undang-Undang untuk mengatur lebih lanjut suatu pengaturan dalam Undang-Undang. Hal-hal yang termasuk dalam kebijakan hukum terbuka dalam Undang-Undang lazimnya tidak boleh dibatalkan Mahkamah Konstitusi kalau tidak secara nyata bertentangan dengan konstitusi. 2). Kebijakan ini memberikan keadilan kepada Partai Politik berdasarkan suara yang diperoleh dari Pemilihan Umum sebelumnya. 3). Memperkuat Sistem Presidensiil. Untuk itu dibutuhkan Formula Konstitusional Agar Pembentuk Undang-Undang Mematuhi Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Menyatakan Kebijakan Dalam Undang-Undang Bersifat Kebijakan Hukum Terbuka, yaitu: 1). Membangun Dialog Konstitusional dan Tindakan Kolaboratif antara Mahkamah Konstitusi dengan Pembentuk Undang-Undang; 2). Merevisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, perbandingan, kasus, dan konseptual.</p><p><strong>Kata Kunci: Kebijakan Hukum Terbuka, <em>Presidential Threshold</em>, Putusan Mahkamah Konstitusi</strong></p>
The Constitutional Court has the authority to protect the constitutional rights of citizens and provide interpretations of the constitution, ideally in an election which is a political contestation that is built up by many things in its implementation. The Constitutional Court's function is to keep the Election in line with Election Principles which are regulated by Positive Law. Based on the above assumptions, it is worth discussing whether the process of proving PHPU in the Constitutional Court has been able to guarantee the implementation of an overly judicial election, or simply whether the proof of PHPU is ideal. This activity is about providing understanding to Participants of Evidence and Evidence Tool on Election Result Disputes; Providing understanding to Participants regarding updated matters regarding the Legal Evidence of Election Result Dispute; and especially for Lecturers as a means of Community Service which is part of the Tri Dharma of Higher Education. Keywords: Evidence, Evidence Tool, Election Result Disputes Abstrak Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk melindungi hak konstitusional warga negara dan memberikan interpretasi terhadap konstitusi, idealnya dalam Pemilu yang merupakan kontestasi politik dipengaruhi oleh banyak hal dalam pelaksanaanya. MK berfungsi untuk menjaga agar Pemilu sejalan dengan Asas Luber dan Jurdil sebagaimana yang diatur Hukum Positif. Berdasar pada anggapan di atas, maka patutlah didiskusikan, apakah proses pembuktian PHPU di MK telah mampu menjamin terlaksanya Pemilu yang Luber Jurdil, atau sederhananya apakah Pembuktian PHPU tersebut telah ideal. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada Peserta tentang Pembuktian dan Alat Bukti Perselisihan Hasil Pemilu; Memberi pemahaman kepada Peserta tentang hal-hal update tentang Pembuktian Hukum Acara PHPU; dan khusus Dosen sebagai sarana Pengabdian Kepada Masyarakat yang merupakan bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Kata kunci: Pembuktian, Alat Bukti, Perselisihan Hasil Pemilu
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
customersupport@researchsolutions.com
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.