Pembentukan Lmdh: Upaya Mencegah Konflik Antara Perum Perhutani Dan Masyarakat Sekitar Hutan

Abstract

This service activities Proposer Team begins concerns over the proliferation of various conflicts, looting and "resistance" of forest communities against Perum Perhutani KPH Madura. Whereas the existence of KPH as an institution at the site level / field has tasks and functions that are strategic security, protection, management of forest products, strengthening of public institutions, as well as the conflict resolver. Based on the identification and justification of existing problems, these service activities using the methods of implementation in the form of socialization, FGD and interviews. At the end of service activities can: (1) Establishment of Forest Village Community Organization (LMDH) in the framework of forest resources management system Collaborative Forest Management (CBFM); (2) To encourage and help people to register the certificate of its Land Rights; (3) For the realization of these service activities, Tim Proposer help citizens to obtain permits utilization of forest land from Perhutani KPH Madura as State forest managers.

Conflict Mapping Analysis and Description of Conflict over Oil Palm Plantation Land between the Community of Senama Nenek Village and PTPN V Sei Kencana in Kampar Regency

“…Hal ini membuat adanya persepsi berbeda yang terjadi antara masyaakat dan perusahaan. Persepsi secara umum dapat diartikan bagaimana seseorang atau sekelompok orang dalam memahami sesuatu menurut pengertian dan cara mereka sendiri [12]. Dalam konflik yang terjadi di Desa Senama Nenek ini, kedua belah pihak sama-sama ingin memanfaatkan lahan tersebut dengan perbedaan kepentingan.…”

Dinamika Kelembagaan Perhutanan Sosial di Wilayah Pehutani: Studi Kasus di KPH Telawa, Jawa Tengah

“…Beberapa KTH dalam satu wilayah pemangkuan hutan atau satu desa membentuk Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). LMDH ini lah yang menjembatani hubungan antara masyarakat dengan Perum Perhutani (Wartiningsih & Nuswardani, 2016). Beberapa permasalahan kelembagaan dalam pelaksanaan PHBM di KPH Telawa adalah keterbatasan SDM Keterbatasan SDM dari masing-masing LMDH, belum adanya kemandirian LMDH, peran stakeholder belum optimal dalam implementasi PHBM di lapangan dan belum optimalnya peran petugas di lapangan dalam pemberdayaan LMDH (Kurniawan, 2011).…”