Model Sinergi Unsur Pentaheliks Pariwisata Dalam Pengelolaan Destinasi Wisata Kota Parepare Dan Kabupaten Bone

Abstract

Menteri Pariwisata Republik Indonesia menggunakan istilah pentaheliks pariwisata yang terdiri dari academics, business, government, community, media (ABGCM) untuk mendorong keterlibatan stakeholder dalam program pengembangan destinasi wisata. Namun, belum terdapat data empiris mengenai bagaimana sinergi yang terbangun antara unsur pentaheliks pariwisata di Sulawesi Selatan. Karena itu, dibutuhkan model sinergi yang dapat menjadi panduan dalam mengelola potensi pariwisata daerah dalam menunjang tercapainya destinasi unggulan. Tujuan penelitian ini adalah 1) mengidentifikasi kondisi faktual sinergi yang terbangun dan faktor-faktor yang menghambat sinergi unsur pentaheliks pariwisata; 2) mengusulkan model yang dapat diterapkan dalam pengelolaan destinasi wisata dalam perspektif sinergi pentaheliks pariwisata. Penelitian dilaksanakan di Kota Parepare dan Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan pada 2017 dengan metode pengumpulan data kualitatif melalui wawancara dan participant observation. Penelitian ini memanfaatkan konsep stakeholder dalam menganalisis data penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergi pentaheliks pariwisata telah terbangun meskipun program kerja bidang pariwisata lebih didominasi oleh pemerintah daerah. Keterlibatan pentaheliks pariwisata sangat dibutuhkan untuk mendukung program pengembangan pariwisata daerah. Faktor-faktor seperti implementasi otonomi daerah, kurangnya pemahaman teknologi dan pariwisata oleh beberapa pentaheliks pariwisata serta lemahnya upaya kreatif dan inovatif di bidang pariwisata menjadi tantangan dalam pengelolaan destinasi wisata. Penelitian ini merekomendasikan tiga model manajemen destinasi wisata yakni implementasi tata kelola destinasi wisata (DMO) model pemerintah, model kawasan pariwisata percontohan dan strategi atau model go digital.

Peningkatan keterlibatan stakeholder dalam upaya pembangunan wisata nagari

“…Sebab pengembangan wisata tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja tetapi merupakan sinergi dari banyak pihak. Oleh sebab itu di dalam pengembangan wisata hal pertama yang perlu dibangun adalah komitmen dari semua pihak yang terkait bukan saja dari lembaga pemerintah tetapi juga lembaga-lembaga non pemerintah dan masyarakat (Amsyari, 2018;Junaid, 2019).…”

Analisis Pemangku Kepentingan dalam Pengembangan Kawasan Cagar Budaya sebagai Destinasi Wisata Kota Pontianak

“…Pemangku kepentingan dalam pemodelan ini terdiri dari lima elemen yaitu akademisi, pemerintah, komunitas, bisnis dan media massa yang memiliki peran masing-masing (Yuningsih et al, 2019). Unsur-unsur dari pentahelix ini diharapkan mampu memperkuat sinergi sehingga mendorong program pemerintah pusat dengan pengelolaan destinasi wisata (Junaid, 2019). Pembagian peran pemangku kepentingan dalam pemodelan pentahelix diilustrasikan pada Gambar 2.…”

Model of Halal Tourism Management in Bukittinggi City, West Sumatra Province, Indonesia

“…Empirically, the Penta Helix model has been applied in developing collaborative tourism management models in various regions, such as in East Java (Aribowo, Wirapraja, & Putra, 2018); Semarang city (Yuniningsih, Darmi, & Sulandari, 2019); Parepare city and Bone region (Junaid, 2019). The Penta Helix model can also be applied in various fields and issues of society, such as developing excellent products (Muhyi, Chan, Sukoco, & Herawaty, 2017), village potential development (Yunas, 2019) and regional marketing communication (Wulandari, Chotijah, & Suadnya, 2019).…”

“…All Rights Reserved.Sustainable Tourism Stakeholder Forum with stakeholder elements that are Penta Helix. The identification of stakeholders and the roles they play based on the Penta Helix model is as follows(Aribowo et al, 2018;Junaid, 2019;Yuniningsih et al, 2019): The penta helix model of halal tourism in Bukittinggi city.…”