2019
DOI: 10.34010/miu.v17i1.2239
|View full text |Cite
|
Sign up to set email alerts
|

MODEL e-GOVERNMENT PEMERINTAHAN DESA

Abstract: Pembangunan e-Government sudah menjadi komitmen pemerintah sebagaimana ditetapkan pada Inpres 3/2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. Namun kebijakan pemerintah ini belum sepenuhnya berjalan di pemerintahan lokal sehingga menjadikan e-Government sebagai ujung tombak pemerintahan tidak dapat berjalan dengan baik. Resistensi terhadap perubahan adalah salah satu faktor penghambat dalam pengembangan e-Government. Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan penyelenggaraa… Show more

Help me understand this report

Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

Select...
2
1
1
1

Citation Types

0
1
0
6

Year Published

2021
2021
2024
2024

Publication Types

Select...
6

Relationship

0
6

Authors

Journals

citations
Cited by 7 publications
(7 citation statements)
references
References 2 publications
(2 reference statements)
0
1
0
6
Order By: Relevance
“…Sturktur Birokrasi didefinisikan oleh Watrianthos et al, (2019) sebagai organisasi dengan sumber daya manusia yang besar, tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan struktur organisasi yang jelas. Struktur birokrasi terdiri dari dua komponen penting, menurut Edward III, dan merupakan komponen utama keempat dalam pelaksanaan kebijakan publik: mekanisme atau standar prosedur pelaksanaan (juga disebut SOP) dan struktur organisasi atau pembagian kerja.…”
Section: Struktur Birokasiunclassified
“…Sturktur Birokrasi didefinisikan oleh Watrianthos et al, (2019) sebagai organisasi dengan sumber daya manusia yang besar, tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan struktur organisasi yang jelas. Struktur birokrasi terdiri dari dua komponen penting, menurut Edward III, dan merupakan komponen utama keempat dalam pelaksanaan kebijakan publik: mekanisme atau standar prosedur pelaksanaan (juga disebut SOP) dan struktur organisasi atau pembagian kerja.…”
Section: Struktur Birokasiunclassified
“…E-government adalah sebuah sistem pemerintahan yang berbasis teknologi yang bertujuan untuk memberi kemudahan bagi masyarakat serta meningkatan pelayanan pemerintah demi pemenuhan kebutuhan publik secara cepat dan tepat waktu. Pembangunan egovernment sudah menjadi komitmen pemerintah sebagaimana ditetapkan pada Inpres 3/2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan egovernment [1]. E-government adalah sebuah aplikasi pemerintah yang digunakan untuk memberikan kemudahan kepada pemerintah dalam memberikan informasi kepada masyarakat.…”
Section: Pendahuluanunclassified
“…Dalam membangun paradigma ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangannya, diantaranya faktor organisasi (visi, kepemimpinan, dukungan top manajemen, dan kultur organisasi). Sedangkan faktor pengguna kedua yaitu pengguna (kemapuan, pelatihan dan kesadaran) (Watrianthos et al, 2019). Adanya Website Desa selain menjadi media informasi Desa, juga sebagai perantara kepentingan masyarakat yang terintegrasi dengan beberapa pihak baik pemerintahan ataupun sektor swasta.…”
Section: Gambar 2 Pelayanan Desa Sukajaya Melalui Websiteunclassified