Konsistensi Pengukuhan Kedudukan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara Menurut Pelaku Kekuasaan Kehakiman Dalam Kaitannya Dengan Doktrin Business Judgement Rule

Lestari, Rani; Ikhwansyah, Isis; Faisal, Pupung

doi:10.24198/acta.v1i2.118

Cited by 2 publications

(3 citation statements)

References 0 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…Di Indonesia saat ini, pengembangan perekonomian lebih difokuskan untuk efisiensi investasi yang tercermin dalam visi pembangunan di tahun 2020. Hal ini tentunya didasarkan pada tujuan konstitusional untuk menciptakan kesejahteraan serta kemakmuran masyarakat di Negara Indonesia (Lestari et al, 2018;Rahadiyan, 2014), nilai-nilainya telah terkristalisasi dalam amanat Pasal33 UUD NRI 1945 sebagai konstitusi Negara Indonesia.…”

Section: Pendahuluanunclassified

“…568.000.000. 000.000 (Putranto, 2018 (Lestari et al, 2018;Susanto, 2017 Pertanggungjawaban tidak bisa dimintakan kepada Direksi BUM, jika hanya berdasarkan pada alasan ketidaktepatan dalam mengambil keputusan bisnis, tetapi pertanggungjwaban oleh Direksi BUMN ini harus dibuktikan terlebih dahulu apakah benar-benar telah melakuka kelalaian (negelence), tidak beriktikad baik, bertentangan dengan peraturan perudangundangan yang berlaku ataupun tidak menjalankan tugas serta wewenangnya dengan penuh tanggung jawab, sehingga menciptakan kerugian bagi BUMN.…”

Section: Perlindungan Hukum Keputusan Bisnis Direksi Bumn Melalui Busunclassified

See 1 more Smart Citation

Perlindungan Hukum Keputusan Bisnis Direksi BUMN Melalui Business Judgement Rule Doctrine

2020

View full text Add to dashboard Cite

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum terhadap keputusan bisnis Direksi BUMN yang dikriminalisasi akibat keputusan bisnis tersebut merugikan keuangan negara. Metodologi: Penelitian yang bersifat deskriptif ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang mengedepankan pada data sekunder. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.Temuan: Hasil penelitian ini menunjukkan perlindungan hukum yang diberikan kepada Direksi BUMN dalam mengambil keputusan bisnisnya dapat berupa hak imunitas, yang mana dengan hak ini seorang Direksi BUMN dapat terlepas dari pertanggungjawaban pidana apabila Direksi tersebut dapat membuktikan bahwa keputusan bisnis yang telah diambil dan dijalankan telah sesuai dengan prinsip-prinsip bisnis yang layak (business judgement rule) sesuai ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas.Kegunaan: Hasil penelitian ini dimaksudkan agar dapat berkontribusi dalam literatur mengenai perlindungan hukum bagi keputusan bisnis Direksi BUMN yang telah dikriminalisasi.Kebaruan/Orisinalitas: Berbeda dengan penelitian terdahulu, pada penelitian ini menunjukkan business judgment rule doctrine dapat dipergunakan untuk menlindungi keputusan bisnis Direksi BUMN yang merugikan negara dan penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum keputusan bisnis Direksi BUMN setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor No. 48/PUU-XI/2013 dan 62/PUU-XI/2013.

show abstract

Section: Pendahuluanunclassified

Section: Perlindungan Hukum Keputusan Bisnis Direksi Bumn Melalui Busunclassified

Perlindungan Hukum Keputusan Bisnis Direksi BUMN Melalui Business Judgement Rule Doctrine

2020

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…Then such tasks are translated as a form of "pioneering" of business by the State which makes BUMN become agents of development. The understanding of BUMN as an agent of development continued until the 1980s, when this understanding had a "negative" impact because the control function of BUMN was considered very weak, BUMN as a nest of corruption and others (Lestari, 2018;Hafsa, 2022).…”

Section: Introductionmentioning

confidence: 99%

Implementation of Management of State-Owned Enterprises for People's Welfare

Nachrawi¹

2022

IJSOC

View full text Add to dashboard Cite

Initially State-owned enterprises (BUMN) was the result of the nationalization of ex-foreign (Dutch) companies which were later designated as state companies. Then with Law no. 1 Prp 1969 formed the division of 3 types of forms of State-Owned Enterprises into Service Companies (Perjan), Public Companies (Perum) and Persero. This division was formed in accordance with the duties, functions and mission of the business at that time. Thus the first task of the state by forming business entities is to meet all the needs of society, when these sectors cannot be carried out by the private sector. BUMN as a company that obtains State Equity Participation is intended for a form of business that provides high-quality goods and services so that it has competitiveness in the domestic market or international market, and its main objective is to pursue profits to increase company value. The formulation of the problems discussed are: 1) What is the meaning of people's welfare in the management of BUMN in the perspective of Article 33 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia? and 2) What are the problems in achieving people's welfare through the management of BUMN? Based on the research results, the authors conclude that the problem of achieving people's welfare through the management of BUMN still has a negative impression on the performance of BUMN operating in various economic sectors. BUMN are accused of being business entities that are inefficient and have low profitability. This condition is strongly influenced by the orientation of the establishment of BUMN, which initially prioritized meeting public needs and improving people's welfare compared to profit (profitability). In order to play their role optimally, BUMN can no longer operate solely to meet public needs, due to demands from the business environment in the globalization era for BUMN management to be more competitive so as to be able to provide public facilities with better quality and prices that are affordable to the people.

show abstract

Konsistensi Pengukuhan Kedudukan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara Menurut Pelaku Kekuasaan Kehakiman Dalam Kaitannya Dengan Doktrin Business Judgement Rule

Cited by 2 publications

References 0 publications

Perlindungan Hukum Keputusan Bisnis Direksi BUMN Melalui Business Judgement Rule Doctrine

Perlindungan Hukum Keputusan Bisnis Direksi BUMN Melalui Business Judgement Rule Doctrine

Implementation of Management of State-Owned Enterprises for People's Welfare

Contact Info

Product

Resources

About