Kinerja Keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Ditinjau dari Derajat Kemandirian, Ketergantungan, dan Desentralisasi Fiskal

Abstract

Bangka Belitung Islands is a province that was born in the era of regional autonomy. This province is demanded to be able to manage finances well to achieve regional independence. This paper aims to analyze the degree of independence, degree of dependency, and degree of fiscal decentralization of the Bangka Belitung Islands Province. The data used is the realization data of the Bangka Belitung Islands Province Regional Budget for the 2016-2018 fiscal year. This study uses a quantitative descriptive analysis method based on local government financial ratios in the form of independence ratios, dependency ratios, and fiscal decentralization ratios. The results showed that from the aspect of independence, the financial capability of the Bangka Belitung Islands Province was in the low category (46.09-49.83 percent) with a consultative relationship pattern. Based on the degree of regional dependency in the very high category (61.05-68.41 percent), whereas in terms of the degree of fiscal decentralization, the financial capability of the Bangka Belitung Islands Province is in the moderate-sufficient category (29.47-33.26 percent)

Kualitas Pemerintahan Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif di Jawa Timur

“…Kedua, kapasitas fiskal daerah dapat dilihat dari variabel derajat desentralisasi fiskal (df) maupun derajat ketergantungan fiskal daerah (dkf). Desentralisasi fiskal merupakan gambaran kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi (Zukhri, 2020). Nilai df terendah sebesar 5.76 dimiliki oleh Kab.…”

Regional financial performance analysis north central timor district

“…5 No. 1 Agustus 2022P-ISSN: 2622-2191E-ISSN : 2622-2205 158 Decentralization Degree Interval Scale, the lower the Regional Financial Capability to finance regional development (Zukhri, 2020).…”

Tata Kelola Pemerintahan Pusat Dalam Pengembangan Kabupaten Tapanuli Utara

“…Pemangku otonomi daerah diminta untuk menjalankan program pemerintah yang lebih efektif dan efisien dalam menggunakan anggaran belanja daerah secara tepat waktu serta tepat sasaran, dengan terwujudnya efektivitas dan efisiensi ini diharapkan program-program kegiatan pemerintah daerah dapat terwujud, dengan adanya otonomi daerah ini diharapkan pemangku pemerintah daerah dapat mengoptimalkan sumber daya alam yang ada dalam wilayah daerah masing-masing, sehingga diharapkan dapat menaikkan PADnya, dimana selama ini ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat sangat tinggi sekali, ini berarti pemerintah daerah tidak betul-betul bekerja dalam menggali potensi alam yang ada dalam wilayahnya, ini bisa terlihat dari laporan keuangan pemerintah yang mayoritas ketidakmandiriannya sangat tinggi. Salah satu kesuksesan pemangku daerah dalam pengembangan daerah adalah ketika daerah yang dikembangankan dapat bertumbuh sesuai dengan peraturan yang sudah ditentukan (Susilawati et al, 2018) Pemekaran daerah diharapkan dapat menaikkan kemandirian keuangan daerah dalam mengalih potensi sumber daya alam yang dimiliki, tetapi sampai sekarang masih banyak daerah yang dimekarkan maupun daerah yang tidak dimekarkan tidak dapat melakukan kemandirian keuangannya, ini berarti para pemangku kepentingan daerah tidak dapat mengalih potensi alam yang ada disekitarnya dan juga tidak dapat mendatangkan para investor asing untuk melakukan investasi pada daerah masingmasing, sehingga dengan lemahnya kemandirian daerah ini, para pemangku pemerintah daerah hanya banyak meminta bantu sumbangan kepada pusat untuk menutupi belanja operasionalnya, hal ini didukung oleh para peneliti-peneliti yang dilakukan oleh (Siswanto & Maylani, 2022), (Nugraeni et al, 2022), (Marliani, 2022), (Mulyaningsih & Sunaningsih, 2022), (Hakim & Rosidah, 2021), (Nalle et al, 2021), (Drastiana & Himmati, 2021), (Setianingrum & Haryanto, 2020), (Zukhri, 2020), (Purbandari, 2019), (Susanto, 2019), (Farida & Nugraha, 2019), (Sartika, 2019), (Tanan & Duri, 2018), (Susilawati et al, 2018), (Saputra & Fernando, 2017) dan (Hariyanti et al, 2017) yang menyatakan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah masih sangat rendah, tetapi menurut (Melmambessy, 2022) rasio kemandirian masuk dalam kategori sedang tetapi menurut (Amanda et al, 2021) ada 2 tahun mengalami penurunan dan 2 tahun berikutnya mengalami kenaikan.…”

“…Ketergantungan keuangan daerah masih sangat mayoritas tinggi kepada pemerintah pusat, pemangku kepentingan daerah tidak mau bekerja keras dalam mengalih potensi alam yang ada disekitarnya, karena pemangku kepentingan daerah beranggapan bahwa jika dananya kurang bisa diminta dari pemerintah pusat, akibatnya pemerintah daerah kurang berusaha dalam menaikkan pendapatan asli daerahnya serta tidak adanya funishment kepada pemangku kepentingan apabila pendapatan asli daerahnya tidak mengalami kenaikan, akibat tidak adanya funishment inilah yang mengakibatkan ketergantungan keuangan daerah sangat tinggi kepada pusat, akibatnya negara kita semakin lama semakin banyak hutang untuk menutupi APBN dan APBD, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Melmambessy, 2022), (Siswanto & Maylani, 2022), (Marliani, 2022), (Nalle et al, 2021), (Sakinah & Satriawan, 2021), (Zukhri, 2020), (Susilawati et al, 2018), (Saputra & Fernando, 2017) dan (Tanan & Duri, 2018) yang menyatakan bahwa ketergantungan keuangan daerah masih sangat tinggi kepada pemerintahan pusat. Tetapi berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Widiyaningsih & Prihatiningsih, 2021) yang menyatakan bahwa ketergantungan keuangan daerah kepada pusat sudah mulai membaik Derajat desentralisasi fiskal digunakan untuk menganalisis seberapa besar kesanggupan keuangan daerah dalam membiayai belajar daerahnya yang diukur dari pendapatan asli daerah dibandingkan dengan total pendapatan daerah, daerah yang bagus adalah ketika pendapatan asli daerahnya lebih besar dari pendapatan transfer dari pusat, tetapi jika dilihat dari fakta dilapangan yang menyatakan bahwa derajat desentralisasi masih kategori sedang sampai rendah untuk beberapa kabupaten dan kota yang ada di provinsi yang ada di indonesia ini, penyebabnya juga kurang sungguhsungguh pemangku kepentingan daerah dalam mengalih potensi alam yang ada dalam kabupaten dan kota masing-masing, sehingga tidak dapat mengoptimalkan dalam pencapaian PADnya, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Siswanto & Maylani, 2022), (Sakinah & Satriawan, 2021) dan (Susilawati et al, 2018) yang menyatakan bahwa derajat desentralisasi fiskal masih dalam kategori cukup, tetapi berbeda dengan dan (Nalle et al, 2021) (Zukhri, 2020), (Saputra & Fernando, 2017) yang mengungkapkan bahwa derajat desentralisasi fiskal masuk dalam kelompok sedang sampai dengan cukup dan tetapi yang paling tidak bagus yaitu hasil penelitian yang dilakukan oleh (Melmambessy, 2022), (Harahap, 2020), (Tanan & Duri, 2018) dan…”