Kewenangan Pengaturan Mahkamah Agung (Kajian Yuridis Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan)

Abstract

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2016 melarang pengajuan peninjauan kembali terhadap putusan Praperadilan. Perma ini telah menutup kesempatan bagi Pencari keadilan untuk mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Praperadilan. Perma ini telah memperluas objek praperadilan, yang meliputi sah tidaknya penyitaan, penggeledahan, dan penetapan tersangka. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung berdasarkan kewenangan atas Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dapat menerbitkan produk hukum seperti Perma. Namun jika substansi dari sebuah produk hukum mengatur ataupun mencabut hak dari warga Negara maka hanya lembaga legislatif sebagai perwakilan rakyat yang sah mempunyai kewenangan untuk melakukannya.The Supreme Court Regulation (Perma) Number 4 of 2016 prohibits the submission of a review of the Pretrial ruling. This regiment has closed the opportunity for Justice seekers to file a Review of the Pretrial Decision. This regiment has expanded the pre-trial object, which includes the validity of seizure, searches, and the determination of suspects. The results of the study indicate that the Supreme Court is based on the authority over Article 79 of Law Number 14 Year 1985 regarding the Supreme Court as amended by Law Number 5 Year 2004 jo. Law Number 3 Year 2009 may issue legal products such as Perma. But if the substance of a legal product regulates or removes the rights of a citizen then only the legislative body as a legitimate representative of the people has the authority to do so.

Analysis of Land Ownership Disputes in the Kanjengan Shopping Complex, Semarang City

“…Judicial review is a special legal remedy (Husma et al, 2018) because it is used against decisions that have obtained permanent legal force (Rozikin, 2019)…”

Ketentuan Asas Lex Favor Reo Dalam Kuhp Nasional Terhadap Putusan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap

“…Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk memberikan penilaian mengenai sesuatu itu novum atau bukan novum, karena MA memiliki kewenangan mengadili pada tingkat PK. 30 Peraturan perundangan baru yang menguntungkan terpidana bukanlah sebuah Novum atau keadaan baru sebagaimana yang dinyatakan dalam KUHAP sehingga tidak dapat dilakukannya PK pada dasarnya bertentangan dengan prinsip keadilan dan asas persamaan kedudukan dalam hukum (equality before 27 the law), karena pada dasarnya hak para terpidana sebagai rakyat dan sebagai warga negara Indonesia atas keadilan tidak terakomodir sehingga menutup kemungkinan bagi para Pemohon untuk mencapai keadilan sehingga dalam hal ini para terpidana bisa saja merasa dizalimi atas pembatasan tersebut. Dengan demikian, terhadap adanya batasan bahwasannya peraturan perundangan baru tidak bisa dianggap sebagai keadaan baru sehingga para terpidana tidak bisa mendasarkan permohonan PKnya terhadap hal sesungguhnya mencederai rasa keadilan (sense of justice) pencari keadilan (yustitiabelen) serta melanggar prinsip negara hukum yang menjamin hak asasi warga negara untuk memperjuangkan keadilan, dan bertolak belakang dengan perasaan keadilan dalam masyarakat, sehingga mengingat prinsip bahwa pencarian keadilan tidak boleh ada pembatasan.…”