Kelembagaan Pelabuhan Laut dan Pelabuhan Perikanan di Kendari

Abstract

Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis tingkat efektifitas dan efisiensi kinerja pelabuhan laut dan pelabuhan perikanan Kendari, yang ditinjau dari aspek kelembagaan dan kewenangan masing-masing instansi. Efektifitas dan efisiensi dalam lembaga penting adanya agar tujuan dari didirikannya lembaga tersebut dapat terpenuhi. Salah satu indikasi adanya tidak efektif dan efisiensi dari kedua lembaga tersebut bahwa sama-sama mengeluarkan Surat Persetujuan Berlayar. Metode analisis menggunakan analisis SWOT dan analisis perbandingan normatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa peningkatan kinerja pengelolaan pelabuhan laut dan pelabuhan perikanan di Kendari semakin meningkat, namun demikian di salah satu sisi terjadi peningkatan tuntutan akan pertambahan sarana dan prasarana sebagi akibat meningkatnya permintaan pelayanan baik kualitas maupun kuantitas oleh pengguna pelabuhan laut dan pelabuhan perikanan. Penataan kelembagaan pelabuhan laut dan pelabuhan perikanan di Kota Kendari perlu dilakukan dengan cara inventarisasi dan harmonisasi pasal demi pasal dari peraturan perundang-undangan yang menyangkut pelaksanaan pengelolaan pelabuhan laut dan pelabuhan perikanan, antara lain: Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Analisis Pemangku Kepentingan: Rencana Operasionalisasi Sentra Bisnis Perikanan Terpadu Numana Kabupaten Wakatobi

“…DKP Kabupaten Wakatobi segera menjalin komunikasi intens dengan DKP Provinsi Sulawesi Tenggara untuk mempersiapkan pembentukan kelembagaan pengelola SBPT Numana, termasuk ketersediaan sumber daya manusia, minimal sesuai standar struktur organisasi PPI. Penataan kelembagaan pelabuhan perikanan dilakukan dengan cara inventarisasi aspirasi stakeholder serta harmonisasi pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang menyangkut pelaksanaan pelabuhan perikanan (Biasane 2014). Keterlibatan penting lainnya yakni pengalokasian anggaran program SBPT Numana oleh DKP Provinsi Sultra.…”