Kedudukan Perjanjian Bangun Guna Serah (Build Operate and Transfer/Bot) Dalam Hukum Tanah Nasional

Abstract

Indonesia is a state based on a rule of law the goal of which is to realize a just, prosperous, and materially and spiritually equal people. To realize the goal, progressively, sustainable national development has been conducted. The implementation of the development needs, besides from money, the availability of strategic land. To bridge the lack in both of them, BOT concept can be applied, as an agreement between the owner of land right and investor, where the former provides a feasibility study, building, and operation to the latter for a specified period of time, on the condition that when the BOT period of time has expired then the land together with the buildings and their appliances should be transferred to the former, so that both the owner of land right and the investors are mutually benefited.Keywords : National Development; Land; Capital; BOTABSTRAKNegara Indonesia merupakan negara hukum yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Guna mewujudkan tujuan tersebut, dilakukan pembangunan nasional secara bertahap dan berkelanjutan. Pelaksanaan pembangunan tersebut selain perlu didukung oleh dana juga ketersediaan lahan strategis. Keterbatasan keduanya dapat dilakukan melalui konsep BOT, sebagai suatu perjanjian antara pemilik hak atas tanah dengan investor, dimana pemilik hak atas tanah menyerahkan studi kelayakan, pembangunan, pengoperasian kepada investor pada suatu jangka waktu tertentu, dengan ketentuan apabila masa BOT telah habis, tanah beserta bangunan, serta kelengkapan bangunan diserahkan kepada pemilik hak atas tanah, sehingga baik pemilik hak atas tanah maupun pihak investor yang mendanai pembangunan objek BOT memiliki keuntungan.Kata Kunci : Pembangunan Nasional; Tanah; Dana; BOT

Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan Berdasarkan Perpres No 12 Tahun 2021

“…Pada hukum perjanjian Belanda, penerapan asas keseimbangan itu terlihat pada kewajiban untuk mengacu pada kesusilaan, itikad baik, kepatutan, dan kepantasan dalam melaksanakan hak-hak dan kewajiban dalam suatu perjanjian". 19 Asas keseimbangan "dalam bahasa Belanda disebut evenwicht atau evenwichting, dan dalam bahasa Inggris disebut equality, equal, atau equilibrium bermakna leksikal sama, sebanding menunjuk pada suatu keadaan, posisi, derajat, berat dan lain-lain". 20 Menurut "Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition yang dimaksud dengan asas keseimbangan adalah asas dalam perjanjian yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian".…”

Asas Keseimbangan Dalam Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa

“…Asas keseimbangan itu menyemangati dan sekaligus juga menjadi asas yang bekerja dari asas hukum perjanjian, baik dari hukum perjanjian Indonesia maupun dari hukum perjanjian Belanda yang mewakili hukum modern. Dalam hukum perjanjian Belanda, penerapan asas keseimbangan itu terlihat pada kewajiban untuk mengacu pada kesusilaan, itikad baik, kepatutan, dan kepantasan dalam melaksanakan hak-hak dan kewajiban dalam suatu perjanjian (Kamilah, 2012).…”

Analisis Perjanjian Build Operate And Transfer (BOT) Pada Pembangunan Aset Milik Daerah

“…Pemerintah dalam pelaksanaan perjanjian BOT dalam pembangunan aset daerah memiliki keuntungan khusus yaitu memperoleh sumber modal baru dari pihak swasta, mempercepat proyek pembangunan, dan untuk peningkatan pendapatan daerah (Kamilah, 2013). Perjanjian BOT antara pemerintah daerah dengan pihak swasta menunjukkan adanya unsur hukum publik.…”