Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Ditinjau Dari Konsep Equality Before The Law

Abstract

Notary has the authority to make authentic deeds and has authority in making, agreements and stipulations that are required for those concerned to be stated in an authentic deed that if legal problems occur by a notary then the inspection must be obtained from the Honorary Board of Notary. which resulted in the examination contradicting principle equality before the law. After the issuance of Act No. 2 of 2014 Notary Position, notary publication by law enforcers must obtain permission from MKN which creates legal discrimination. The problem examined is how the position of the notary as a witness is related to the deed or letter under the hand made by him to the judicial process. The aim is finding out how the position of the Notary a witness is related to the deed or letter under his hand made against the judicial process. The results his research were the position of the notary a witness related to the deed he made based on the Notary Position Law resulting in legal proceedings being hampered due to waiting for permission from the Honorary Board of Notaries. In connection with the above procedure, it is indicated that the calling of a notary by law enforcers must be licensed by the Honorary Board of Notaries not in accordance with the concept of equality before the law.
 Notaris memiliki suatu kewenangan dalam membuat akta otentik serta memiliki wewenang dalam pembuatan, perjanjian serta penetapan yang diwajibkan bagi yang berkepentingan yang dinyatakan dalam akta otentik yang apabila terjadi permasalahan hukum yang dilakukan oleh notaris maka untuk pemeriksaannya harus izin dari Majelis Kehormatan Notaris. yang mengakibatkan pemeriksaan tersebut tidak sesuai dengan equality before the law. Setelah keluarnya Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 , pemanggilan notaris oleh aparat hukum ada izin dari MKN yang menimbulkan diskriminasi hukum. Permasalahannya yang dikaji adalah Bagaimanakah kedudukan notaris sebagai saksi terkait dengan akta atau surat dibawah tangan yang dibuatnya terhadap proses peradilan. Tujuannya adalah Untuk mengetahui bagaimana kedudukan Notaris sebagai saksi terkait dengan akta atau surat dibawah tangan yang dibuatnya terhadap proses peradilan. Hasil penelitiannya adalah kedudukan notaries sebagai saksi terkait dengan akta yang dibuatnya berdasarkan Undang-Undan Jabatan Notaris mengakibatkan proses hukum terhambat akibat menunggu izin dari Majelis Kehormatan Notaris. Sehubungan dengan prosedur tersebut diatas menunjukkan bahwa pemanggilan notaris oleh penegak hukum harus izin dari Majelis Kehormatan Notaris tidak sesuai dengan Konsep equality before the law.

Urgensi Pengaturan Honorarium Notaris Untuk Kewenangan Selain Membuat Akta Autentik

“…Kewajibannya adalah menjamin isi akta, kepastian tanggal, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipannya. Pembuatan akta oleh notaris ditentukan oleh suatu peraturan umum sepanjang tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain (Edwar, 2019). Notaris untuk melaksanakan tugas serta jabatannya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik bisa dibebani tanggung jawab mengenai perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta.…”

Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Dalam Pembuatan Akta Bagi Calon Notaris Magang

“…5 Seorang notaris bertanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan pelanggan dengan sebaik-baiknya dan apabila kepercayaan itu dilanggar di dalam membuat akta baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja maka notaris wajib mempertanggungjawabkannya. 6 Pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik notaris dilakukan oleh Dewan Kehormatan Notaris sedangkan pengawasan di dalam UUJN oleh Majelis Pengawas Notaris. 7 Notaris dalam menjalankan perintah tugas jabatannya, wajib melakukan sesuai dengan isi sumpah pada waktu hendak memangku jabatan Notaris.…”

Tanggung Jawab Notaris Pengganti dalam Hal Notaris yang Diganti Meninggal Dunia Sebelum Cuti Berakhir

“…Notaris merupakan pejabat publik yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar dalam hal melaksanakan suatu jabatannya untuk bekerja secara profesional terhadap masyarakat tanpa memandang dari sudut manapun (Edwar, A.Rani, & Ali, 2019). Karena tugas seorang Notaris adalah melayani masyarakat, dia tidak terbatas oleh waktu dan harus mampu bekerja kapanpun selama masyarakat masih memerlukan jasa hukumnya.…”