Keberadaan Uang Pesangon Dalam Pemutusan Hubungan Kerja Demi Hukum Di Perusahaan Yang Sudah Menyelenggarakan Program Jaminan Pensiun

Hernawan, Ari

doi:10.24843/kp.2016.v38.i01.p01

Cited by 3 publications

(3 citation statements)

References 0 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…Based on the decree of the minister of human resources of the Republic of Indonesia number: kep-50 / men / 2000 regarding the settlement of termination of employment and the stipulation of severance pay, employment rewards and compensation in companies, severance pay is a payment in the form of money from employers to workers as a result of the termination employment relationship. The more workers and the longer the workforce, the greater the compensation that employers must prepare (Hernawan, 2016). However, many companies do not pay their workers' severance pay when they terminate their employment, as was the case with Sepvi, who did not receive severance pay from her place of work.…”

Section: Impact On Incomementioning

confidence: 99%

The Economic Impact of Covid-19 Pandemic on Female Workers in Serang City, Banten

Utami

Prafitri

2021

logos

View full text Add to dashboard Cite

This research discusses the Covid-19 pandemic and its impact on the female workers economy in Serang City. The Covid-19 pandemic has affected various areas of people's life, including the economy. On the other hand, female workers are among those affected by Covid-19. The theory used in this study is the Cohen economic impact theory which includes the impact on income, the impact on economic activity, and the impact on expenditure. The research method used is qualitative research with a qualitative descriptive approach. Data collection techniques using observation, in-depth interviews, and documentation. This research's informants are the Labor Office of Serang Banten, the Giant Labor Community, and formal female workers. The results showed that the Covid-19 pandemic in Serang City influenced some female workers' economic aspects, such as income, economic activities, and expenditure. This influence is especially for women workers affected, such as female workers at home, who are laid off until their work contract is terminated.

show abstract

Section: Impact On Incomementioning

confidence: 99%

The Economic Impact of Covid-19 Pandemic on Female Workers in Serang City, Banten

Utami

Prafitri

2021

logos

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…Bagi buruh, kondisi demikian tentu sangat menyulitkan, karena akan berpengaruh pada mata pencaharian yang bukan hanya berpengaruh pada pekerja bersangkutan tetapi juga keluarganya. 28 Dalam suatu hubungan industrial, perlindungan hukum terhadap buruh adalah salah satu hal esensial yang kemudian harus terus menerus dievaluasi mengingat beberapa pengaturan hukum seringkali menyebabkan buruh berada dalam kondisi yang lemah dan rentan mengakibakan eksploitasi dan pengurangan atas hak-hak yang seharusnya didapat oleh buruh. 29 Konsep awal penyelesaian perselisihan perburuhan dilaksanakan dengan perantara negara, yaitu melalui Panitia Penyelesaian Perselisihan Pusat/Daerah (P4P/D).…”

Section: Mekanisme Penyelesaian Dan Akibat Hukum Apabila Pelaku Usahaunclassified

Implikasi Hukum Pengaturan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Badung Terhadap Pelaku Usaha Pada Sektor Kepariwisataan Di Kabupaten Badung Provinsi Bali

Sudiarawan

Martana

2019

Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum

View full text Add to dashboard Cite

Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan perusahaan belum dan atau tidak menerapkan UMSK Badung sesuai dengan ketentuan Pergub Nomor 76 Tahun 2017, untuk mengklasifikasikan dan merumuskan implikasi-implikasi hukum yang ditimbulkan dari pengaturan UMSK Badung dalam Pergub Nomor 76 Tahun 2017 terhadap pelaku usaha pada sektor kepariwisataan di Kabupaten Badung dan untuk menemukan mekanisme yang dapat ditempuhdan akibat hukum bila pelaku usaha belum dan atau tidak melaksanakan ketentuan UMSK Badung sesuai dengan ketentuan Pergub Nomor 76 Tahun 2017.Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan metode normatif empiris.Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Seluruh data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan pengaturan UMSK Badung masih menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaannya yakni kendala yang timbul dari aspek penormaan maupun pada tahapan pelaksanaan di lapangan.Adapun implikasi hukum yang potensial timbul dalam pelaksanaan Pergub ini adalah berupa perusahaan kemudian mengajukan penangguhan pembayaran UMSK karena ketidakmampuan membayar dan atau perusahaan berusaha melakukan penundaan pembayaran UMSK dengan komitmen membayar.Sementara adapun mekanisme penyelesaian perselisihan terkait UMSK berdasarkan UU PPHI yaitu diawali dengan perundingan bipartit, tripartit (mediasi, konsiliasi, arbitrase), Pengadilan Hubungan Industrial dan Kasasi ke Mahkamah Agung.Kata Kunci : Implikasi, Upah Minimum Sektoral Kabupaten, Pelaku Usaha

show abstract

“…Aspek Hukum Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja yang Dilakukan oleh Pengusaha. Jurnal Mercatoria, 11(2), 127-140.3Hernawan, A. (2016).…”

unclassified

Retirement and Continuation of Employment Relations: Annotation of Supreme Court Circular Letter Number 5 of 2021

Farianto¹

2022

Lex Publica

View full text Add to dashboard Cite

Retirement is a time when a worker stops working because he is old or has entered old age. At that time, laws and regulations stipulated that termination of employment could be carried out for the reason that workers were entering retirement age. However, sometimes it is common to find a company still employing retirees, whether they are employees who have retired but are still employed or have had their term of office extended, or who have retired and then been called back to work. For employees who have retired and are re-employed, the company can use a Specific Time Work Agreement (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu /PKWT) by taking into account the time period and completion of work as stipulated in Article 4 paragraph (1) amended by Article 5 paragraphs (1) and (2) and amended by Article 6 of Government Regulation No. 35 of 2021. In line with the absence of laws and regulations prohibiting employers or companies from re-employing workers who have reached retirement age, the Supreme Court issued a Supreme Court Circular (Surat Edaran Mahkamah Agung/SEMA) Number 5 of 2021 concerning Enforcement of the Formulation of the Results of the 2021 Supreme Court Chamber Plenary Meeting as a Guideline for the Implementation of Duties for the Court in which it regulates the rights of workers who retire and then are reemployed.

show abstract

Keberadaan Uang Pesangon Dalam Pemutusan Hubungan Kerja Demi Hukum Di Perusahaan Yang Sudah Menyelenggarakan Program Jaminan Pensiun

Cited by 3 publications

References 0 publications

The Economic Impact of Covid-19 Pandemic on Female Workers in Serang City, Banten

The Economic Impact of Covid-19 Pandemic on Female Workers in Serang City, Banten

Implikasi Hukum Pengaturan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Badung Terhadap Pelaku Usaha Pada Sektor Kepariwisataan Di Kabupaten Badung Provinsi Bali

Retirement and Continuation of Employment Relations: Annotation of Supreme Court Circular Letter Number 5 of 2021

Contact Info

Product

Resources

About