Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Berdasarkan Sistem Zonasi Di Kota Bandung

Abstract

The new student admission based on zoning system has been implemented in Indonesia since 2017 through the Ministerial Regulation of Education and Culture No. 17/2017, then renewed by the Ministerial Regulation of Education and Culture No. 18/2018. The regulation has been enacted for the Local Office of Education in all regencies/cities in Indonesia. To be implemented, every regency and city have enacted the operational regulations in accordance with each local conditions. The Local Government of Bandung City has implemented the zoning system since 2017, namely the Regulation of Mayor of Bandung No. 553/2017 and the Regulation of Mayor of Bandung No. 456/2018. The both regulations have the different rule of game, particularly the application of quota. The zoning quota of new student admission in 2017 was regulated only for 40-50 percent, but Bandung City in 2018 applied the zoning system for 100 percent. The aims of applying the zoning system were to closely bring the students to their residences, to reduce the costs of school transportation, and to eliminate the dichotomy between the favorite and unfavorite schools. The research uses the paired sample t-Test to compare the both Mayoral Regulations and to then find the dominant factor as the cause for occuring the conflict in the process of new student admission in Bandung City. Matland’s ambiguity-conflict model is used to explain the implementation of new student admission policy. Results of the research indicate that the dichotomy of favorite and unfavorite schools can not be removed, not just because of the public mindset, but also because of the unsupporting policy of local government, and the unreadiness of local government to provide the qualified infrastructures for the education in all schools.Keywords: School Dichotomy, Policy Implementation, New Student Admission, Zoning System.

Sistem Pendaftaran Online untuk PPDB SMA/SMK Negeri Provinsi Jawa Timur

“…;Hariyati, 2019). Pembagunan sistem PPDB dengan lingkup koa/kabupaten juga telah dilakukan pada sistem PPDB kota Bandung (Purwanti et al, 2018(Purwanti et al, , 2019. Meskipun belum serratus persen, sejak tahun ajaran 2017/2018, Kota Bandung telah menerapkan sistem PPDB berdasarkan radius dan jarak.…”

“…Pendaftaran telah selesai dan calon peserta didik dapat mencetak bukti pendaftaran dengan menekan tombol "Cetak" Pendaftaran jalur Zonasi adalah jalur penerimaan calon peserta didik jenjang SMA dengan memprioritaskan jarak domisili (Pangaribuan, E.N. ;Hariyati, 2019;Purwanti et al, 2018Purwanti et al, , 2019Winoto et al, 2019;Wulandari, Desi;Hasyim, Adelina;Nurmalisa, 2018). Calon peserta didik jenjang SMA diberi kesempatan untuk mendaftar sesuai dengan zona tempat tinggalnya/domisili dan/atau luar Zona, pada Zona yang berbatasan.…”

Untitled

“…Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB adalah kegiatan rutin tahunan yang merupakan tahap seleksi bagi calon peserta didik baru yang diselenggarakan oleh panitia tingkat Sekolah di bawah pengawasan dan koordinasi Dinas Pendidikan [1].…”

Sistem Zonasi Sebagai Solusi Bagi Orang Tua untuk Mendapatkan Pendidikan Anak Yang Bermutu Di Kota Kupang

“…Beradasarkan pada konsep setiap warana berahak mendapatkan pendidikan yang bermutu, maka disetiap tahun ajaran baru selalu hadir dipublik, baik itu layar TV, media Online, media cetak maupun diwarung-warung kopi menjadi perbinjang hangat orang tua. Dimana masyarakat Indonesia disibukkan dengan gonjang-ganjing mengenai penerimaan peserta didik baru (PPDB) dengan sistem zonasi (Farlina & Hudin, 2017;Purwanti et al, 2019;Winoto et al, 2019). Menyikapi kebijakan sitem zonasi ini berbagai ekspresi muncul seperti menolak, menerima dan bahkan ada yang biasa saja (Bintoro, 2018;Wulandari et al, 2018;Sinaga, 2020).…”

“…Dalam akses pemerataan ada dua aspek yang perlu diperhatikan Pertama, persamaan kesempatan untuk memperoleh pendidikan yaitu akses pendidikan bisa dinikmati oleh semua penduduk yang berusia sekolah. Kedua, keadilan dalam memperoleh pendidikan yang sama dalam masyarakat yaitu pendidikan bisa di akses oleh antar suku, agama dan kelompok secara sama (Amalia, 2007); (Purwanti, 2019). Pada implementasi pemeretaan pendidikan kita bisa melihat di kota-kota besar sarana dan prasarana pendidikan sudah sangat maju, sedangkan di desa-desa dan beberapa wilayah tertentu Indonesia Timur berbanding terbalik, masih banyak ditemukan fasilitas sekolah yang menggunakan sarana dan prasarana seadanya bahkan kurangnya tenaga pengajar, padahal sarpras merupakan salah satu sumber daya yang penting dan utama dalam menunjang proses pembelajaran di sekolah, dengan adanya pengelolaan sarana dan prasarana sekolah yang baik dapat meningkatkan kualitas pendidikan (Rahayu & Sutama, 2016;Raharja & Retnowati, 2013;Prayogo, 2015).…”