Dinamika Problematika Sosial Perlindungan Buruh Migran Indonesia Pasca Reformasi Dan Relevansinya Dengan Tantangan Wirausaha Di Era Masyarakat Ekonomi Asean (Mea)

Abstract

The problems of Indonesian migrant workers (TKI), especially Indonesian migrant workers are complex. Weak regulation in favor of migrant workers and regulatory abuses are common. In addition, there is no clarity as to what can be done for ex-migrant workers working abroad. There is an idea in the era of the ASEAN Economic Community (MEA) that former migrant workers be transformed into entrepreneurs with competency and integrity that conform to international standards. This paper will answer deeper regarding the dynamics and social problems among migrant workers and the potential for transformation into entrepreneurs in the era of the MEA. The methods were used in this study are qualitative methods as well as social and legal (juridical) perspectives related to regulation by conducting library research and collecting relevant documents. ABSTRAKPersoalan Tenaga Kerja Indonesia (TKI), khususnya buruh migran Indonesia merupakan hal yang kompleks. Lemahnya regulasi yang berpihak pada buruh migran dan praktik-praktik pelanggaran regulasi merupakan hal yang sering ditemukan. Selain itu belum ada kejelasan apakah yang dapat dilakukan bagi mantan buruh migran pasca bekerja di luar negeri. Terdapat gagasan di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) agar mantan buruh migran ditransformasi menjadi wirausahawan dengan kompetensi dan integritas yang sesuai standar internasional. Tulisan ini akan menjawab lebih mendalam menyangkut dinamika dan problem sosial di kalangan buruh migran dan potensi transformasi menjadi wirausahawan di era MEA. Tulisan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif serta perspektif sosial dan hukum (yuridis) terkait regulasi dengan melakukan riset pustaka dan pengumpulan dokumen yang relevan.

Omnibus Law on Job Creation and Resilience Prospects of Indonesian Migrant Workers

“…According to Arpangi, the PPPIMW Law's weakness originated from its preparation, which is solely motivated by the desire to send IMW abroad (Arpangi, 2016). This is also acknowledged by Mihradi and Siregar, who observe that the PPPIMW Law legislation process is still dominated by a capitalistic economic approach that positions IMW as a commodity, with minimal protection and empowerment (Mihradi, & Siregar, 2018).…”

Blind Code pada Uang Kertas Rupiah Pesan Komunikasi dan Komunikasi Pesan kepada Publik Disabilitas Netra

“…Terlebih, kebanyakan penyandang disabilitas menyatakan bahwa mereka memiliki minat untuk berwirausaha. Sedangkan peta permasalahan wirausaha, selain berkisar di ranah permodalan, dan pemasaran, juga mem butuhkan kompetensi, dan sumber daya manusia, serta keberpihakan pemerintah (Mihradi & Siregar, 2018). Sehingga sudah sepatut nya, sebelum penyandang disabilitas dibekali dengan beragam keterampilan wirausaha, mereka dibekali terlebih dahulu kompetensi dasar seperti pengenalan nominal uang kertas.…”

Paguyuban sebagai Media Transformasi Sosial-ekonomi Keluarga Perempuan TKI Purna Penempatan? Sebuah Perspektif Antropologi Migrasi

“…Berdasarkan berbagai kajian yang ada, tampak bahwa masyarakat mantan dan calon buruh migran Setiadi memiliki potensi melakukan usaha di berbagai bidang, namun masih bersifat individual dan kelompok kecil, belum memiliki kesadaran membentuk kelompok usaha bersama untuk mengembangkan dan memperkuat kelembagaan, serta memiliki kekuatan mengusulkan program pemberdayaan, seperti penyuluhan, pelatihan serta pendampingan secara berkesinambungan kepada pemerintah desa . Untuk tujuan ini, peran pemerintah bersama pemangku kepentingan lainnya sangat diperlukan untuk mendorong transformasi buruh migran menuju wirausahawan handal dengan memperhatikan dimensi budaya untuk membentuk watak wirausahawan tangguh (Mihradi & Siregar, 2018 Tugas sebagai istri dan ibu bagi anak menjadi kendala bagi TKI purna penempatan untuk aktif di paguyuban. Di sisi ini, tampak bahwa perempuan migran belum sepenuhnya mampu memiliki otonomi dalam mengambil keputusan.…”