Dinamika Konflik Di Papua Pasca Orde Baru

Abstract

Ketika rejim Orde Baru jatuh pada bulan Mei 1998, peristiwa ini merupakan peluang untuk tumbuhnya proses demokratisasi dihawah kepemimpinan sipil di Indonesia maupun di Papua. Namun sayangnya. setelah lebih lIari lima tahun era reformasi berjalan. penyelesian K(}nrtikPapua secara komprehensif belum juga membawa titik terang. Sampai akhir tahun 2003, penyelesaian konflik Papua mengalami kebuntuan yang serius. Jalan ke arah dialog. negosiasi. rekonsiliasi, dan praktik politik bersama yang lebih demokratis masih tetap merupakan mimpi di siang bolong. Pasca orde baru pertarungan-pertarungan politik masih mengandalkan kekerasan. Setiap kasus kekerasan baik yang dilakukan oleh TNl, polisi, Satgas Papua, OPM, pendatang, atau kelompok masyarakat lainnya telah membuat penyempitan ruang dialog baik yang bersifat horizontal maupun vertikal. Jatuhnya korban jiwa dalam penolakan kebijakan pemekaran di Papua, adalah bukti nyata hahwa kekerasan masih sangat dominan dalam kontlik Papua pasca Orde Baru.

Seeing Education in Indonesia: How Movie Represents the Inequality in Eastern Indonesia

“…Anugerah (2019) argues that one of the factors of conflict in Papua is the issue of identity involving religion, culture, ethnicity, and race which also has implications for horizontal conflicts such as between ethnic groups. According to Pulungan (2003), horizontal conditions in Papua are exacerbated by the presence of business groups such as Freeport, Jayanti Group, Barito Timber, and Das Mamberamo which are considered to have stepped on the cultural, customary and ulayat rights of Papuans. Thus, the problem of conflict in Papua is not necessarily caused by horizontal enmity issues such as customary issues and the history of integration with Indonesia but is also triggered by unfair management of natural resources managed by non-Papuans or even foreigners which indirectly creates jealousy and facilitates the practice of provocation.…”

Cinta dan Kehangatan: Studi Kualitatif Pembentukan Nilai Toleransi Anak Usia Dini di Papua

“…Namun menurut survei indeks kerukunan umat beragama yang dilakukan Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2019, Papua Barat memiliki skor indeks tertinggi dari seluruh provinsi. Hal tersebut menunjukkan bahwa toleransi di Papua Barat cukup baik (Prabowo, 2019), meskipun provinsi tersebut dianggap rawan konflik dan kekerasan seperti tersebut di atas (Pulungan, 2017).…”

Perlindungan Hak Masyarakat Adat Papua Dalam Kerangka Otonomi Khusus

“…Hari-hari sebelumnya digunakan untuk membahas isu-isu kritis yang dihadapi masyarakat Papua di empat komisi berbeda. Ada beberapa isu penting yang dapat dituntut diantaranya (Pulungan, 2017). Pertama, tuntutan untuk memperoleh kemerdekaan tidak hanya berarti pemisahan politik dari Indonesia tetapi juga berarti kontrol atas eksploitasi sumber daya mereka, dan hak untuk menjadi tuan atas urusan mereka sendiri.…”