Dilema Politik Luar Negeri Australia Dalam Penanganan Pengungsi Dan Pencari Suaka

Abstract

Australia merupakan salah satu negara yang menandatangani Konvensi Pengungsi Tahun 1951 sehingga mewajibkan Australia menerapkan prinsip Non-Refoulement dan mengharuskan Australia bersikap simpati dan membuka wilayahnya untuk pengungsi dan pencari suaka dari negara lain. Tulisan ini membahas perkembangan kebijakan politik luar negeri Australia yang semakin sensitif terkait penanganan pengungsi dan pencari suaka. Kebijakan yang menerapkan prinsip Non-Refoulement kemudian berkembang menjadi kebijakan sekuritisasi migrasi. Dilema kebijakan ini terkait karakteristik pemimpin nasional serta orientasi ideologis yang dianutnya. Pada umumnya Pendana Menteri dari Partai Buruh lebih progresif terhadap para pengungsi dan pencari suaka, dibandingkan kebijakan Perdana Menteri dari Partai Liberal yang konservatif. Australia juga sangat memperhitungkan dinamika lingkungan eksternal khususnya yang berkaitan dengan situasi keamanan regional di Asia Tenggara. Kebijakan Australia yang dianggap bertentangan dengan prinsip Non-Refoulement menuai banyak kritik dari dunia internasional.

Persimpangan Dilema Penanganan Pengungsi Asing Di Indonesia Pasca Penerbitan Perpres No. 125 Tahun 2016

“…Hard policy yang diterapkan oleh Perdana Menteri John Horward kemudian dilanjutkan kembali pada era kepemimpinan Perdana Menteri Kevin Rudd yang menerapkan kebijakan Offshore Processing Center dan Perdana Menteri Tony Abbott (2013)(2014)(2015) dengan kebijakan temporary protection visa, operation sovereign border, turn back boat policy, offshore processing and settlement, temporary protection dan kebijakan fast-track processing of asylum claims (Lumentut, Pelamonia & Korwa, 2020). Pada tahun 2018 hingga saat ini, Perdana Menteri Scott Marison masih melanjutkan kebijakan sebelumnya yang tetap melarang imigran ilegal untuk masuk ke wilayah teriori Austalia dan mengembalikannya ke wilayah perbatasan seperti Indonesia atau Papua Nugini (Maing & Kukab, 2020). Apa dampaknya bagi Indonesia?…”