Comparison of Constitutional Court Authority Between Indonesia and South Korea

Simamora, Janpatar

doi:10.20884/1.jdh.2015.15.3.446

Cited by 3 publications

(3 citation statements)

References 0 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…Negara Indonesia adalah negara hukum yang dapat melakukan pemisahan dan pembagian kekuasaan didalam menjalankan sistem pemerintahannya, Janpatar Simamora menyatakan bahwa di Negara Indonesia Presiden menjalankan kekuasaan eksekutif, DPR dan DPD menjalankan kekuasaan legislatif, serta MA dan MK sebagai pelaksana kekuasaan Kehakiman atau kekuasaan Yudikatif (Simamora, 2015).…”

Section: Pendahuluanunclassified

Implementasi Permenperin No. 1 Tahun 2020 Tentang RKL RPL Rinci Di Kawasan Industri Blessindo (Studi Kasus Di Kabupaten Tangerang)

Fikra

Djajaputra

2021

SLJIL

View full text Add to dashboard Cite

Negara Indonesia adalah Negara Hukum, semua aktivitas masyarakat mengacu pada peraturan yang berlaku. Peraturan bersifat dinamis, sehingga akan selalu ada peraturan baru yang akan dibentuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Salah satu Peraturan baru yang dibuat untuk dibuat untuk mengakomodir penyederhanaan proses perizinan agar tingkat investasi meningkat adalah Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 1 Tahun 2020 tentang RKL RPL rinci. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyusunan RKL RPL rinci di kawasan industri Blessindo Kabupaten Tangerang, sebagai salah satu kebijakan yang baru diterapkan oleh Pemerintah Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, sampel dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik non random secara purposive sampling dimana penarikan sampel dilakukan dengan cara mengambil subjek berdasarkan pada tujuan tertentu. Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan dari hasil wawancara dengan masyarakat setempat, didapatkan gambaran bahwa masyarakat belum mengetahui mengenai adanya peraturan Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Rinci bagi perusahaan industri yang berada atau akan berlokasi di kawasan industri. Kurangnya informasi dan pengetahuan masyarakat mengenai peraturan pemerintah ini akan sangat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap keberadaan suatu kegiatan dan akan menentukan bagaimana masyarakat akan mengambil sikap dan tindakan.

show abstract

Section: Pendahuluanunclassified

Implementasi Permenperin No. 1 Tahun 2020 Tentang RKL RPL Rinci Di Kawasan Industri Blessindo (Studi Kasus Di Kabupaten Tangerang)

Fikra

Djajaputra

2021

SLJIL

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…Gunawan A. Tauda juga berpendapat, dalam menentukan suatu lembaga negara dapat dikatakan sebagai lembaga negara independen jika dapat memenuhi tiga unsur yakni unsur a, b, dan c. 8 Dari karakteristik tersebut maka dapat dikemukakan beberapa lembaga negara yang tergolong ke dalam lembaga negara independen, yakni: 9 (a) Komisi Pemilihan Umum (KPU). Argumentasi tersebut diatas sejalan dengan pendapat dari Jimly Asshiddiqie yang menyatakan bahwa sengketa yang melibatkan lembaga negara yang bukan lembaga negara utama (constitutional state organ) dapat diselesaikan di Mahkamah Konstitusi dengan syarat lembaga negara tersebut memiliki constitutional importance.…”

Section: Lembaga Negara Independen Dalam Sistem Ketatanegaraanunclassified

Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Independen di Indonesia

Iswandi

Prasetyoningsih

2020

SASI

View full text Add to dashboard Cite

Competence dispute which involves independent state organs occur several times in Indonesia has an impact on obstruction of competence. Several cases of competence dispute which involve independent state organ have been submitted to the Constitutional Court but not all have been granted. This study aims to examined the concern of competence dispute which involves independent state organ and factors of independent state organ can fulfill the subjectum litis criteria of SKLN in Constitutional Court. The research method is normative by using primary, secondary, and tertiary legal materials, collected from library research. This research analytical data use the statute approach and case approach. The results of this study indicate that the authority of the Constitutional Court does not specifically regulate state institutions that can be subjectum Litis SKLN in the Constitutional Court, there is a gap accommodated by the Constitutional Court in several decisions.

show abstract

“…Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, 3(2), 351-357.20 Abdurrahman Wahid, "Membangun Demokrasi," Lex Jurnalica 3, no. 1 (2005): 85.21Simamora, J. (2015).…”

mentioning

confidence: 99%

Complaint Authority for Constitutional Complaint by Indonesiaâ€™s Constitutional Court

et al. 2022

View full text Add to dashboard Cite

Constitutional Court will be able to provide protection for constitutional rights which will produce institutions that are able to provide answers to reforms. The presence of the Constitutional Court third amendment to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which became the basis of Article 24C. The legitimacy of the Constitutional Court in a limited way is formulated, namely: to begin, to investigate legislation that violates the constitution, to adjudicate disputes over the power of state institutions vested with constitutional authority, and to adjudicate the dissolution of political parties and settlement, the four general election disputes. In the modern state administration discourse, it currently requires the Constitutional Court to expand the scope of its authority in relation to Constitutional Complaints or commonly referred to as Constitutional Complaints. The necessity of one of these powers can be seen in the number of state institutions that violate the constitutional rights of citizens through the actions of these institutions. However, the channel for this complaint still does not exist, only that currently exists in providing protection for the right of Constitutional Complaints to be protected through judicial review of the basic constitution as regulated in the constitution.

show abstract

Comparison of Constitutional Court Authority Between Indonesia and South Korea

Cited by 3 publications

References 0 publications

Implementasi Permenperin No. 1 Tahun 2020 Tentang RKL RPL Rinci Di Kawasan Industri Blessindo (Studi Kasus Di Kabupaten Tangerang)

Implementasi Permenperin No. 1 Tahun 2020 Tentang RKL RPL Rinci Di Kawasan Industri Blessindo (Studi Kasus Di Kabupaten Tangerang)

Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Independen di Indonesia

Complaint Authority for Constitutional Complaint by Indonesiaâ€™s Constitutional Court

Contact Info

Product

Resources

About