Community Participation Model in Developing Bagak Sahwa as a Tourism Village in East Singkawang Sub-District, Singkawang City

Abstract

This research aims to ensure the active role of the Bagak Sahwa village community in making decisions on tourism by using the environmental area to obtain a fair share of income from tourism activities. Bagak Sahwa tourism village is expected to implement Community Based Tourism (CBT) effectively. However, the implementation by the local community has not been conducted as mandated in Law No. 10 of 2009. In some cases, it can even lead to community conflicts. The results showed that community participation in developing the tourism village potential was still low. The low quality of human resources also influenced this situation, and the resident-focused more on the agricultural sector. The road access is in poor shape, insufficient facilities, and infrastructure supporting tourism activities, the promotion of tourism objects is still deficient, and the quality and quantity of human resources are still low. The Social Entrepreneur model’s presence has impacted a shift in society’s perspective socially and economically. However, the Village community still upholds their ancestors’ language and behavior patterns. The administrators involving the local community transmit knowledge based on these findings. Therefore, the local community is educated to actively participate in developing the village. They can collaborate with new things by involving millennials in tourism village activities to maintain local culture and wisdom.

Penguatan Tata Kelola dan Kemampuan Komunikasi Pengelola BUM Desa Karya Usaha Desa Sipatuhu Banding Agung, Ogan Komering Ulu Selatan

“…Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, mendefinisikan bahwa Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa merupakan badan usaha keseluruhan atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa (Hardilina et al, 2022).…”

“…BUM Desa sebagai badan usaha memiliki tujuan untuk menyejahterakan masyarakat desa dan bukan untuk mematikan usaha masyarakat desa yang sudah ada. Oleh karena itu, pengelolaan BUM Desa harus berdasarkan prinsip kooperatif, partisipatif, dan emansipatif (Hardilina et al, 2022) Namun persoalan yang dihadapi pada oleh BUM Desa adalah kurangnya pemahaman masyarakat desa, aparatur pemerintah desa dan pengelola BUM Desa terkait dengan regulasi, tujuan dan cita-cita dari BUM Desa itu sendiri. Pasca BUM Desa Karya Usaha Desa Sipatuhu sudah dibentuk dan sudah ada pengelolahnya, akan tetapi masih ada kendala yang dihadapi yaitu belum ada Peraturan Desa (Perdes) sebagai legalitas pendirian, pengelola belum paham dengan AD ART, belum memiliki unit usaha, dan belum paham cara mengelolanya.…”