Asas Kebersamaan Dan Kekeluargaan Sebagai Dasar Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia

Abstract

Penelitian ini diawali adanya temuan dalam perundang-undangan bidang hukum ekonomi, bahwa asas kebersamaan dan kekeluargaan yang tercantum dalam Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 belum direalisasikan secara substansial di dalam pasal-pasalnya, akan tetapi baru dituangkan di dalam konsideran saja. Di dalam substansi pasal bahkan mengarah ke asas kapitalistik/liberalistik yang lebih mengutamakan kepentingan individu atau kelompok. Tujuan penelitian model asas kebersamaan dan kekeluargaan dalam pembangunan hukum ekonomi Indonesia, adalah mencari dan menetapkan kembali nilai-nilai asas kebersamaan dan kekeluargaan yang terkandung di dalam Pasal 33 Undang Undang dasar 1945 sebagaimana ditetapkan oleh para pounding father bangsa, sebagai amanat konstitusi. Selain itu tujuannya adalah agar dapat dipahami oleh pihak- pihak terkait bahwa asas kebersamaan dan kekeluargaan ini penting karena mengandung konsep atau prinsip lebih mengutamakan kepentingan orang banyak (daulat-rakyat). Metode pendekatan penelitian yang dilakukan secara yuridis normatif dengan mengkaji data sekunder berupa perundang-undangan dan literatur, didukung oleh data primer melalui observasi dan interview kepada pihak-pihak terkait. Penelitian ini sejalan dengan Renstra Universitas Pasundan dengan visi dan misi antara lain mengembangkan budaya, termasuk di dalamnya mengandung nilai-nilai budaya gotong royong, kebersamaan, dan kekeluargaan. Luaran yang ditargetkan terdiri dari luaran wajib berupa konsep asas kebersamaan dan kekeluargaan, sedangkan luaran tambahan berupa jurnal dan buku ajar.

Enhancing domestic product competitiveness through electronic intellectual property in Indonesia: a comparison to China, Malaysia, and Thailand

“…The other side, which is based on economic law, adheres to several economic principles, which include aspects such as the principle of benefit, the principle of fairness and equity, the origin of law, the principle of independence, the principle of finance and others. 42 So, when viewed from the economic principle in terms of benefits, it is very necessary to develop the potential of domestic products to enter foreign markets and have high competitiveness. On the other hand, the principle of a fair and equitable economy is also one of the important points in which the existence of domestic products must be carried out for mutual justice and equity among business actors.…”

Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar pada Pembentukan Peraturan Daerah Responsif

“…6 Muhammad Suharjono, pada penelitian yang beliau lakukan diuraikan bahwa pembentukan peraturan daerah responsif yang mendukung otonomi daerah yaitu peraturan daerah yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan berdasarkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, serta berdasarkan naskah akademik yang merupakan hasil penelitian yang menguraikan kebutuhan masyarakat dan berdasarkan aspirasi masyarakat. 7 Darmini, pada penelitian yang beliau lakukan diuraikan bahwa pada pembentukan peraturan daerah berdasrkan Inisiatif DPRD Kota Mataram bersifat responsif karena pada pelaksanaannya telah memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat sehingga dapat merespon kebutuhan hukum masyarakat (bottom up). 8 Dayanto dan Asma Karim, pada penelitian yang beliau lakukan dikemukakan bahwa peraturan Daerah tentang pajak dan retribusi di Kabupaten Maluku Tengah pada tahap pembentukannya belum menunjukkan partisipasi masyarakat yang memadai dan materi muatannya belum mengakomodir aspirasi masyarakat, sehingga dapat dipahami bahwa pembentukan Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi di Kabupaten Maluku Tengah belum berperspektif legislasi responsif.…”

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Ditinjau dari UU Nomor 12 Tahun 2012

“…Asusmsi teori rehabiltas adalah bahwa korporasi merupakan entitas hukum yang tidak sehat yang memerlukan pengobatan.Seperti dokter yang menuliskan resep obat, hakim harus memberikan hukuman yang diprediksikan paling efektif untuk membuat korporasi menjadi sehat kembali. 27 Pengaturan pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada pengurus korporasi didasari oleh gagasan Von Savigny (Ahli hukum Romawi) berpandangan bahwa korporasi sebagi suatu fiksi hukum yang diterima dalam lingkup hukum perdata merupakan gagasan yang tidak cocok diadopsi begitu saja dalam hukum pidana, bagaimanapun juga harus di akui hanya manusia yang memungkinkan terjadinya delik. Dan hanya manusia pola yang dapat dipidana.…”

“…25 Konsep Small Claims Court (SCC) ini juga dipandang sebagai upaya untuk membantu meringankan biaya perkara yang begitu mahal. 26 Menurut P.S Atiyah sebagaimana dinukilkan oleh Bagir Manan maka untuk membantu meringankan biaya perkara 27 yang begitu mahal salah satu cara adalah dengan membentuk pengadilan untuk perkara-perkara kecil atau sederhana.…”

“…26 Tidak berbeda jauh, Muladi juga menjelaskan bahwa keadilan restoratif adalah bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat. 27 Konsep restorative justice tersebut selaras dengan arah pembaruan hukum pidana Indonesia yang mengarah pada pengembalian keseimbangan akibat terjadinya suatu kejahatan, serta serasi pula dengan nilai-nilai lokal yang berkembang di masyarakat Indonesia. Hal tersebut karena kerangka pendekatan restorative justice yang melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam upaya untuk menciptakan keseimbangan antara pelaku dan korban.…”