Anomaly Kepentingan Elit Dalam Kebijakan Public Privat Partnership (Ppp) Di Kota Pekanbaru

Abstract

Regional Regulation No. 8 of 2018 concerning waste management with a partnership between the Pekanbaru City Government and the private sector, better known as the Public Private Partnership Policy (PPP) is full of problems. Termination of employment contract and training employees because it is not in accordance with the contract for failure of policy implementation. Carry out qualitative research with data publication techniques, literature studies and in-depth interviews. So the decision that the PPP Pemko Pekanbaru policy involving the private sector, namely PT. MIG in managing waste in the city of Pekanbaru does not run smoothly or effectively. The failure of the Pekanbaru City Government in a partnership pattern with the private sector caused by anomalies in the benefits of the political elite in interpreting policies.

Anomali Program Pot dan Bunga: Evaluasi Program Pengadaan dan Pemeliharaan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

“…Anomali dilihat pada penyimpangan keadaan harga dari harga yang seharusnya berlaku atau dari harga efisien yang ada. Namun konsep anomali umum ini mengandung kelemahan yaitu kurang punya kekuatan untuk bisa melakukan suatu perubahan ketika kondisi mayoritas tersebut dihadapkan kepada norma, yaitu hukum, aturan maupun toleransi sosial yang berlaku, misalnya dalam bidang politik dapat diambil contoh dalam lingkungan dimana aktifitas korupsi telah menjadi sesuatu hal yang biasa, justru orang yang tidak melakukan perbuatan korupsi ini dianggap sebagai anomali, dimana prilaku korupsi disebakan karena adanya konflik kepentingan sehingga dengan hal tersebut memicu terjadinya prilaku korupsi para pejabat publik yang masih cenderung terjadi (Yandra, 2018).…”

“…Dengan munculnya permasalahan mengenai Pengadaan pot bunga yang dianggarkan pada tahun 2017 maka perlulah membuat berbagai langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintah Kota Pekanbaru yaitu pembuatan kebijakan dimana menurut dunn (1995) yang pembuatanya melewati proses atu tahapan nantinya diantanya penyusunan agenda, formulasi kebijakan, Adopsi/legitimasi kebijakan dan penilaian/evaluasi kebijakan Yandra (2018), hal ini bertujuan agar permasalahan yang terjadi saat ini mengenai pot dan bunga yang telah diadakan oleh Pemerintah Kota Pekana baru bisa dicarikan langkah solusi dalam penyelesaian permasalahan yang terjadi tentunya perlu dilakukan monitoring dan evaluasi dalam melakukan validasi untuk segera dilakukan rehabilitasi pot dan bunga dilakukan oleh pemerintah kota pekanbaru dan bisa juga pemerintah melibatkan masyarakat dalam menyelesaikan persoalan ini (Wijaya, 2018). Dimana tidak akan mudah bagi Pemerintah dalam menjalankan suatu kegiatan jika tidak melibatkan masyarakat karena pada hakikatnya masyarakat adalah merupakan yang paling dekat dan besentuhan langsung setiap harinya dari hasil program yang ditetapkan pemerintah (Azhar, 2015).…”

“…Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik pendekatan kualitatif dengan teknik penarikan informan mengutamakan kualitas data yang diperoleh melalui penyampaian informan terkait dengan masalah penelitian (Yandra, 2018), artinya Hasil penelitian kualitatif bersifat analis dan memahami makna dari fenomena dan data yang dikumpulkan diamati dan menemukan hipotesis pada kejanggalan (anomali) dari program pengadaan dan pemeliharaan pot bunga tahun 2017. Penelitian kualitatif juga dilakukan karena spesifikasi subjek penelitian dan kualitatiflah yang mendekati untuk mendapatkan informasi yang lebih dalam tentang kajian yang sedang diteliti.…”

The Strategy of the Environment and Hygiene Office in Overcoming the Existence of Illegal Temporary Shelter (TPS) in Pekanbaru

“…Thus, the pace of economic growth and population in Pekanbaru will have implications for increasing waste production in the city area. With waste management that has not been following environmentally sound methods and techniques, it harms public health and the environment (Yandra & Utami, 2018).…”

Public-Private Partnership In The Framework Of Waste Management Into Electrical Energy In Jatibarang Landfill, Semarang

“…Another important aspect is also neutralizing the interests of the pragmatic elite. The Failure Case of the Pekanbaru City Government in a partnership with the private sector caused by anomalous interests of the political elite in interpreting policies (Yandra & Utami, 2018). The novelty in this reaserch is the autor uses not only PPP principle but also combine with the basic principles of implementation by Riant Nugroho which consists of "Five Right" to analyze what factors play a role as inhibitor of PPP implementation at the Jatibarang Landfill, Semarang City.…”