Analisis Transaksi Terapeutik Sarana Perlindungan Hukum Bagi Pasien

Kusumaningrum, Anggraeni Endah

doi:10.35973/jidh.v1i1.603

Cited by 5 publications

(4 citation statements)

References 0 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…This can result in harm to the patient and has the potential to cause disputes between the patient and the medical personnel involved. Therefore, it is very important for medical personnel to always pay attention to standard procedures in carrying out medical actions in order to provide quality services and minimize the possibility of medical disputes (Kusumaningrum, 2017).…”

Section: Resultsmentioning

confidence: 99%

Implementation of restorative justice in medical dispute resolution

Maskanah

2023

jika

View full text Add to dashboard Cite

In Indonesia, medical disputes can result in criminal prosecution, despite the private nature of the relationship between patients and medical personnel. This is to safeguard the public from non-standard medical practices. Infractions of the regulations governing standard medical treatment procedures and requirements for acquiring medical personnel can result in criminal penalties. Occasionally, however, criminal penalties are not applied and a restorative justice approach is used in trials. This study seeks to examine the application of restorative justice in the resolution of medical disputes. This is a normative legal study that investigates secondary data. The research findings indicate that the implementation of restorative justice in Indonesia is already a part of the nation's culture through the use of problem-solving discussions. Nonetheless, the essence of the justice system in Indonesia tends to be retributive, that is, it emphasizes retribution over justice. Generally, medical disputes can be avoided if the doctor-patient relationship is maintained correctly, informed consent is obtained, and standard procedures are followed. In Indonesia, medical disputes are typically resolved legally by filing reports with the Indonesian Medical Discipline Honorary Council (abbreviated MKDKI), filing civil lawsuits or pursuing compensation, and filing criminal reports. In this paper, the author argues that restorative justice is an effective method for resolving medical disputes due to its emphasis on recovery, the nature of medical disputes, which are generally not the result of deliberate actions, the nature of criminal law as an ultimatum remidium, and restorative justice's status as a paradigm of contemporary criminal law.

show abstract

Section: Resultsmentioning

confidence: 99%

Implementation of restorative justice in medical dispute resolution

Maskanah

2023

jika

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…Adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak dan konsekuensinya tentu berupa pertanggungjawaban secara hukum. 19 Perjanjian terapeutik atau transaksi terapeutik bertumpu pada dua macam hak asasi yaitu hak untuk menentukan nasib sendiri dan hak untuk mendapatkan informasi. 2 Dalam transaksi terapeutik persetujuan tindakan medis atau informed consent terjadi berdasarkan hak pasien atas informasi mengenai apa jenis penyakitnya, apa alternatif pengobatan yang akan diterima, serta hak pasien untuk memberikan persetujuan atas apa yang akan dilakukan terhadap dirinya.…”

Section: Bahasanunclassified

Perilaku Profesional Tenaga Medis terhadap Tanggung Jawab Etik dan Transaksi Terapeutik dalam Menjalankan Kewenangan Klinis

Gosal

Manampiring

Waha

2022

MSJ

View full text Add to dashboard Cite

Professional medical personnel must have elements of professionalism, basic principles of medicine and professional ethics in carrying out their profession. Clinical privilege is a doctor's special right obtained through the credential process by the Medical Committee. This study aimed to analyze the medical personnel towards ehical responsibility and therapeutic transactions in doing their clinical privilege. This was a qualitative study using case study method. Subjects were eight people consisting of general practitioners, specialists, the chairman of the Medical Committee, and the sub-committee for credentials of Rumah Sakit Umum Manado Medical Center. Primary data were obtained through in-depth interviews and observation guidelines. Validity of the data was done using the triangulation method. The results showed that the behavior of doctors was in accordance with the element of professionalism, but not all of them applied the professional behavior ethics according to hospital standard operating procedure (SOP). Based on the implementation of therapeutic transactions, not all of them have carried out the doctor's obligation to explain the patient's diagnosis completely and in detail simplly to be understood. The results of implementation of the credential were suitable to the procedure, but for evaluation, it was not optimal due to the re-credential was not carried out. In conclusion, not all medical personnel applied the professional behavior ethics according to hospital (SOP). Monitoring and evaluation through re-credentialing of medical personnel had not been performed at Manado Medical Center.Keywords: professional behavior; ethics; therapeutic transactions; clinical privilege Abstrak: Tenaga medis yang profesional harus memiliki unsur-unsur profesionalisme, prinsip dasar kedokteran dan etika profesi dalam menjalankan profesinya. Kewenangan klinis merupakan hak khusus dokter yang didapatkan melalui proses kredensial oleh Komite Medik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perilaku profesional tenaga medis terhadap tanggung jawab etik dan transaksi terapeutik dalam menjalankan kewenangan klinis. Jenis penelitian ialah kualitatif dengan metode studi kasus. Subjek penelitian berjumlah delapan orang terdiri dari dokter umum, dokter spesialis, ketua Komite Medik dan sub komite kredensial Rumah Sakit Umum Manado Medical Center. Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam dan pedoman observasi. Validitas data menggunakan metode triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan perilaku dokter sesuai dengan unsur profesionalisme, tetapi belum semua menerapkan etika perilaku profesional sesuai standar prosedur operasional (SPO) Rumah Sakit. Dalam pelaksanaan transaksi terapeutik, belum semua dokter melaksanakan kewajibannya yaitu menjelaskan diagnosa pasien secara lengkap dan rinci dengan bahasa yang mudah dipahami. Pelaksanaan kredensial sesuai dengan prosedur, tetapi untuk evaluasi belum optimal karena pelaksanaan re-kredensial tidak dilakukan. Simpulan penelitian ini ialah belum semua dokter menunjukkan sikap dan perilaku sesuai SPO Rumah Sakit dan belum dilakukan monitoring dan evaluasi kembali melalui proses re-kredensial dokter umum dan dokter spesialis di Manado Medical Center.Kata kunci: perilaku professional; etik; transaksi terapeutik; kewenangan klinis

show abstract

“…3, No. 1, Oktober 2018 Anggraeni Endah Kusumaningrum, 2017, Analisis Transaksi Terapeutik Sarana Perlindungan Hukum Bagi Pasien, Jurnal Ilmiah Dunia Hukum, Vol. 1, No.…”

Section: Metode Penelitianunclassified

Kajian Yuridis Perlindungan Penyu

Jemarut¹,

Sari

2021

j.ilm.n.a.huk.

View full text Add to dashboard Cite

<em>Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES), 1973, menetapkan Penyu sebagai satwa dalam kategori Appendix I, yang bermakna bahwa Penyu merupakan salah satu satwa yang terancam punah dan harus dilindungi. Persoalannya adalah komersialisasi penyu di Indonesia masih marak terjadi. Artikel ini hendak menjawab pertanyaan; apa dasar hukum perlindungan penyu di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dasar hukum perlindungan Penyu di Indonesia sebagai landasan yuridis upaya-upaya perlindungan penyu. Metode penelitian yang digunakan yakni metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach).Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bangsa Indonesia ikut menandatangani CITES (1973) dan telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978. Perlindungan terhadap penyu, selanjutnya diatur dalam UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya dengan peraturan pelaksananya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999. Selain itu, penyu juga dilindungi oleh UU No. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.</em>

show abstract

Analisis Transaksi Terapeutik Sarana Perlindungan Hukum Bagi Pasien

Cited by 5 publications

References 0 publications

Implementation of restorative justice in medical dispute resolution

Implementation of restorative justice in medical dispute resolution

Perilaku Profesional Tenaga Medis terhadap Tanggung Jawab Etik dan Transaksi Terapeutik dalam Menjalankan Kewenangan Klinis

Kajian Yuridis Perlindungan Penyu

Contact Info

Product

Resources

About