Analisis Tingkat Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Publik (Studi Kasus: Di Gorontalo Utara)

Abstract

Abstrak: Analisis Tingkat Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Publik Studi Kasus: Di Gorontalo Utara. Pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah perlu dilakukan penilaian secara berkala. Hal ini berfungsi sebagai proses pembenahan layanan birokrasi pemerintahan. Tujuan penelitian ini adalah sebagai proses penilaian tingkat kepatuhan layanan yang diberikan oleh Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Gorontalo Utara. Metode yang digunakan adalah mix metode yakni gabungan metode kualitatif dan kuantitatif. Untuk mendapat data yang valid maka terlebih dahulu dilakukan survei. Kesimpulannya hasil analisis survei pemerintah daerah Gorontalo Utara berkategori “Baik” dengan indeks sebesar 79.13. Bila dibandingkan dengan hasil indeks nilai kepatuhan pelayanan yang dipublikasikan oleh Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2019 Kabupaten Gorontalo Utara memperoleh nilai sebesar 71.51. Berdasarkan hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa ada peningkatan nilai indeks kepuasan pemerintah daerah Gorontalo Utara dari Tahun 2019 ke Tahun 2020 sebesar 7.62, nilai ini cukup signifikan. Artinya, Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara telah melakukan perbaikan-perbaikan dalam menunjang pelayanan publik pada setiap instansi di lingkungan pemerintahan. Kata Kunci: Survei Kepuasan Masyarakat; Pelayanan Publik; Gorontalo Utara; Pemerintah Daerah; Nilai Kepatuhan. Abstract: Analysis of Public Satisfaction Level in Public Service Case Study: In North Gorontalo. Public services implemented by local governments need to be assessed periodically. This serves as a process of improving government bureaucratic services. The purpose of this research is as a process of assessing the level of compliance of services provided by the Regional Device Organization in North Gorontalo Regency. The method used is a mix of methods that are a combination of qualitative and quantitative methods. To get valid data, a survey is first conducted. In conclusion, the results of the survey analysis of the North Gorontalo regional government are categorized as "Good" with an index of 79.13. When compared with the results of the service compliance value index published by the Ombudsman of the Republic of Indonesia in 2019, North Gorontalo District obtained a value of 71.51. Based on the results of the analysis shows that there is an increase in the satisfaction index value of the North Gorontalo regional government from 2019 to 2020 of 7.62, this value is quite significant. That is, the Regional Government of North Gorontalo Regency has made improvements in supporting public services in every agency in the government environment. Keywords: Public Satisfaction Survey; Public Service; North Gorontalo; Local Government; Compliance Value.

The Effectiveness of the Family Hope Program in Efforts to Control Provety in Bekasi Regency

“…This process can be seen from the description of how the planning works in the field according to what is expected. According to Tjiptono & Chandra in (Abdussamad et al, 2021) if the service process can be said to be satisfactory if the service is able to realize the needs and expectations of the community. When the implementation is not as expected, it can be said that the program is not effective.…”

Implementation of the Use of a Hospital Management Information System to Improve the Quality of Services in the Bumi Panua Pohuwato Regional Public Hospital

“…Abdussamad, Z. (2021) explains that Standard Operating Procedures, also known as "procedures", are clearer and more detailed documents to describe the methods used to implement and carry out within an organization as specified in the guidelines [15].…”

Peningkatan Capacity Building Aparatur Nagari Suayan dalam Pemanfaatan Kios SKM dan Menganalisis Data Survey Kepuasan Masyarakat

“…Materi yang disajikan diawali dengan latar belakang pentingnya melakukan survey SKM bagi setiap lembaga penyelenggara layanan kepada masyarakat (layanan publik) sebagai mana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017. Survei SKM merupakan himpunan data dan informasi tentang tingkat kepuasan publik yang didapatkan dari pengukuran jejak pendapat secara kuantitatif dan kualitatif atas pengalamanya ketika berhubungan dan mendapatkan layanan publik dari penyedia layanan dalam hal ini lembaga pemerintahan melalui pegawai atau aparatur pemerintahan (Suandi, 2019), (Abdussamad, 2021). SKM ialah tolok ukur buat memperhitungkan tingkatan mutu dan kualitas layanan yang telah diberikan oleh lembaga atau instansi penyedia layanan publik terhadap warga masyarakatnya.…”