Analisis Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Bagi Pelaksanaan Pembangunan Pelebaran Jalan Raya Di Sulawesi Selatan (Studi Pembangunan Pelebaran Jalan Raya Trans Nasional Maros-Barru)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum terhadap pelaksanaan pembangunan pelebaran jalan raya di Sul-Sel dan faktor yang mempengaruhinya. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis (statute approach) dan pendekatan empiris dimana menggunakan data primer dan sekunder. Hasil penelitian: Proses pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum Yang dilaksanakan di Sul-Sel tepatnya pada pelebaran jalan nasional poros Maros-Barru dididasarkan pada PerPres Nomor 65 Tahun 2006 serta peraturan pelaksananya dalam Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2007, namun secara menyeluruh pengadaan tanah di Sul-Sel pada pembangunan jalan raya Nasional poros Maros-Barru belum optimal. Faktor yang mempengaruhi pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Sul-Sel pada pembangunan jalan nasional Maros-Barru adalah substansi hukum, struktur hukum, peran serta masyarakat dan ganti rugi. Untuk pemerintah agar memahami secara menyeluruh mengenai aturan pengadaaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Perlu adanya aturan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang dapat mengakomodasi kepentingan pemerintah dan masyarakat, seyogyanya aparatur pelaksana yang terlibat dalam pengadaan tanah lebih memantapkan penguasaan mengenai aturan pengadaan tanah dan susunan kepanitiaan melibatkan unsur yudikatif, dalam hal peran serta masyarakat perlu mengintensifkan penyuluhan hukum mengenai pertanahan, masalah ganti rugi harus tetap mengedepankan prinsip keadilan, keseimbangan dan menjungjung tinggi hak-hak asasi manusia.

Implementation of Compensation Payments for Land in Siak Regency Based on Law Number 2 of 2012 Concerning Land Acquisition for Development for Public Interest

“…This right brings the government to regulations aimed at the welfare of the people, one of which is in the form of national development planning (Widjaja & Tambunan, 2023). At present it is very difficult to carry out development for the public interest on state land (Arhan et al, 2021). The fact shows that development requires land but on the other hand the state land available for these needs is increasingly limited, because the existing land has been partly controlled / owned by the community with a right so that the momentum of development can be maintained (Syarfina, 2019).…”