The research focused on the problems of buying a second-hand Toyota vehicle. The ability to make fast, precise and accurate decisions will be the key to success in today’s global competition. The number of factors that need to be considered when a purchaser wants to buy a second-hand car also leads the purchaser to make the wrong choice when selecting a second-hand car to buy. This problem is solved by developing a support system that helps consumers make choices about purchasing second-hand cars. This Decision Support System is generated using the Simple Additive Weighting (SAW) method. From this research it can be concluded that the SAW method is very appropriate to use as a decision support tool where three best second-hand car alternatives are obtained consisting of Toyota Fortuner with a preference value of 101, Toyota Rush car with a preference value of 90.4, and the Toyota Kijang Innova with a preference value of 88.6.
Perkembangan produk dan jenis makanan dan minuman yang beredar dimasyarakat baik berupa produk barang yang dipasarkan kepada masyarakat, apabila tidak berhati-hati dalam memilih produk makanan dan minuman yang diinginkan konsumen, maka konsumen hanya akan menjadi objek eksploitasi dari pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Karena tanpa disadari konsumen hanya menerima begitu saja barang yang dikonsumsinya. Makanan merupakan kebutuhan yang memeliki risiko yang tinggi karena makanan tersebut dikonsumsi oleh masyarakat untuk kelangsungan hidupnya. Tetapi dalam praktiknya kegiatan perdagangan produk makanan menunjukkan, masih banyaknya pelaku usaha yang dengan sengaja menjual produk-produk makanan yang telah kadaluwarsa. Hal ini dapat merugikan dari hak-hak konsumen karena dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan dari konsumen.Pemerintah harus memberikan perhatian yang serius kepada kualitas dari makanan dengan melakukan penyempurnaan yang lebih lanjut terhadap peraturan mengenai standar ukuran dari makan sehat dan tidak sehat. Meningkatkan fungsi pembinaan dan pengawasan kepada pelaku usaha makanan guna untuk mengurangi berbagai bentuk pelanggaran terhadap ketentuan mengenai makanan dan fungsi koordinasi antar instansi yang kurang berjalan dengan baik harus segera diperbaiki dengan dibarengi oleh peningkatan sumber daya dari aparatur pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum bagi konsumen atau masyarakat. Kata kunci : konsumen, kadaluwarsa, perlindungan hukum
ABSTRAKSistem penyelesaian sengketa di Indonesia ada beberapa metode penyelesaian sengketa baik itu secara litigasi maupun secara non litigasi. Dalam dunia bisnis para Pelaku bisnis ataupun pelaku usaha dalam penyelesaian sengketa seperti dalam perdagangan, perbankan, proyek pertambangan, minyak dan gas, energi, infrastruktur dilakukan melalui proses litigasi dan nonlitigasi. Dalam proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain. Sengketa merupakan suatu hal yang sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Oleh karena itu, sengketa tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia terkhusus dalam dunia bisnis atau pun usaha.Dalam kegiatan bisnis, adanya timbul sengketa suatu hal yang sulit untuk dihindari karena dalam peta bisnis sekarang ini, para pelaku bisnis sudah mulai mengantisipasi atau paling tidak mencoba meminimalisasi terjadinya sengketa. Langkah yang ditempuh adalah dengan melibatkan para penasehat hukum (legal adviser) dalam membuat dan ataupun menganalisasi kontrak yang akan ditanda tangani oleh pelaku usaha. Salah satu jenis sengketa yang sering terjadi adalah sengketa dalam konteks bisnis. Sengketa bisnis yang timbul perlu untuk diselesaikan. Masalahnya, siapa yang dapat menyelesaikan sengketa tersebut. Hal yang paling mudah dan sederhana adalah para pihak yang bersengketa menyelesaikan sendiri sengketa yang dialami tersebut dan dapat ditempuh adalah menyelesaikan sengketa tersebut melalui tempat yang pekerjaannya atau tugasnya memang menyelesaikan sengketa.Penyelesaian sengketa bisnis tadi dapat dipilih melalui proses litigasi dan nonlitigasi. Dalam lembaga peradilan ada beberapa yang jadi dipertimbangan yakni pihak penggugat wajib membuktikan kebenaran dalilnya dan juga para penggugat harus tahu di mana tempat tinggal tergugat, sebagai gugatan harus diajukan di tempat tinggal tergugat, sedangkan dalam penyelesaian secara non litigasi ada beberapa Penyelesaian Sengketa Alternatif yang bisa tempuh seperti melalui arbitrase, konsiliasi, mediasi, negosiasi dan lain sebagainya. Para pelaku bisnis dapat memilih penyelesaian sengketa yang mereka kehendaki seperti melalui arbitrase para pelaku bisnis dapat menentukan sendiri dalam memilih Arbiter untuk menyelesaikan sengketa bisnis yang mereka hadapi.
There is a fundamental difference between land and agricultural land. The soil itself is the main component of land and has the bearing capacity so that it can withstand the weight of it and the raw materials for making various kinds of goods. While agricultural land is an area on the surface of the earth that has certain criteria such as atmosphere, soil, geological layers, hydrology, biosphere, and plant and animal populations. Based on the provisions of land law in Indonesia every land can be given rights, such as property rights. This study aims to find out and analyze the ownership rights to agricultural land and residence for married couples with different forms of marriage (mixed). This research was conducted using a normative juridical approach. Legislation, literature, publications, and periodicals on the marriage agreement are the legal sources used. The results of the research show that the provisions of the laws and regulations in Indonesia regarding ownership rights to agricultural land and residence for married couples with different nationalities must be based on the marriage agreement that was made. The form of the marriage agreement that is made contains the separation of assets owned by married couples of different nationalities. Because of Indonesian land law, which states that only Indonesian residents can acquire ownership rights to land.
Background: Indonesia is a country of law, the statement contained in the Explanation of the 1945 Constitution states that "The State of Indonesia is based on the law (rechtstaat) not based on mere power (machtstaat)". Objective: This study aims to find out and analyze the implementation of article 170 paragraph (2) 1 of the Criminal Code concerning criminal acts with joint energy committing violence against people. As well as knowing and analyzing the liability of criminal acts of mobbing in criminal law Methods: This research belongs to the normative type of research. So that it can be known that the liability of the criminal act of mobbing according to criminal law depends on the category of mobbing itself (Article 170 of the Criminal Code). Result: If the act is committed overtly and with concerted force using force against persons or goods is punished with imprisonment for not more than five years and six months, and if it results in injuries is subject to a maximum sentence of seven years. Burglary if violence results in serious injury are punishable by a maximum of nine years imprisonment. If violence results in death are subject to a maximum of twelve years. Conclusion: Based on the above explanation, it can be concluded that the liability of the criminal act of mobbing according to criminal law depends on the category of mobbing itself (Article 170 of the Criminal Code).
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
hi@scite.ai
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.