Analisa Pemangku Kepentingan Kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Kehutanan

Abstract

Management and development of forestry human resources is very important on attaining the objectives of forestry development towards sustainable forest management (SFM) and prosperous society. Lack of proper policy on forestry human resources management and development may degrade the quality of forest governance. Good understanding of the dynamics of power, interests, knowledge, and networks of stakeholders affecting the structure and performance of forestry human resources and it can be done by using an institutional approach to stakeholder analysis framework. This study aimed to determine the parties' interests and influences in policy-making on forestry human resource management and development. The study was conducted using snowball sampling method both in internal and external of the Ministry of Environment and Forestry. It is found that sixteen stakeholders involved in the policy-making on forestry management and human resources development, which can be divided into the groups of: subjects, key players, context setters, and crowds. The existing relationships are cooperation, complementary and conflict. It needs good understanding, clear rules and strong leadership in order to increase the optimal role of stakeholders and to determine human resource management policies and development.

Partisipasi Masyarakat Maritim Dalam Pemberdayaan Ekonomi Di Pulau Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur

“…Kegiatan ini perlu adanya strategi agar pemberdayaan masyarakat dapat berhasil. Salah satunya adalah pengaruh dari aktor yang terlibat dan kepentingan mereka, yang mempengaruhi pengambilan keputusan (Nurtjahjawilasa et al, 2015;Reed et al, 2009). Individu atau golongan masyarakat akan menerima dampak dari suatu program, kebijakan, dan pembangunan dari kapasistas pemangku kepentingan (Mahfud et al, 2015).…”

Role of the Land-Based Private Sector in Low-Emission Development: An Indonesian Case

“…Conversely, the private sector can also be a positive driver of Indonesia's deforestation. "Good practices in the businesses sector could make the company's economic development and environmental protection run in balance" 6). "If this land sector company is willing to reduce emissions, the GHG emissions will be more significantly reduced" (CG-4).…”

“…Successful implementation of emission reduction from deforestation and forest degradation involves various actors at both local and national levels [6]. Although the private sector is one of the three major pillars in low emissions development besides governments and communities [7], initiatives and endorsements in Indonesia are usually from government, non-governmental organisations, and international organisations.…”

Mekanisme Akses Pada Hak Kepemilikan Di Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meranti, Sumatera Selatan

“…Pengawasan kawasan hutan sangat terkait dengan tanda batas yang akan diperiksa/diawasi. Pengaruh kepentingan dan integritas serta kemampuan sumber daya manusia (SDM) sangat erat terkait pengaruh pengawasan (Nurtjahjawilasa, Kartodihardjo, Nurrochmat & Justianto, 2015). Pengawasan kawasan hutan diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) Nomor P.43/Menhut-II/2013 dengan kegiatan, antara lain; 1) melaksanakan pemeliharaan dan pengamanan batas areal kerja, 2) melakukan rintis batas dan pal batas sebagai acuan letak batas areal kerja, 3) menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pemeliharaan dan pengamanan batas areal per tahun kepada kantor Balai Pemantauan Kawasan Hutan (BPKH), 4) pelaksanaan orientasi dan rekonstruksi batas areal kerja, serta 5) orientasi dan rekonstruksi batas dilakukan oleh pemegang izin pemanfaatan hutan, pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan dengan pengawasan BPKH.…”