<p><span style="font-size: medium;">Kekerasan terhadap anak yang meningkat dari tahun ke tahun direspon oleh Kabupaten Pringsewu dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Pringsewu. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan penyelenggaraan kabupaten layak anak di Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Analisis dilakukan dengan menggunakan model implementasi kebijakan dari Edward III. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diukur dari variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, penyelenggarakan kebijakan kabupaten layak anak belum dilaksanakan secara optimal. Peraturan Daerah yang merupakan payung tertinggi di tingkat kabupaten tidak diikuti dengan peraturan dan kebijakan turunan yang seharusnya mendukung peraturan daerah tersebut. Disposisi merupakan variabel penting dalam kebijakan Kabupaten Layak Anak yang menjadi simpul pengikat variabel lainnya. Penelitian lanjutan dapat dilakukan dengan mengambil fokus pada perilaku waktu dan identifikasi variabel-variabel lain yang menjadi umpan balik kebijakan ini. </span></p><p><span style="font-size: medium;"><strong>Kata kunci</strong><strong>: </strong><strong>implementasi kebijakan, Kebupaten Layak Anak, kekerasan terhadap anak.</strong></span><strong></strong></p>
ABSTRAKTujuan jangka panjang penelitian ini menghasilkan Model Pengentasan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah: (1) Kawasan Ekowisata Teluk Kiluan diwujudkan dalam bentuk pelatihan-pelatihan, konservasi penyu, serta memberikan strategi dalam promosi atau pemasarannya. Output dari kegiatan pelatihan tersebut adalah terbangunnya kesadaran bersama dalam membangun usaha dan pemasaran secara kolektif serta perlindungan lingkungan Teluk Kiluan. (2) Strategi peningkatan kapasitas kelembagaan di tingkat Desa: mendorong lembaga pekon/desa untuk memahami tugas dan fungsinya,memperkuat kelembagaan desa/pekon yang terbuka dalam arti melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan yang dilakukan. (3) Strategi pemberdayaan masyarakat pesisir melalui pengelolaan kawasan wisata Teluk Kiluan antara lain melalui pelatihanpelatihan, penanaman mangrove, terumbu karang. (4) Strategi pengelolaan wilayah pesisir melalui pengembangan ekowisata Teluk Kiluan: berusaha mendapat dukungan dari pemerintah daerah dan pusat, promosi di berbagai media sosial yang dilakukan sejak tahun 2005, dilibatkan dalam promosipromosi oleh pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi.Saran/rekomendasi dari hasil penelitian kami adalah: (1) Peningkatan koordinasi dan keterpaduan kebijakan dari program antar instansi terkait dalam dalam rangka pengembangan kawasan wisata Teluk Kiluan, (2) Memperkuat kelembagaan tingkat Desa/Pekon, (3) Perbaikan infrastruktur jalan menuju wilayah Teluk Kiluan dan melengkapi sarana prasarana lainnya dalam rangka mendukung kemajuan ekowisata Teluk Kiluan, (4) Pengembangan ekowisata berbasis masyarakat dengan pendampingan Lembaga Swadaya Masyarakat dan Pemerintah Daerah serta stakeholder lainnya. (5) Peningkatan kualitas Sumber 83 Daya Manusia melalui sistem pendidikan formal maupun non formal (6) Penguatan kelembagaan desa berbasis kearifan lokal.
Kolaborasi penta helix menjadi strategi bagi pengembangan desa wisata. Selama masa pandemi Covid-19 (C-19), kunjungan pariwisata mengalami penurunan dan pekerja wisata kehilangan pekerjaannya. Selain itu, desa wisata di Provinsi Lampung memiliki tantangan pada SDM pengelola wisata, sarana dan prasarana, daya tarik, transportasi, dan keterlibatan masyarakat. Maka dibutuhkan kepemimpinan pemerintah menginisiasi forum kolaborasi penta helix yang mengintegrasikan akademisi/perguruan tinggi, swasta, komunitas dan media, demi membangkitkan kembali sektor pariwisata pascapandemi C-19 dan menuntaskan tantangan pengembangan desa wisata. Penelitian bertujuan, pertama mengidentifikasi kepemimpinan pemerintah dan dukungan aktor non pemerintah secara kolektif, berorientasi konsensus, dan konsultatif. Kedua, mengidentifikasi peluang diterapkannya kolaborasi penta helix. Metode penelitian adalah kualitatif deskriptif dengan pengambilan data berasal dari berbagai lembaga terkait dan wawancara. Hasil penelitian bahwa kepemimpinan pemerintah dalam pengembangan desa wisata di Provinsi Lampung pascapandemi C-19 baru menerapkan kolaborasi parsial dari model penta helix, dan belum optimal dalam menciptakan desain kebijakan yang memfasilitasi kolaborasi produktif dan berkelanjutan. Peluang pemerintah membentuk forum kolaborasi penta helix adalah masing-masing aktor pada aspek kolektif memiliki kapasitas dan keterbukaan untuk saling berkolaborasi. Aspek konsensus didasarkan atas motivasi bangkit dari pandemi C-19 dan menuntaskan tantangan pada sektor pariwisata. Aspek konsultatif, adanya keterbukaan untuk saling berbagi pengetahuan dan pengalaman mengenai pengembangan desa wisata.
Tourism as one of the potential sources to be able to improve the economy and community welfare through activities in the form of managing and utilizing the potential of tourist attractions, there is an important element of concern in the development of tourism, namely the role of parties who have an interest in tourism, namely local governments and tourism-conscious community groups. Local governments and tourist conscious groups (pokdarwis) are the main keys to how a tourist attraction can progress and develop well if these two parties can implement their role to the maximum. The problem that will be studied in this study is related to how the role of local governments and tourism conscious groups in developing Curug Lestari waterfall attractions. This research is qualitative research with a descriptive approach with data collection techniques, namely observation, interview and documentation. Based on research that has been done it was found that local governments and pokdarwis have not been able to fully contribute and carry out their roles for the development of Curug Lestari tourist attractions. This leads to the development of Curug Lestari tourist attractions both in terms of development, improvement of road infrastructure, not been seen well. The existence of obstacle factors experienced by both parties is also the cause of the lack of maximum implementation of their role.
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini merupakan rangkaian dari proses pendirian museum adat Marga Legun. Museum adat ini rencananya akan didirikan dalam bentuk Lamban Balak Marga Legun yang menjadi ruang pamer alat-alat pertanian yang biasa digunakan masyarakat pada masa lampau. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Juni 2021 di Kalianda, Lampung Selatan. Peserta yang hadir sejumlah 14 orang yang merupakan para pemuka adat Marga Legun. Tahap awal kegiatan ini dilaksanakan pre-test untuk mengeksplorasi pengetahuan awal para peserta dan diakhiri dengan post-test untuk mengetahui ketercapaian materi. Adapun metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah diskusi terarah yang dipimpin oleh tim kegiatan. Hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berupa identifikasi permasalahan dan kebutuhan masyarakat adat dalam proses pendirian museum adat serta pengecekan kondisi barang-barang yang dipamerkan. Antusiasme peserta dalam kegiatan ini mengindikasikan minat masyarakat dalam pembangunan museum adat yang semakin progresif.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
hi@scite.ai
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.