<p><span lang="EN-US">Indonesia is the largest garlic importer in the world. The government has implemented a program to reduce importation of this product called the garlic mandatory-planting for importers. Implementation of this policy in the fields faced several chalanges. This study aimed to assess the realization of the mandatory-panting policy on national garlic production enhancement. Specifically, the study was intended to evaluate garlic international trade, to assess mandatory-planting policy, and to examine opportunities and challenges of garlic mandatory-planting. Result of this study concluded that the mandatory-planting had no significant impact as the importers’ planted areas were far below the targets. The mandatory-planting policy was encountered by lack of quality seed, limited land, lack of farmers’ interest for growing garlic, long harvest period, low yield, and not competitive selling price. It is suggested that the Ministry of Agriculture replace mandatory-planting with mandatory-purchase, expanding the planted-area to suitable areas, increasing import tariff, and production increase but evading the self-sufficiency policy. </span></p><p>Abstrak</p><p><span lang="EN-US">Indonesia merupakan negara importir bawang putih terbesar di dunia. Pemerintah melaksanakan program untuk menurunkan impor dengan menerapkan kebijakan wajib tanam bagi importir bawang putih. Pelaksanaan kebijakan ini di lapangan ternyata mengalami banyak tantangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis realisasi kebijakan wajib tanam bagi importir terhadap peningkatan produksi bawang putih nasional. Secara khusus penelitian ini dimaksudkan untuk mengevaluasi perdagangan internasional bawang putih, meneliti kebijakan wajib tanam bagi importir, dan mengkaji peluang dan tantangan wajib tanam. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kebijakan wajib tanam bagi importir bawang putih tidak optimal dampaknya antara lain karena realisasi tanam jauh di bawah sasaran. Berbagai hambatan dalam program wajib tanam antara lain kekurangan benih bermutu, lahan terbatas, petani kurang berminat, waktu panen cukup lama, produktivitas rendah, dan harga jual tidak bersaing. Disarankan agar kebijakan wajib tanam diganti dengan wajib beli bagi importir, penanaman di wilayah yang sesuai, peningkatan tarif impor, dan peningkatan produksi tanpa harus meneruskan program swasembada bawang putih.</span></p>
Alih fungsi lahan pertanian yang bersifat terus menerus dapat menimbulkan dampak negatif, khususnya dalampenyediaan pangan. Untuk itu, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 (UU41/2009) tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B). Undang-Undang tersebutmemerlukan peraturan pendukung khususnya Peraturan Daerah tentang Rancangan Tata Ruang Wilayah(Perda RTRW) agar konsistensi substansi dan implementasinya berdampak positif terhadap perlindunganlahan pertanian berkelanjutan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dan sekaligus memberikan rekomendasiterhadap konsistensi substansi dan implementasi serta dampak peraturan perundang-undangan tentangperlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, kasus di Provinsi Jawa Barat. Hasil analisis menunjukkanbahwa terdapat ketidakkonsistenan substansi UU 41/2009 dalam Perda RTRW sebagai pedoman induk dalamimplementasi perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penataankelembagaan terkait dengan Perda RTRW berikut sosialisasi yang bersifat kontinyu guna mewujudkanimplementasi perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan lingkup kabupaten/kota di Provinsi JawaBarat.
<em>This article aims at: (1) describing the existence and transformation of small-scale farmers; (2) identifying the problems of small-scale farmers related to the land tenure pattern, farming system, and institutional aspect; and (3) recommending the policy for small-scale farmers empowerment, case of sub-urban area of Bandung municipality. The research results show that the existence and transformation of small-scale farmers were degraded. The most problem faced by small-scale farmers in locale of the study was agricultural land conversion to non-agricultural purposes. Consequently, the proportion of small-scale farmers who operate their owned land was decreased and some of them transformed to the status of cultivated farmers either in rented or shared systems or became farm laborers. Moreover, the farm productivity was not optimal while the position of small-scale farmers especially the cultivated farmers became feeble in negotiation with owned land as well as in terms of capital aspect. The empowerment program intervention should be followed by technical assistance in line with aspiration of small-scale farmers toward collectively participatory in the organization of farmers. It should be implemented through participatory young generation both in on-farm and in off-farm activities.</em>
Provinsi Lampung merupakan salah satu sentra agribisnis kopi Robusta yang masuk lokasi pengembangan kawasan kopi yang terdapat dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 472 Tahun 2018. Berdasarkan penetapan itu maka tulisan ini bertujuan untuk mengetahui sistem produksi, biaya pemeliharaan dan rantai pasok di Provinsi Lampung. Survay dilaksanakan bulan Juli tahun 2019 dengan metoda pengumpulan data melalui FGD dan wawancara langsung dengan petani mempergunakan kuesioner. Dari hasil analisis deskriptif kualitatif dan harga pokok pemeliharaan ditemukan bahwa agribisnis kopi Robusta di Provinsi Lampung mengalami pertumbuhan positif. Hal ini direpresentasikan dari peningkatan harga jual kopi sebesar 0,39%/tahun, luas tanam 0,33%/tahun dan produksi 0,09%/tahun. Tetapi dari segi produktivitas petani responden hanya menghasilkan 593 kg/tahun atau masih rendah dibandingkan produktivitas nasional sebesar 656 kg/tahun dan produktivitas provinsi Lampung sebesar 800 kg/tahun. Rendahnya produktivitas petani responden disebabkan oleh: (i) kurang motivasi memelihara karena biaya pemeliharaan perkg (Rp 4.013) lebih rendah dibandingkan harga jual kopi (Rp 18.000) ; (ii) usia tanaman sudah tua dan (iii) bukan merupakan tanaman utama. Agribisnis kopi di Provinsi Lampung masih bisa ditingkatkan lagi dengan cara: (i) meningkatkan produktivitas melalui penerapan budidaya berdasar GAP kopi ; (ii) membuat demplot dilokasi petani sebagai upaya dalam mensosialisasikan hasil penelitian dari Litbang Kementan ; (iii) membangun kembali kelembagaan khususnya dalam mengatasi masalah produksi, pemasaran dan pengolahan hasil serta (iv) membuat kemitraan dengan pedagang atau roastery sehingga petani tidak perlu lagi menjual dalam bentuk biji asalan. Kata Kunci : agribisnis dan kopi robusta
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
hi@scite.ai
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.