AbstrakPompa air dengan menggunakan tenaga surya sudah mulai banyak diaplikasikan di Indonesia, khususnya di daerah terpencil dengan keterbatasan jaringan listrik dan sulitnya bahan bakar minyak. Pemasangan Pompa Air Tenaga Surya (PATS) untuk daerah terpencil sangat menguntungkan, baik dari segi sosial, ekonomi maupun lingkungan. Namun, PATS yang terpasang tidak bisa maksimal efisiensinya bahkan dapat mengalami permasalahan dan kegagalan sistem apabila dipasang, digunakan dan pelihara tidak sesuai dengan prosedur. International Electrotechnical Commission (IEC) telah menetapkan standar IEC 62253-2011 tentang photovoltaic pumping systems -design qualification and performance measurements yang dapat digunakan sebagai panduan dan prosedur dalam instalasi sistem PATS. Tujuan dari penelitian ini adalah memetakan permasalahan pemasangan PATS dengan menggunakan parameter dalam standar IEC 62253-2011. Penelitian ini menggunakan metode analisis gap untuk mencari kesenjangan antara instalasi PATS di Indonesia dengan parameter standar IEC 62253-2011. Hasil penelitian melalui analisis gap menunjukkan bahwa 51% aspek dalam IEC 62253-2011 tidak dipenuhi oleh pengguna yang memungkinkan menurunya efisiensi bahkan kegagalan sistem PATS, meskipun sebenarnya semua parameter dalam standar IEC 62253-2011 dapat dimungkinkan dipenuhi. Aspek paling besar yang tidak dipenuhi adalah terkait dengan ketersediaan buku pegangan operasi dan pemeliharaan untuk personil dan buku pegangan pemeliharaan yang mencakup operasi dan perbaikan. Hal ini sangat memungkinkan ketidaktahuan operator dalam memasang, mengoperasikan dan memelihara sistem, sehingga human error menjadi faktor yang paling dominan dalam aplikasi sistem PATS. Generator PV menjadi aspek produk yang paling banyak tidak sesuai dengan standar dengan presentase 71%, meskipun sudah ada 22 SNI tentang PV yang meliputi modul, instalasi, pengujian dan konstruksi. Kata kunci: pompa air tenaga surya, standar, daerah terpencil. AbstractWater pumps using solar power have been widely applied in Indonesia, especially in remote areas with limited power lines and the difficulty of fuel oil. Installation of Solar Water Pumps (PATS) for remote areas is very beneficial, both in terms of social, economic and environmental. However, the installed PATS can not maximize its efficiency even can experience problems and system failures when installed, used and maintained not in accordance with the procedure. The International Electrotechnical Commission (IEC) has established the IEC 62253-2011 standard on photovoltaic pumping systems -design qualification and performance measurements that can be used as guides and procedures for installing PATS systems. The purpose of this research is to map the problem of installation of PATS by using parameters in standard IEC 62253-2011. This research uses gap analysis method to find the gap between PATS installation in Indonesia with standard parameter of IEC 62253-2011. The results of the research through gap analysis indicate that 51% aspect in IEC 62253-2011 is not ful...
Harmonisasi standar dan regulasi untuk sektor industri otomotif menjadi jawaban terhadap globalisasi industri otomotif untuk meningkatkan daya saing dan menjamin mutu produk. Dalam forum APEC dan ASEAN, negara anggota sepakat untuk melakukan adopsi regulasi otomotif sesuai dengan regulasi UNECE. Ketersediaan SNI, LPK dan kesiapan industri otomotif dalam menghadapi regulasi UNECE yang prioritas menjadi tujuan penelitian ini melalui studi pustaka dan survei lapangan (8 kota). Penelitian ini menggunakan metode Expert Judgment dalam menentukan regulasi UNECE yang akan diteliti dan analisis dekriptif dalam mengolah data dalam kuesioner. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengetahuan pelaku usaha sektor otomotif terkait ASEAN MRA 19 regulasi UNECE (tahap 1) masih rendah (14%). Selain itu terdapat juga 39 SNI sektor otomotif yang mempunyai acuan yang tidak update (terkini) dan usianya lebih dari 10 tahun, sehingga perlu dikaji ulang untuk direvisi. Dari 19 regulasi UNECE yang telah dibedah ternyata terdapat 119 buah Standar Internasional, Standar Regional dan Standar Nasional negara lain yang diusulkan untuk diadopsi sebagai standar mendukung ASEAN MRA sektor otomotif. Laboratorium Uji yang terkait dengan 19 regulasi UNECE juga masih minim sehingga perlu pengembangan Laboratorium Uji untuk mendukung peningkatan daya saing produk Indonesia di luar negeri. Kata kunci: regulasi UNECE, SNI, lembaga penilaian kesesuaian, industri otomotif.
Benih kelapa sawit merupakan elemen yang sangat penting dalam menentukan hasil produksi tanaman kelapa sawit. Penggunaan benih sawit berkualitas (unggul) akan memberikan produktifitas yang maksmimal. Namun, hingga saat ini masih banyak penggunaan benih kelapa sawit ilegitim (tidak berkualitas) khususnya pada pekebun di perkebunan rakyat. Standardisasi merupakan cara yang tepat dalam rangka penyediaan dan penjaminan benih sawit unggul melalui penentuan kriteria yang ketat dalam proses seleksi hingga jaminan sifat dan kualitas dari benih yang ditanam. Sebagai tahap awal dan dasar pengembangan standar diperlukan identifikasi tahapan krusial dalam rantai pasok benih kelapa sawit hingga ke tangan konsumen. Maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis titik kritis terhadap penjaminan kualitas benih kelapa sawit di Indonesia dalam rangka memberikan jaminan tersedianya benih kelapa sawit berkualitas. Penelitian ini menggunakan metode eksploratif secara kualitatif untuk memperoleh data dan informasi terkait titik kritis pada rantai proses penyediaan benih kelapa sawit dari para responden yang terdiri dari produsen, penangkar, Pemerintah dan ahli (expert) dalam bidang benih kelapa sawit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 5 (lima) titik kritis dalam penjaminan kualitas benih kelapa sawit di Indonesia, yaitu proses produksi khususnya pada tahapan polinasi, proses pembibitan (pembesaran), proses sertifikasi, proses pengawasan, dan pengetahuan dari pekebun khususnya pada perkebunan rakyat terhadap pentingnya penggunaan benih kelapa sawit berkualitas. Kelima titik kritis tersebut direkomendasikan sebagai dasar dalam pengembangan standar nasional dalam penjaminan benih kelapa sawit yang berkualitas demi terwujudnya program Pemerintah dalam peningkatan produktifitas perkebunan kelapa sawit di Indonesia.
<p>Abstrak<br />Produk susu bubuk dan susu kental manis merupakan produk turunan susu, yang banyak dikonsumsi khususnya balita. Kementerian Perindustrian berencana memberlakukan wajib SNI 01-2970-2006, Susu bubuk dan SNI 01-2971-1998, Susu kental manis dalam regulasi teknis pada tahun 2013-2014 untuk melindungi masyarakat dari masalah keamanan pangan dan kesehatan. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa kesiapan pemberlakuan wajib SNI susu bubuk dan susu kental manis dari aspek ketersediaan standar, perdagangan produk (ekspor-impor), infrastruktur penilaian kesesuaian dan efisiensi produksi produk. Diperoleh hasil bahwa ketersediaan standar masih kurang, industri pengolahan susu baik susu bubuk dan susu kental manis masih besar ketergantungan terhadap bahan baku susu impor (perdagangan masih negatif) dan infrastruktur masih kurang memadai sehingga efisiensi masih rendah. Program pengembangan standar nasional untuk produk susu perlu ditingkatkan dan dilengkapi untuk meningkatkan kualitas produk olahan susu dengan mengadopsi dari standar internasional atau standar nasional negara lain dan harus mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masyarakat di Indonesia. Pengembangan lembaga penilaian kesesuaian perlu disesuaikan dengan arah kebijakan pemerintah diselaraskan dengan daerah pengembangan sentra susu dan industri dalam menunjang penerapan pemberlakuan wajib SNI susu bubuk dan susu kental manis di Indonesia.<br />Kata Kunci: susu bubuk, susu kental manis, Standar Nasional Indonesia (SNI).</p><p><br />Abstract<br />Powder Milk and condensed milk are derivative products, which are widely consume, especially by toddlers. Ministry of industry has plans to impose mandatory SNI 01-2970-2006, Powder Milk and SNI 01-2971-1998, Sweetened condensed milk in Technical Regulations 2013-2014 to protect the public from food safety and health issues. The purpose of this study is to analyze the readiness of implementation of mandatory SNI powder milk and condensed milk from availability of related standards, import-export trade, conformity assessment infrastructure and the efficiency of production. The results obtained indicate that the availability of related standards are deficient, dairy processing industries (for powder milk and sweetened condensed milk) have great dependency on imports of raw milk (negative trading), and the infrastructure is inadequate; as a result the efficiency is low. Development program of national standards for dairy products needs to be improved and equipped to improve the quality of dairy products by adopting international standards or national standards of other countries and should take into consideration the conditions and market needs in Indonesia. Development of conformity assessment bodies need to be adapted to the direction of government policy, is aligned with regional development centers and industrial milk in supporting the implementation of the implementation of mandatory SNI milk powder and SNI sweetened condensed milk in Indonesia.<br />Keywords: milk powder, condensed milk, National Indonesian Standard (SNI).</p>
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
hi@scite.ai
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.