Program Indonesia Pintar (PIP) adalah pemberian bantuan tunai pendidikan kepada seluruh anak usia sekolah (6-21 tahun) yang menerima Kartu Indonesia Pintar (KIP), atau yang berasal dari keluarga miskin dan rentan (misalnya dari keluarga/rumah tangga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera/KKS) atau anak yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar (PIP). Kabupaten Bekasi termasuk salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang mendapatkan bantuan Program Indonesia Pintar. Program Indonesia Pintar ini diharap dapat membantu masyarakat dari golongan keluarga miskin atau rentan untuk mendapatkan bantuan uang pendidikan bagi anakanak mereka agar dapat mengenyam pendidikan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriftif yang artinya mendeskripsikan atau menggambarkan secara gamblang bagaimana Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar Pada Jenjang Sekolah Dasar Di Kabupaten Bekasi dengan menggunakan teori Van Meter dan Van Horn 1975 yang didalamnya terdapat enam indikator dalam implementasi kebijakan yang harus diperhatikan, yaitu : Pertama, Standar dan sasaran kebijakan/ ukuran dan tujuan. Kedua, Sumber daya. Ketiga, Karakteristik organisasi pelaksana. Keempat, Sikap para pelaksana (disposisi). Kelima, Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksana. Dan keenam, Lingkungan sosial, ekonomi, sosial dan politik. Kata Kunci: Program indonesia pintar; implementasi; masyarakat; bantuan Implementation of the smart Indonesia program policy (pip) at the elementary school level
Era digitalisasi yang sedang berkembang pesat dalam bidang Teknologi, Informasi dan Komunikasi di dunia saat ini berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan berbasis internet atau egovernment di tingkat pusat hingga tingkat pemerintahan daerah. Aplikasi Sampurasun merupakan aplikasi yang dibuat oleh tim dari bidang pariwisata yang di dalam aplikasi ini terdapat beberapa menu yang semata-mata ditunjukan untuk menunjang berbagai aktivitas wisatawan. Tulisan ini akan menganalisis bagaimana kualitas pelayanan publik lewat Aplikasi Sampurasun dan sejauhmana aplikasi tersebut sudah memiliki elemen-elemen penting dalam penerapan e-government di Kabupaten Purwakarta. Dalam Pelayanan Publik berbasis e-government ini dalam aplikasi Sampurasun Purwakarta melakukan penilaian dalam kualitas pelayanan publik menggunakan teori dari Lenvinne dalam Hardiansyah (2011:35) yaitu Responsiveness , Responsibility, dan Accountability dan teori dalam inovasi pelayanan publik Harvard JFK School of Goverment, dalam menerapkan konsep konsep pelayanan publik berbasis digital, terdapat tiga elemen yaitu support, Capacity dan Value.
Samsat Mobile West Java (SAMBARA) application is an electronic-based innovation made by BAPENDA West Java whose function is to check Motor Vehicle Tax in West Java Region. The application can display motor vehicle tax information both two-wheeled and four-wheeled in Jabar online. The benefits of this application, checking motor vehicle tax and also to make payment of motor vehicle tax, knowing the schedule of samsat roving and Samsat Gendong (Samdong), and through the Sambara application can also find out the location of Samsat services. In this study researchers used the theory of effectiveness of Sutrisno and indicators of the quality of public services according to De Vreye. And the method used is descriptive qualitative with data collection techniques conducted by researchers is to take data in the library, read, record, and process research materials. With this Sambara application to facilitate and shorten the time for people who will pay taxes so that people no longer have to wait in line when they want to pay motor vehicle tax
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai Manajemen Pemerintahan Dalam Meningkatkan Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Di Kabupaten Bekasi dari aspek perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan, berdasarkan teori dari G.R. Terry (1980) mengenai manajemen pemerintahan. Manajemen pemerintahan adalah faktor utama dalam administrasi publik untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Ruang Terbuka Hijau (RTH) menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang pada Pasal 1 bahwa: Ruang Terbuka Hijau atau RTH adalah area memanjang atau jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Selanjutnya pada Pasal 29 disebutkan luas RTH di setiap wilayah minimal 30% dari luas wilayahnya, dimana 20% diantaranya harus berada di lahan miliki pemerintah dan 10% dilahan pribadi. Namun di Kabupaten Bekasi saat ini belum dapat memenuhi luas RTH 30% tersebut. Untuk meningkatkan RTH saat ini pemerintah sedang fokus pada pembuatan taman-taman di wilayah perumahan dan taman di sepanjang jalan di Kabupaten Bekasi.Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualititatif. Peneliti pada penelitian kualitatif ini mencoba mengerti makna suatu kejadian atau peristiwa dengan berinteraksi secara langsung dengan orang-orang dalam penelitian tersebut. Kata Kunci: Manajemen pemerintahan; rth; kabupaten bekasi; representatif Government management in increasing the availability of green open space in bekasi regency
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
hi@scite.ai
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.