Status barang bukti ikan hasil tindak pidana Ilegal Fishing tiga tahun terakhir Pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang dimusnahkan di tahap penyidikan. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui hambatan dan penyelesaian yuridis ikan hasil tindak pidana Ilegal Fishing dalam tinjauan asas manfaat. Metode penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian yuridis empiris.Penyelesaian yuridis ikan hasil tindak pidana Ilegal Fishing dalam tinjauan asas manfaat pada Pengadilan Perikanan Tanjungpinang sejatinya dapat dilaksanakan melalui pelelangan dan hibah. Hambatan dalam pemanfaatan ikan hasil tindak pidana Ilegal Fishing pada Pengadilan Perikanan Tanjungpinang yaitu ikan yang ditangkap tersebut kebanyakan busuk sebelum kasus hukumnya selesai atau penetapan pengadilan dikeluarkan, Permasalahan selanjutnya ialah apabila ikan tersebut dilelang, kebanyakan ikan itu tidak laku, Hambatan lainnya PSDKP Batam tidak memiliki tempat penyimpanan freezer beku untuk ikan-ikan tersebut, Cara lain untuk menyimpan ikan-ikan hasil tangkapan tersebut ialah menyewa tempat ke pihak swasta, namun harga terkait penyewaan itu akan bernilai tinggi dan nantinya akan merugikan Negara.
Politik hukum adalah salah satu yang menarik dibahas dalam berbagai wacana karena politik merupakan salah satu objek kajian yang tidak pernah kering dan tetap aktual. Perubahan politik kolonial yang berawal dari agama Islam yang ada agama bahkan “membantu” proses hukum hukum Islam ke dalam sistem hukum yang berlaku di masyarakat yang merupakan bagian dari hukum keluarga Islam yang dikeluarkan dan dirumuskan dalam kitab-kitab klasik seperti mazhab syafi'i fiqih. Belanda menganggap bahwa hukum yang berlaku dalam masyarakat Indonesia adalah hukum Islam, termasuk dalam teori Receptio in Complexu yang dikembangkan oleh Van den berg. Dalam perkembangannya, politik kolonial Hindia Belanda menjajah jajahannya dengan menggunakan Van Vollenhoven dan C. Snouck Hurgronje melalui teori Receptie. Teori-teori yang digunakan dalam hukum Islam dan adat adalah dua entitas yang diciptakan dalam perjuangan dan hubungan untuk memposisikan hubungan antara hukum Islam dan hukum adat. Pertikaian dan perebutan kedua sistem hukum tersebut terjadi karena pihak kolonial membawa sistem hukum Belanda yang ingin ditegakkan dan memberlakukan hukumnya kepada masyarakat jajahan dengan menggunakan teori hukum bambu yang berarti dari satu sisi hukum mekanik kolonial Islam dan di sisi lain aturan kolonial hukum adat. Perubahan orientasi krisis hukum Islam dimulai ketika munculnya teori bambu (Reseptie), hukum Islam tidak lagi dianggap sebagai hukum, kecuali hukum Islam telah diterima oleh hukum adat, yang pada hakikatnya adalah hukum adat, bukan hukum adat. Hukum Islam. Teori yang disebut teori Receptie ini dikembangkan oleh Van Vollenhoven dan CS Hurgronje yang disahkan oleh Van den berg sangat berbahaya bagi hukum Islam dan menempatkan teori kolonial mencabut hukum Islam dari lingkungan hukum Hindia Belanda perampasan ini bertujuan untuk menghancurkan para ulama dan pengikutnya dengan bantuan tokoh-tokoh hukum adat. Inilah pertikaian antara hukum Islam dan hukum adat yang dengan sengaja menciptakan kedua hukum tersebut dalam suatu perlombaan domba sehingga hubungannya tidak harmonis, melahirkan pertentangan antara kedua hukum tersebut dan melahirkan sikap masyarakat yang menjunjung tinggi hukum adat tersebut dan menekan syariat Islam. Haizairin dengan berani mengatakan bahwa teori Receptie Snouck Hurgronje adalah "teori setan" yang harus dijauhi. Ia mengungkapkan bahwa hukum Islam memiliki keunggulan dibandingkan hukum adat dan hukum barat dan hukum adat berlaku bila sesuai dengan hukum Islam
Penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat diselesaikan melalui jalur litigasi dan juga non litigasi. Cara penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan jalur litigasi yaitu melalui Pengadilan Agama sedangkan penyelesaian sengketa yang diselesaikan melalui jalur non litigasi ialah melalui lembaga arbitrase syariah.Belum efektifnya penyelesaian mediasi di perbankan syariah dan belum optimalnya penyelesaian perkara ekonomi syariah yang diselesaikan melalui Pengadilan Agama mendorong penulis untuk mengkaji terkait penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui lembaga arbitrase. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang diselesaikan melalui lembaga arbitrase tentunya diselesaikan melalui Basyarnas yang mana untuk saat ini telah berjalan dengan baik, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih memerlukan evaluasi. Penulis akan menggali kajian permasalahan mengenai bagaimana penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui lembaga arbitrase, yang mana dalam penelitian ini ialah Badan Arbitrase Syariah Nasional.Mekanisme penyelesaian sengketa di bagi atas dua yakni penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi) dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi). Penyelesaian sengketa di luar pengadilan meliputi negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan meliputi pengadilan umum dan pengadilan niaga. Proses penyelesaian sengketa yang diajukan melalui Basyarnas harus dilandasi dengan adanya perjanjian arbitrase yang disepakati para pihak yang bersengketa. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hanya sengketa yang terdapat perjanjian tertulis yang dapat diproses melalui cara arbitrase.
Undang-undang No. 31 tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sedikit sekali ketentuan hukum yang mengatur perlindungan hukum bagi pihak ketiga, ada namun tidak rinci. Pihak ketiga yang beritikad baik dalam memperoleh kembali barang miliknya yang dirampas dalam tindak pidana korupsi telah mendapatkan perlindungan hukum sepanjang pihak ketiga mampu membuktikan bahwa dirinya tidak terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terpidana. Tata cara pengajuan upaya hukum keberatan berdasarkan ketentuan Pasal 19 UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan temuan penelitian masih menimbulkan beragam penafsiran karena ketidakjelasan norma. Untuk itu Mahkamah Agung telah mengeluarkan peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik Terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. Untuk tata cara pengajuan keberatan dapat dilihat pada bagian kedua pasal 3 hingga pasal 8, sedangkan untuk upaya hukumnya dapat dilihat di dalam bagian kelima Pasal 15 hingga Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2022.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
hi@scite.ai
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.