Law Administration is being developing in atmosphere thatKata Kunci : Hukum Administrasi Negara, good governance dan reformasi birokrasi publik A. PendahuluanCharles A. Beard, seorang historikus politik yang terkenal dengan bukunya berjudul Administration pada tahun 1937 berkata bahwa tidak ada satu hal untuk abad modern sekarang ini yang lebih penting dari administrasi. Kelangsungan hidup pemerintahan yang beradab dan kecenderungan kelangsungan hidup dari peradaban itu sendiri akan sangat tergantung atas kemampuan kita untuk membina dan mengembangkan suatu filsafat administrasi yang mampu memecahkan masalah-masalah masyarakat modern.1 Selain itu, James Burham seorang sarjana Amerika lainnya pernah pula mengatakan bahwa revolusi politik dan sosial akan timbul dan diselesaikan, akan tetapi akan ada revolusi pada abad modern ini yang tidak akan menimbulkan suatu kelas terpenting dalam suatu masyarakat yaitu managerial class. 2 Analisa tersebut menimbulkan suatu kesimpulan bahwa tegak rubuhnya suatu negara, maju mundurnya peradaban manusia serta timbul tenggelamnya bangsabangsa di dunia akan tergantung pada baik buruknya administrasi yang dimiliki. Faktor di atas memperlihatkan bahwa pembinaan dan pengembangan administrasi akan menciptakan perubahan dan kemajuan bangsa dengan pondasi 1 Sondang P. Siagian, 1996, Filsafat Administrasi, Jakarta: PT. Gunung Agung, hlm. 1 2 Ibid faktor lingkungan (eco-logical factor) pada masing-masing karakter bangsanya.Berkaitan dengan fungsi administrasi pemerintahan, maka upaya mewujudkan sistem pemerintahan yang demokratis, bersih dan berwibawa menjadi prioritas utama bagi rakyat dan pemerintahan Indonesia pada era reformasi dewasa ini. Reformasi birokrasi dalam bentuk pelayan-an publik sebagai salah satu tuntutan reformasi telah menjadi awal timbulnya kesadaran akan mekanisme pelayanan publik dan menjadi tonggak kesadaran pemerintah untuk menata sistem pemerintahannya. Semangat reformasi yang mewarnai pendayagunaan aparatur negara diarahkan untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan guna menghadapi tantangan globalisasi. Upaya untuk mewujudkannya adalah dengan mempraktikkan prinsip-prinsip good governance (tata pemerintahan yang baik).
The rise of legal issues on the involvement of civil servants in practical political activities shows that the regulation on civil servants was still not strong enough to prevent violations of neutrality principle in local elections. Based on that condition, this paper analyzes the legal reconstruction regarding the violation of civil servant neutrality and create appropriate mechanism dealing with the violation of neutrality principle. The study concluded that it is an urgently need to strengthen the role of government to handling violation of neutrality principle among relevant institutions' which integrated.
The legal protection to health care, especially for the poor directed to apply the principles of holistic, unity, evenly, acceptable and achievable. Therefore, this AbstrakPerlindungan hukum terhadap pelayanan kesehatan, khususnya bagi masyarakat miskin diarahkan untuk dapat menerapkan prinsip yang menyeluruh, terpadu, merata, dapat diterima dan terjangkau.Oleh karena itu, artikel ini hadir guna menjelaskan pengaturan, kebijakan dan hambatan yang terjadi dalam penerapannya. Mencermati pemilahan dalam pengaturannya, terdapat 3 (tiga) klasifikasi dalam menerapkan perlindungan hukum dan pelayanan kesehatan meliputi pengaturan terhadap esensi pembangunan kesehatan, pendanaan dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Adapun kebijakan yang telah diterapkan di Kabupaten Banyumas meliputi jamkesmas, jamkesda dan jampersal. Dalam pelaksanaannya terdapat hambatan dari aspek substansi, struktur dan budaya hukum yang ketiganya mempengaruhi model pelaksanaannya.Kata Kunci : perlindungan hukum, pelayanan kesehatan, masyarakat miskin PendahuluanPembangunan nasional merupakan sarana strategis guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang pada hakekatnya diarahkan untuk membentuk manusia seutuhnya yaitu untuk membangun kesejahteraan masyarakat Indonesia seluruhnya. Dalam kaitan ini, ruang lingkup pembangunan nasional sangat luas, maka pelaksanaannya harus secara terencana, menyeluruh, bertahap dan berlanjut. Pada tiap-tiap tahap diharapkan dicapai keselarasan dalam kemajuan lahiriah dan batiniah yang merata mencakup seluruh rakyat, dengan kadar keadilan sosial yang meningkat, dengan demikian pem- Artikel ini merupakan artikel hasil penelitian dengan skim Hibah Penelitian Unggulan yang dibiayai oleh DIPA UNSOED pada Tahun 2012 bangunan adalah suatu proses yang berjalan terus menerus.Hakikatnya, pembangunan kesehatan merupakan kewajiban bersama dari masyarakat dan pemerintah. Masyarakat adalah pelaksana utama pembangunan sedangkan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing dan menciptakan suasana yang menunjang, saling mengisi dan saling melengkapi dalam satu kesatuan langkah menuju tercapainya tujuan.Pembangunan di Indonesia telah membawa banyak perubahan dalam berbagai aspek di masyarakat, baik pada kawasan pedesaan mau pun perkotaan. Perubahan tersebut membawa dampak tidak hanya terhadap lingkungan fisik, tetapi juga sistem nilai dalam tatanan kehi-
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
hi@scite.ai
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.