The quality of land data is a very important part to prepare for the implementation of electronic land certificates, so the purpose of this study is to analyze the quality of land data, especially at the Semarang Regency Land Office. This study uses a qualitative descriptive method to see the precision of spatial data so that the data can be categorized as valid data. The results showed that the criteria for valid land parcel data were fulfilling the aspects of the correctness of the location, shape, area and numbering standards, but there were still land parcels with valid status in the Computerized Land Activities (KKP) application that did not meet the criteria set out in the Technical Guidelines. Thus, it will affect the implementation of electronic land certificates, because between the quality of data and the implementation of electronic land certificates is a unity, good land data will produce quality electronic land certificates that can provide a sense of security and legal certainty and are not easily sued, because the resulting land data from transfer of media as electronic documents. Keywords : Land Data Quality, Electronic Land Certificate, Spatial Data INTISARI Kualitas data pertanahan merupakan bagian yang sangat penting untuk mempersiapkan pelaksanaan sertifikat tanah elektronik, maka tujuan penelitian ini adalah hendak menganalisis kualitas data pertanahan, khususnya di Kantor Pertanahan kabupaten Semarang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk melihat presisi data spasial sehingga data dapat dikategorikan sebagai data yang valid. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriteria data bidang tanah yang valid yaitu memenuhi aspek kebenaran letak, bentuk, luas dan standar penomoran, namun masih terdapat bidang-bidang tanah yang berstatus valid di aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) belum sesuai dengan kriteria yang diatur dalam Juknis. Dengan demikian akan berpengaruh pada pelaksanaan sertifikat tanah elektronik, karena antara kualitas data dan pelaksanaan sertifikat tanah elektronik merupakan satu kesatuan, data pertanahan yang baik akan menghasilkan kualitas sertifikat tanah elektronik yang dapat memberikan rasa aman dan berkepastian hukum serta tidak mudah digugat, karena data pertanahan hasil dari alih media sebagai dokumen elektronik. Kata kunci : Kualitas Data Pertanahan, Sertifikat Tanah Elektronik, Data Spasial
The construction of Bendung Slinga in Purbalingga Regency begins with land acquisition carried out in 2009 and 2010, but the land acquisition process has not been completed in the land rights certificate, especially the object that comes from the village cash lands of Banjaran. The purpose of this research is to explain the implementation of land acquisition for Development of Bendung Slinga in Banjaran Village, Bojongsari District, Purbalingga Regency and explain the constraints faced and the solution. This research uses qualitative method with descriptive approach. The results show that the implementation of land acquisition for the construction of Bendung Slinga until the payment of compensation has been implemented in accordance with the prevailing regulations, namely Perpres 65/2006 and Perkaban 3/2007. Problems that occur is not complete the condition of the release of cash land Banjaran village which became the object of land acquisition. Terms of release that can not be fulfilled are village regulations, permission of the bupati, and permission of the governor. In addition, replacement land for disbursed village cash lands has not been fully controlled by the Banjaran Village Government and has not yet registered its land rights on behalf of the Banjaran Village Government. Keywords: land acquisition, Bendung Slinga, village cash land. Intisari: Pembangunan Bendung Slinga di Kabupaten Purbalingga diawali dengan pengadaan tanah yang dilaksanakan pada tahun 2009 dan 2010, Namun proses pengadaan tanahnya belum selesai pada tahap sertipikasi hak atas tanah, terutama objek yang berasal dari Tanah Kas Desa (TKD) Banjaran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Bendung Slinga di Desa Banjaran, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga dan menjelaskan kendala yang dihadapi dan solusinya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Bendung Slinga sampai dengan pembayaran ganti rugi telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu Perpres 65/2006 dan Perkaban 3/2007. Permasalahan yang terjadi adalah belum lengkapnya syarat pelepasan TKD Banjaran yang menjadi obyek pengadaan tanah. Syarat pelepasan yang belum dapat dipenuhi yaitu peraturan desa, izin bupati, dan izin gubernur. Selain itu, tanah pengganti untuk tanah kas desa yang dilepaskan belum sepenuhnya dikuasai oleh Pemerintah Desa Banjaran dan belum didaftarkan hak atas tanahnya atas nama Pemerintah Desa Banjaran. Kata kunci: pengadaan tanah, Bendung Slinga, tanah kas desa.
Environment and Forestry Ministry established the reserve incense forest of the Pan-dumaan-Sipituhuta Customary Law Community as a customary forest. But in reality, it has not been guaranteed legal certainty regarding the existence and recognition of the rights of the Pan-dumaan-Sipituhuta Customary Law Community. The objective of this research is to know the le-gal status of Indigenous Peoples forest in Pandumaan-Sipituhuta Customary Law at this time, strategy of the land registration of communal right settlement, and constraint and effort done in the land registration of communal right settlement of Pandumaan-Sipituhuta Customary Law Community. This research uses qualitative research method with empirical juridical research form. Based on the results of the study showed that the legal status of the Indigenous Forests of Pandumaan-Sipituhuta Customary Law Society is currently reserved as customary forest of Pan-dumaan-Sipituhuta Customary Law Community. Strategy for resolving communal rights land registration in the incense forest of the Pandumaan-Sipituhuta Customary Law Community through four stages. First, recognition of the existence of the Pandumaan-Sipituhuta Customary Law Community. Secondly, the establishment of customary forests of the Pandumaan-Sipituhuta Customary Law Community by Environment and Forestry Ministry. Third, the Settlement of Land Control in Forest Areas is carried out in accordance with Presidential Regulation Number 88 of 2017 by issuing customary forests of the Pandumaan-Sipituhuta Customary Law Community from forest areas. Fourth, registration of communal land rights of Pandumaan-Sipituhuta Custom-ary Law Community.Keywords: strategy, communal rights, customary forestsIntisari: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menetapkan pencadangan hutan kemenyan Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta sebagai hutan adat. Tetapi kenyataannya, keadaan tersebut hingga saat ini dinilai belum menjamin kepastian hukum akan keberadaan dan pengakuan hak Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta. Tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan bagaimana strategi penyelesaian pendaftaran tanah hak komunal hutan kemenyan Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa status hukum hutan kemenyan Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta saat ini dicadangkan sebagai hutan adat. Strategi penyelesaian pendaftaran tanah hak komunal hutan kemenyan Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta melalui empat tahapan. Pertama, pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta. Kedua, penetapan hutan adat Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta oleh KLHK. Ketiga, dilakukan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017dengan cara mengeluarkan hutan adat Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta dari kawasan hutan. Keempat, pendaftaran tanah hak komunal Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta.Kata Kunci : strategi, hak komunal, hutan adat
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
hi@scite.ai
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.