Kualitas Data Pertanahan Menuju Pelayanan Sertifikat Tanah Elektronik

Abstract

The quality of land data is a very important part to prepare for the implementation of electronic land certificates, so the purpose of this study is to analyze the quality of land data, especially at the Semarang Regency Land Office. This study uses a qualitative descriptive method to see the precision of spatial data so that the data can be categorized as valid data. The results showed that the criteria for valid land parcel data were fulfilling the aspects of the correctness of the location, shape, area and numbering standards, but there were still land parcels with valid status in the Computerized Land Activities (KKP) application that did not meet the criteria set out in the Technical Guidelines. Thus, it will affect the implementation of electronic land certificates, because between the quality of data and the implementation of electronic land certificates is a unity, good land data will produce quality electronic land certificates that can provide a sense of security and legal certainty and are not easily sued, because the resulting land data from transfer of media as electronic documents. Keywords : Land Data Quality, Electronic Land Certificate, Spatial Data INTISARI Kualitas data pertanahan merupakan bagian yang sangat penting untuk mempersiapkan pelaksanaan sertifikat tanah elektronik, maka tujuan penelitian ini adalah hendak menganalisis kualitas data pertanahan, khususnya di Kantor Pertanahan kabupaten Semarang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk melihat presisi data spasial sehingga data dapat dikategorikan sebagai data yang valid. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriteria data bidang tanah yang valid yaitu memenuhi aspek kebenaran letak, bentuk, luas dan standar penomoran, namun masih terdapat bidang-bidang tanah yang berstatus valid di aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) belum sesuai dengan kriteria yang diatur dalam Juknis. Dengan demikian akan berpengaruh pada pelaksanaan sertifikat tanah elektronik, karena antara kualitas data dan pelaksanaan sertifikat tanah elektronik merupakan satu kesatuan, data pertanahan yang baik akan menghasilkan kualitas sertifikat tanah elektronik yang dapat memberikan rasa aman dan berkepastian hukum serta tidak mudah digugat, karena data pertanahan hasil dari alih media sebagai dokumen elektronik. Kata kunci : Kualitas Data Pertanahan, Sertifikat Tanah Elektronik, Data Spasial

Peningkatan kualitas peta kerja dalam pendaftaran tanah sistematis lengkap

“…Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tidak hanya menyelesaikan bidang yang belum terdaftar, peningkatan kualitas data pendaftaran tanah seperti data K4 dan K3 dan penyelesaian sertipikasi, namun juga mewajibkan pelaksana untuk mewujudkan Data Siap Elektronik pada output PTSL dalam rangka transformasi digital untuk layanan elektronik (Suhattanto at al., 2021;Mujiburohman, 2021). Partisipasi masyarakat dalam peta dasar pendaftaran dapat jadi acuan pembuatan Peta Kerja PTSL dan pengumpulan data fisik dan identifikasi bidang-bidang tanah dapat mengoptimalkan partisipasi masyarakat (Kusyaeri at al., 2021).…”

Optimalisasi migrasi dan pembaharuan data pertanahan dalam komputerisasi pertanahan di kabupaten Banyuasin

“…Kesalahan pada saat plotting dan migrasi dari Land Office Computerization (LOC) ke sistem GeoKKP pun menjadi salah satu penyebabnya (Kusyaeri et al, 2020). Jika ditinjau lebih dalam, meskipun status data fisik berkualitas baik/valid (kebenaran letak, bentuk, luas dan standar penomoran), namun bidang-bidang tanah belum sesuai dengan kriteria yang diatur dalam Petunjuk Teknis (Suhattanto et al, 2021).…”

Pentingnya pendaftaran tanah untuk pertama kali dalam rangka perlindungan hukum kepemilikan sertifikat tanah

“…Pada dasarnya, sertifikat tanah merupakan surat tanda bukti hak yang berupa salinan buku tanah dan surat ukur yang telah disatukan. Sertipikat merupakan produk akhir dari semua proses pendaftaran tanah (Mujiburohman, 2021;Suhattanto at al., 2021). Menurut Sutedi (1996) Berdasarkan substansialnya, wewenang Pemerintah supaya dapat menata dengan baik bidang pertanahan/agraria berdasarkan dalam aturan dari Pasal 2 ayat (2) UUPA yaitu menjelaskan bahwa hal kewenangan dalam menata dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan tanah dan juga menentukan serta mengatur hubungan hukum dari orang dengan perbuatan hukum yang berkaitan dengan tanah (Kusuma, 2018).…”