This article attempts to elaborate an immigration control model that is capable in preventing terrorist activities in Indonesia. By observing several terrorism case-laws, this study draws a nexus between terrorism and several aspects within immigration, including passport issuance, border control, foreigner surveillance, and visa and entry permit issuance. Technically, in relation to such a nexus, this study finds that the current immigration control model is built upon three elements of duty: namely intelligence, surveillance, and border control. In principle, these three elements ought to be executed as an interconnected cycle. Consequently, a preventive control model should be circular, in the sense that any activities between elements of duty cannot be separated from one another. In order to become an established terrorism prevention mechanism, this control model requires information and data exchange amongst the immigration units. Moreover, any involvements from other institutions, such as police, BNPT, BIN, and NCB-Interpol are also preconditioned to ensure the efficacy of the circular model. Keywords: Immigration, Control, Terrorism
Upaya untuk membawa nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) ke tingkat lokal sudah mencuat sejak 1990-an, melalui berbagai konsep, salah satunya human rights in the city. Konsep tersebut menantang pendekatan HAM yang selama ini hanya terpusat pada negara, sehingga membuka ruang bagi ide bahwa implementasi nilai-nilai HAM harus ditangani oleh berbagai tingkatan pemerintahan, bukan lagi terbatas pada pemerintah pusat. Dalam konteks Indonesia, upaya melokalkan nilai-nilai HAM telah dilakukan melalui berbagai kebijakan hak asasi manusia. Kebijakan tersebut antara lain penghargaan kabupaten/kota peduli HAM yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan proyek Kota HAM Bandung. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berbasis pada studi kasus, analisis dilakukan dengan menerapkan konsep pendekatan hak asasi manusia (human rights-based approach) dalam kebijakan hak asasi manusia. Dalam perspektif pelokalan hak asasi manusia, kebijakan HAM di Kota Bandung menunjukkan beberapa indikasi. Pertama, kebijakan Deklarasi HAM Bandung sebagai suatu kebijakan berbasis hak asasi manusia yang bersifat bottom-up masih belum mampu mendukung upaya pelokalan HAM di kota Bandung. Kedua, kebijakan Penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM sebagai suatu kebijakan yang bersifat top-down, meskipun mendapatkan respons positif dari pemerintah kota dan instansi vertikal sebagai bagian dari pelaksana kebijakan, tidak mendapatkan legitimasi yang cukup dari masyarakat kota Bandung.
Kegagapan negara-negara dunia dalam penanganan Pandemi Covid-19 menimbulkan pertanyaan mengenaieksistensi kerangka kerja yang digunakan untuk menyelesaikan krisis kesehatan global. Lebih jauh, artikel inimengungkapkan bahwa hukum internasional memiliki mekanisme khusus dalam penanganan pandemi melalui operasionalisasi International Health Regulation (IHR) yang dikoordinasikan secara global oleh organisasi internasional WHO. Melalui perspektif hukum internasional, artikel ini bermaksud mengelaborasi kerangka kerja hukum internasional yang memuat kewajiban, kewenangan, prosedur, serta peran dan tantangan yang dihadapi pada penanganan pandemi global, termasuk dalam krisis Covid-19 yang masih bergulir hingga saat ini. Artikel ini menemukan fakta bahwa, IHR 2005 sebagai kerangka kerja hukum internasional, tidak bisa dianggap sebagai instrumen ’one size fits all’ yang dapat menyelesaikan seluruh permasalahan penanganan krisis kesehatan global.
Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) merubah dan mempengaruhi berbagai macam aspek kehidupan masyarakat di berbagai negara tak terkecuali di Indonesia. Di antara berbagai aspek yang terkena dampak, aspek ekonomi dan sosial dinilai menjadi aspek yang sangat terpengaruh dan layak untuk diamati. Hasil penelitian yang menjadi dasar penulisan policy brief ini memfokuskan kepada perempuan kelompok marjinal dikategorikan sebagai perempuan yang bekerja di sektor informal yaitu sebagai Pekerja Rumah Tangga (PRT) dan perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga atau kepala keluarga. Dalam konteks pandemi PRT menjadi kelompok yang rentan dan termarjinalkan sehingga perlu dilindungi karena diamanatkan dalam Konvensi ILO No. 189 Tahun 2011 meskipun Indonesia belum meratifikasinya. Sama halnya perempuan kepala keluarga berasal dari masyarakat menengah ke bawah dan berpendapatan di bawah Rp 1 juta per bulan mereka umumnya bekerja di sektor informal seperti buruh tani pedagang kecil dan pekerja rumah tangga. Upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam pemenuhan hak ekonomi bagi kelompok perempuan di masa pandemi Covid-19 dilakukan secara bertahap yaitu: penyelamatan tahun untuk tahun 2020 dan 2021 secara bertahap, untuk tahun 2022 melakukan pemulihan ekonomi 2022, dan pernormalan dilakukan Tahun 2023. Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) mengupayakan bantuan sesuai kebutuhan di lokasi masing-masing atas permintaan masyarakat kelompok perempuan berdasarkan hasil Musrembang ditingkat Desa ditindaklanjuti di Kabupaten/Kota dan Provinsi. Masih ditemui kendala dalam memberikan bantuan terutama Perempuan Pekerja Rumah Tangga yang belum banyak mendapatkan bantuan, tentunya harus didukung akurasi data terkini sehingga bantuan tersebut sampai kepada yang membutuhkan dan tidak ada skala prioritas bagi kelompok perempuan tertentu. Kendala lainnya yang dihadapi perempuan yaitu masih terdapat stigma bahwa perempuan tidak perlu mendapatkan pendidikan tinggi, kesempatan yang sama dengan laki-laki hingga fungsi perempuan adalah sebagai pelengkap dari kepala keluarga saja.
Diskursus hukum dan hak asasi manusia di Indonesia masih sangat kental diwarnai oleh narasi dengan cara pandang legal-dogmatik. Tulisan ini hendak mengajukan gagasan konseptual dan analitis tentang hubungan antara hukum dan struktur pengetahuan dengan merujuk pada isu pelanggaran berat hak asasi manusia masa lalu. Dengan tidak adanya regulasi yang dapat mengatasi kekerasan massal (mass atrocities) pada masa lalu, artikel ini menyimpulkan bahwa pertama, proses pembentukan hukum dan peraturan perlu diposisikan di dalam kerangka kerja pembentukan pengetahuan. Secara spesifik, kedudukan memori tentang kekerasan masa lalu, sebagai bagian dari struktur pengetahuan, menjadi unsur konstitutif dalam pembentukan hukum dan regulasi. Hubungan antara hukum dan memori dapat ditemukan melalui tiga mekanisme: narasi analogis, kesadaran historis, dan pembawa memori. Kedua, pada level analitis, untuk dapat membantu dalam menjelaskan proses ketiga mekanisme tersebut, artikel ini menawarkan teori aktor jaringan sebagai alternatif. Selain itu, teknik tersebut diharapkan lebih mampu mencerminkan realitas sosial dalam proses legislasi. Bagaimanapun, dua simpulan ini menjadi awal semata dalam mengembangkan studi hukum dan hak asasi manusia dari lensa sosio-legal.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
hi@scite.ai
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.