Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi indikator-indikator tata kelola BUMDes dan mememotret praktik tata kelola BUMDes. Penelitian memberi kontribusi dalam hal (1) menyusun indikator-indikator tata kelola BUMDes, yang sejauh pengetahuan peneliti, belum ada riset sebelumnya, dan (2) memberikan gambaran awal mengenai praktik tata kelola BUMDes yang sudah berjalan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Metoda penelitian yang digunakan adalah studi literatur, diskusi kelompok terpumpun dan survey. Diskusi kelompok terpumpun diikuti oleh BUMDes Amarta (Sleman), Srimartani (Bantul), dan BUMDes Dlingo Giritama (Bantul). Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) sebagian besar BUMDes yang menjadi objek penelitian adalah BUMDes rintisan dan tumbuh, sehingga tata kelola pokok telah tertuang dalam AD-ART BUMDes, namun sebagian besar BUMDes belum menyusun dokumen tata kelola khususnya dokumen akuntabilitas keuangan, (2) tingkat keterterapan tata kelola BUMDes di Indonesia masih relatif rendah, dengan unsur keterterapan terendah pada aspek sustainability dan akuntabilitas.  Hasil ini nampaknya berkorelasi dengan umur BUMDes yang masih relatif muda (rata-rata 3 tahun). Indikator-indikator yang disusun dianggap terlalu ideal untuk BUMDes rintisan sehingga banyak indikator yang belum tercapai. Indikator-indikator untuk menilai tata kelola BUMDes adalah indikator ideal, sehingga penelitian berikutnya perlu memikirkan pembobotan indikator yang dapat membedakan antara berbagai jenis BUMDes. Penelitian ini berimplikasi pada perlunya panduan bagi BUMDes untuk menyusun dokumen-dokumen tata kelola yaitu Rencana Strategis, Sistem Pengendalian Internal, dan Penatausahaan keuangan.

ABSTRAK:Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi dinamika permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan dan tata kelola pemerintahan desa. Desa Dlingo dipilih sebagai obyek penelitian dikarenakan desa ini sudah menerima dana desa dan menghadapi berbagai permasalahan yang cukup kompleks dalam pengelolaan dan tata kelola pemerintah desanya, tetapi mampu untuk mengatasi berbagai permasalahan yang muncul tersebut. Pendekatan yang digunakan adalah investigatif dengan melibatkan informan penelitian dari aparatur desa, praktisi dan akademisi. Metode perolehan data adalah dengan teknik wawancara, dokmentasi dan observasi. Dari hasil studi ditemukan bahwa permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pemerintahan desa dapat dibagi menjadi tiga sub utama, yakni meliputi: (1) masalah perumusan rencana strategis, (2) masalah pelaporan keuangan dan kinerja, dan (3) masalah pencapaian kinerja desa. Dalam rangka menyikapi permasalahan yang terjadi, Pemdes Dlingo melakukan sinergi dengan Pemkab, Pemprov, dan fihak universitas, serta melakukan pendekatan persuasive untuk merubah pola pikir masyarakat agar lebih mandiri.

No abstract

This study aims to examine the acceptance of Core Banking System (CBS) which is mandatory use software. The objects of this research are teller, customer service, and back office Branch of Bank BPD DIY Wonosari. Data were measured using Likert scale in five range value. A number of 49 data were analyzed using Partial Least Square (PLS). The results showed that ease of use had no positive effect on symbolic adoption; attitudes toward usage and perceived conformance has a positive effect on symbolic adoption, ease of use and perceived compatibility has no effect on attitudes towards usage. Usability, satisfaction and compatibility that are felt to positively affect attitude toward usage. In the information technology model that is mandatory use, it is important to note the symbolic adoption of information technology therefore the performance of the user (employee/employee) can remain good. In particular for banking institutions that using CBS, it is important to improve the use of CBS, user satisfaction and CBS conformity with business processes, given the current banking business processes that are constantly expanding, there is no possibility of adjusting CBS to business processes at later.

This study aims to analyze and provide empirical evidence of the influence of corporate governance structure and client risk towards audit fees. Corporate governance structure in this study uses the existence of independent commissioner, audit committee and majority shareholder. The bond ratings is used to measure client risk. This study uses secondary data from Indonesian Capital Market Directory (ICMD), annual reports, and bond ratings from PT. PEFINDO of companies which listed on Bursa Efek Indonesia in 2012-2013. This study uses purposive sampling method and resulted 104 firms. The method of analysis of this study used multi regression with SPSS 15.0. Program. The results indicate that corporate governance structure had no influence on audit fees, client risk have a positive influence on audit fees.