Tujuan penulisan ini adalah untuk menjelaskan sebab penegakan hukum tindak pidana pemilu di Provinsi Aceh belum berkeadilan dan model penegakan hukum tindak pidana pemilu di Provinsi Aceh yang berkeadilan. Kajian ini menjadi perlu oleh karena pelaksanaan pemilu yang selama ini dilaksanakan dianggap masih belum berjalan dengan baik, sehingga diperlukan perbaikan dalam segala lini terkait dengan pelaksanaan tersebut. Data di dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, data yang diperoleh akan dianalisis dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama yang menyebabkan penegakan hukum tindak pidana pemilu tidak berkeadilan adalah kurangnya sinergi antara lembaga penegak hukum yang duduk di Gakkumdu, masih ada Pasal yang multi tafsir dan singkatnya waktu dalam penanganan tindak pidana pemilu sehingga sulit mencari bukti maupun saksi. Model penegakan hukum yang dilakukan adalah Panwaslih Provinsi Aceh melakukan Rakernis dengan Panwaslih Kabupaten/Kota dalam rangka mematangkan persiapan pembentukan Sentra Gakkumdu di jajaran Pengawas Pemilu dan melakukan evaluasi terhadap kinerja yang sudah dilakukan guna meningkatkan optimalisasi penegakan hukum tindak pidana pemilu meskipun di dalam pelaksanaannya masih saja terdapat persepsi yang berbeda terhadap ketentuan yang ada.
Even though Law Number 23 of 2004 concerning on the Elimination of Domestic Violence was promulgated fifteen years ago, the number of domestic violence against women has not significantly decreased. The Law has not set concrete actions that may fall under the domestic violence that can be punished, particularly in terms of sexual abuse psychological violence, and negligence in household towards women. This research aims to analyze domestic violence against women in this Law and the conducts that are considered to be domestic violence which is commonly found in daily life in Indonesia. A purely qualitative research method encompassing document analysis of key documents in Indonesia and the Anti-Domestic Violence Law 2004 is adopted in this paper. The research reveals that This Law is particularly protecting women from household violence in Indonesia. The law has recognized physical violence, sexual violence, psychological violence, and negligence as sorts of domestic violence against women in household although it might find difficult to enforce the law when dealing with marital rape regarding lack of reports from victims and polygamy concerning circumstances that can be used to criminalize the perpetrators.
Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menjelaskan faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana pencurian, untuk menjelaskan penerapan konsep penyelesaian kasus pencurian oleh anak dalam adat Aceh khususnya di wilayah Kota Sabang, serta untuk menjelaskan hambatan dan upaya penyelesaian secara Restorative Justice dalam kaitannya dengan Adat Aceh di Kota Sabang. Perolehan data dalam penulisan artikel ini diperoleh dengan menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku-buku, peraturan perundang-undangan dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian lapangan dilakukan dengan cara mewawancarai responden dan informan. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor pencurian oleh anak ialah akibat kurangnya keharmonisan di dalam keluarga, ekonomi keluarga, dan juga ikut-ikutan teman dan akhirnya menjerumuskan anak ke dalam kasus pencurian tersebut, penyelesaian kasus dilakukan secara musyawarah melalui peradilan adat tingkat gampong. Dalam penyelesaiannya keuchik dituntut untuk dapat menerapkan hukum yaitu adat istiadat, keuchik memutuskan perkara tersebut dengan primsip kekeluargaan dan menimbang hukuman yang tepat kepada anak berdasarkan nilai adat-istiadat. Hambatan nya adalah Pendekatan yang sulit, peradilan adat yang kurang profesional, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum adat. Sedangkan Upaya nya adalah menyelesaikan masalah anak yang berkonflik dengan hukum tetapi tidak melalui jalur mekanisme Sistem Peradilan Pidana Anak. Disarankan kepada Pemerintah Kota Sabang perlu di sosialisasikan Qanun No. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat dan Peraturan Gubernur Aceh No. 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat dan Istiadat agar masyarakat dapat memahami penyelesaian secara adat.
This study aims to examine the application of restorative justice to children as criminal offenders based on the 2012 SPPA Law and the 2014 Qanun Jināyat. This study is an empirical legal study using a statutory approach and restorative justice theory. Data collection techniques were carried out through in-depth interviews and literature studies. The results of the study show that Article 5 paragraph (1) of the 2012 SPPA Law stipulates that if a child commits a crime or jarīmah, a restorative justice approach must be prioritized, and in Article 7 paragraph (1), it is stated that at investigation, prosecution, and examination level of a child's case in the district court, it is mandatory to attempt diversion. The Qanun Jināyat of 2014 does not separately regulate the settlement of children who commit crimes. However, it designates laws and regulations regarding juvenile justice. Qanun Jināyat regulates the handling of children who carry out a jarīmahikhtilaṭ to carry out an examination guided by the law mentioned above. However, in the case of children who commit crimes of ikhtilaṭ and are investigated by the police, the process is carried out in a restorative justice and diversionary manner. The forms of settlement in restorative justice are reconciliation with or without compensation, return to parents or guardians, social rehabilitation, and religious rehabilitation. This study argues that restorative justice treats children in a dignified manner oriented towards juctice and the interests of the child. Likewise, the study shows that SPPA Law and Qanun Jināyat complement each other.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
hi@scite.ai
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.