Badan usaha merupakan suatu pusat kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Badan usaha yang banyak dimintati saat ini ialah badan usaha yang berbentuk badan hukum terutama perseroan khususnya Perseroan Terbatas (PT). PT sebagai artificial person dalam praktiknya membutuhkan organ yaitu RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi, masing-masimg organ ini memiliki tugas dan kewenangannya sendiri. Organ-organ ini terikat dengan Anggaran dasar dan UUPT. Pentingnya akta pendirian dan anggaran dasar perseroan guna mengetahui siapa-siapa sajakah yang dapat dimintai pertanggungjawaban jika apa yang dilakukan melampaui batas wewenang dan tanggungjawabnya sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan UUPT, seperti kasus yang terjadi pada Labora Sitorus Putusan No 1081/K/Pid.sus/2014. Labora Sitorus memiliki 2 (dua) Perseroan Terbatas yaitu PT Rotua dan PT Seno Adhi Wijaya dimana secara legal formal dalam kedua Perseroan Terbatas tersebut nama Labora Sitorus tidak ada atau dengan kata lain Labora Sitorus tidak ada hubungannya dengan kedua perseron terbatas tersebut, namun dalam praktiknya Labora Sitorus mempunyai kekuasaan dan kewenangan yang sangat signifikan dan menentukan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan perusahaan. sehingga timbul pertanyaan dapatkah Labora Sitorus sebagai pihak yang tidak tercantum dalam akta dan organ Perseroan Terbatas dimintai pertanggung jawaban terhadap perikatan Perseroan Terbatas menurut UUPT. Untuk menjawab permasalahan itu digunakan metode penelitian hukum normatif, sehingga didapat simpulan bahwa Labora Sitorus sebagai pihak yang tidak tercantum dalam akta dan organ Perseroan Terbatas tidak dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap perikatan PT menurut UUPT.
Dari sisi kuantitas, peraturan perundang-undangan, sebagai salah satu wujud dari hukum, jumlahnya sudah sangat banyak. Namun secara faktual, keberadaan hukum tersebut masih dirasakan belum bisa dijangkau dan digunakan oleh sebagian masyarakat yang membutuhkan bagi persoalan yang mereka hadapi. Kajian ini membahas permasalahan kesenjangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat saat mereka kesulitan menjangkau dan menggunakan hukum. Kajian ini bersandar utamanya pada informasi yang diperoleh langsung dari masyarakat saat berlangsungnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Kelurahan Jatimulya, Cilodong, Depok, Jawa Barat. Informasi tersebut lalu dianalisis dengan menghubungkannya dengan konsep maupun norma yuridis yang berlaku. Kajian ini menyimpulkan bahwa memang masih terjadi kesenjangan antara hukum dan kebutuhan hukum masyarakat. Masyarakat masih belum bisa memahami dan mengakses hukum secara mudah.
The principle of product responsibility is a legal instrument that is intended to provide assurance of the guarantee of consumer rights, especially for the right to safety, health, and the right to compensation. This regulation is indispensable due to regulation of production control (quality control techniques) and trade in goods, is currently felt to be inadequate to prevent or avoid and protect consumers who suffer losses, both losses in the form of defects or damage to the consumer's personal injury to the loss of life, property damages, and damage related to the product itself (pure economic loss), considering the importance of product responsibility principles, especially for consumers, the problem in this paper is whether Consumer Protection Laws can be used in a lawsuit responsibility of consumer products for business actors. Finding facts to these problems, normative legal research methods are used. Thus, the conclusion of the Consumer Protection Laws is purely unenforceable for claims of consumer product responsibility to business actors.
Pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Kelurahan Jatimulya, Cilodong, Depok, Jawa Barat, dapat dicermati bahwa sebagian warga masyarakat masih belum bisa mengakses dan memahami hukum dengan baik. Dampak dari keadaan itu ialah sebagian warga masyarakat belum bisa menyelesaikan problem hukum yang mereka hadapi. Fokus kajian ini ialah mengenai persoalan adanya kesenjangan antara hukum yang tersedia dengan kebutuhan masyarakat terhadap hukum, dan bagaimana institusi fakultas hukum dapat merespons persoalan itu. Metode kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan cara penyuluhan hukum secara langsung kepada masyarakat. Kajian ini disusun berdasarkan data yang diperoleh dari kegiatan penyuluhan tersebut, dan dengan menggunakan metode kajian hukum nondoktrinal. Kajian ini menyimpulkan bahwa kesenjangan antara hukum dan kebutuhan masyarakat akan hukum masih terjadi. Untuk mengatasi masalah tersebut, Pemerintah Depok sudah menyediakan beberapa sistem, seperti Depok Single Window. Namun demikian, sinergi dengan pihak perguruan tinggi, terutama fakultas hukum, masih diperlukan untuk terwujudnya akses kepada hukum serta keadilan yang maksimal bagi masyarakat. (There are still a gap between the existing law and the society’s need to the law indeed. Some people in the society still could not access to the law easily. That condition was captured when a community service activity held at Jatimulya Village, Cilodong, Depok, West Java. The aims of this study are to explain a gap between the law and the society’s need to it, and also how the higher education institution, especially the faculty of law, responds to such problem. This study is based on information collected by the researchers from a community service activity, which is held in the form of public legal consultation. This study uses non-doctrinal legal research method. This study concludes that there is a gap between the law and the society’s need to the law. Regarding to that, in Depok City, The Local Government has been establishing systems, such as Depok Single Window, to help its citizen in doing and solving their certain legal problems. Although the system has been established, but that system still need to be synergized with the faculty of law institution to extend and provide such kind of better access to justice mechanism for the society.)
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
hi@scite.ai
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.