Climate change issues pose complex social and ecological challenges to rural communities in East Luwu Regency, Indonesia. This can be overcome through a collaborative, sustainable, and distributed innovation process for regional resilience and independence in each innovation sector. This study examines the concept of rural living as an inter-organizational interaction design and the process of developing sustainable rural innovation, where multi-stakeholder interaction forms the Quintuple Helix innovation model through a multidimensional case study design that focuses on the concept of innovation participation, knowledge production, innovation ecosystem as a social subsystem system, and socioecological transition toward developing independent rural areas, sustainability of rural innovation programs, and disaster preparedness in East Luwu Regency. This research method is qualitative-explorative with a case study approach exploring the social and ecological systems of rural communities in East Luwu Regency, Indonesia to provide a deeper understanding of the rural innovation process to address socio-ecological challenges through the importance of government-public-private-university synergy and its context in the Magani and Sorowako Villages, East Luwu Regency. The results of this study indicate that the strength of the innovation driver resulting from the cooperation between the East Luwu Government and PT Vale Tbk is the key to the sustainability of village innovations that encourage village innovation and village community participation in the village innovation process so that it has an impact on village community independence and environmental sustainability in East Luwu Regency. However, village innovation in East Luwu Regency still needs to be improved in terms of communication and coordination between actors and sectors.
ABSTRAK. Penelitian ini dilakukan karena tuntutan masyarakat yang sangat besar dalam penyediaan pelayanan yang memberikan informasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk menjawab kebutuhan tersebut pemerintah menggunakan teknlogi informasi dan komunikasi yang disebut dengan e-Government. E-Kelurahan merupakan salah satu jenis pelayanan eletronik (e-Service) di bidang pelayanan Publik Kota bandung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatifdengan fokus permasalahan Bagaimana implementasi e-Service pada program e-Kelurahan dana apa hambatanya. Hasil dari penelitian ini menunujakan bahwa implementasi program e-Service melalui e-Kelurahan belum berhasil. Hal ini ditunjukan dengan adanya hambatan yang menghambat efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program e-Kelurahan. Pemerintah Kota Bandung diharapkan segera menyediakan tenaga pelaksana professional atau dengan diadakannya pelatihan bagi aparat kewilayahan dalam penggunaan aplikasi agar lebih efektif dan efisien.Kata Kunci: Implementasi, E-pemerintah, E-Service, E-Kelurahan ABSTRACT. This research was done because the public demands a very large in the provision of services which provide information in accordance with the needs of the community. To answer this need the government to use information and communication technology called e-Government. E-Kelurahan is one kind of electronic services (e-Service) in the field of public service Bandung city. This study uses qualitative design wich focus on the problem how to implementing e-Service at the e-Kelurahan program funds what kind of obstacle. The results of this study show that the implementation of e-Service via e-Kelurahan has not been successful. This is evidenced by the existence of barriers that hinder the effectiveness and efficiency of e-Village program. Bandung City Governmentis expected to soon be providing professional executive personnel or by the holding of training for regional aggency of using the application in order to more effectively and efficiently.
Secara demografis Kabupaten Garut sangat rentan terjadinya Bencana tanah longsor, banjir, angin puting beliung dan kebakaran dikarenakan wilayah didominasi pegunungan. Mitigasi bencana merupakan langkah awal dalam pencegahan menghadapi bencana. Undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan diatur tentang teknis dan kewenangan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2008. Mitigasi bencana yang dilakukan di Kabupaten Garut yakni dengan membentuk desa tanggap bencana dengan menggunakan tiga aspek yakni perencanaan, kelembagaan ditingkat Desa dan penguatan kapasitas masyarakat sebagai sebuah upaya membangun masyarakat tahan dan tanggap pada bencana. Melalui perencanaan ditingkat desa dengan melibatkan berbagai unsur pengambil kepentingan serta dukungan kebijakan kegiatan mitigasi bencana sangat bermamfaat bagi warga desa yang rentan dengan bencana. Kelembagaan yang dibentuk di Desa berguna untuk mengorganisir warga untuk semakin meningkatkan kepedulian dan rasa sosial yang tinggi. sedangkan pengembangan kapasitas adalah bentuk melatih sumberdaya desa untuk menjadi relawan yang bergerak dan fokus pada tugas kerelawanan dan kebencanaan.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelatihan tanggap bencana belum optimal diberikan kesemua warga, dan masih sebatas kepada relawan yang dibentuk di masing-masing RT/RW, hal tersebut dikarenakan keterbatasan dukungan anggaran dari lembaga kebencanaan maupun dari pemerintah Desa dalam melakukan pemberdayaan dan pendampingan masyarakat. selain itu lemahnya komunikasi antar pemerintah Desa yang menjadi Desa tangguh bencana. Sarannya, Pemerintah Desa harus meningkatkan peran serta warga melalui pelatihan disemua kelompok melalui perencanaan dan memaksimalkan desa tangguh bencana dengan kelembagaan dan pengembangan kapasitas baik relawan kebencanaan maupun warga desa guna mengurangi resiko kerugian kebencanaan dan mendorong warga desa untuk giat melakukan kegiatan penghijauan dan menjaga lingkungan agar tetap asri. Secara demografis Kabupaten Garut sangat rentan terjadinya Bencana tanah longsor, banjir, angin puting beliung dan kebakaran dikarenakan wilayah didominasi pegunungan. Mitigasi bencana merupakan langkah awal dalam pencegahan menghadapi bencana. Undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan diatur tentang teknis dan kewenangan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2008. Mitigasi bencana yang dilakukan di Kabupaten Garut yakni dengan membentuk desa tanggap bencana dengan menggunakan tiga aspek yakni perencanaan, kelembagaan ditingkat Desa dan penguatan kapasitas masyarakat sebagai sebuah upaya membangun masyarakat tahan dan tanggap pada bencana. Melalui perencanaan ditingkat desa dengan melibatkan berbagai unsur pengambil kepentingan serta dukungan kebijakan kegiatan mitigasi bencana sangat bermamfaat bagi warga desa yang rentan dengan bencana. Kelembagaan yang dibentuk di Desa berguna untuk mengorganisir warga untuk semakin meningkatkan kepedulian dan rasa sosial yang tinggi. sedangkan pengembangan kapasitas adalah bentuk melatih sumberdaya desa untuk menjadi relawan yang bergerak dan fokus pada tugas kerelawanan dan kebencanaan.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelatihan tanggap bencana belum optimal diberikan kesemua warga, dan masih sebatas kepada relawan yang dibentuk di masing-masing RT/RW, hal tersebut dikarenakan keterbatasan dukungan anggaran dari lembaga kebencanaan maupun dari pemerintah Desa dalam melakukan pemberdayaan dan pendampingan masyarakat. selain itu lemahnya komunikasi antar pemerintah Desa yang menjadi Desa tangguh bencana. Sarannya, Pemerintah Desa harus meningkatkan peran serta warga melalui pelatihan disemua kelompok melalui perencanaan dan memaksimalkan desa tangguh bencana dengan kelembagaan dan pengembangan kapasitas baik relawan kebencanaan maupun warga desa guna mengurangi resiko kerugian kebencanaan dan mendorong warga desa untuk giat melakukan kegiatan penghijauan dan menjaga lingkungan agar tetap asri. Demographically Garut Regency is very vulnerable to landslides, floods, whirlwinds, and fires due to mountainous dominated areas. Disaster mitigation is the first step in preventing disaster. Law number 24 of 2007 concerning Disaster Management and regulated technical and authority by the National Disaster Management Agency as stipulated in Presidential Regulation No. 8 of 2008. Disaster mitigation carried out in Garut Regency is by forming disaster response villages using three aspects namely planning-, institutions at the village level and community capacity building as an effort to build a community resilient and responsive to disasters. Through planning at the village level, involving various elements of stakeholders and policy support for disaster mitigation activities is very beneficial for villagers who are vulnerable to disasters. The institution formed in the village is useful for organizing citizens to further increase awareness and high social sense. whereas capacity building is a form of training village resources to become volunteers who move and focus on volunteerism and disaster tasks. The results of this study indicate that disaster response training has not been optimally provided by all residents, and is still limited to volunteers formed in each RT / RW, this is due to the limited budget support from disaster agencies and the village government in carrying out community empowerment and assistance. in addition to that the weak communication between the village governments which became disaster-resilient villages. The suggestion is that the village government should increase the participation of citizens through training in all groups through planning and maximizing disaster-resilient villages with institutions and capacity building for both disaster volunteers and villagers to reduce the risk of disaster losses and encourage villagers to actively engage in greening activities and preserve the environment beautiful.
This study reported the village fund evaluation of Penukal Abab Lematang Ilir regency (PALI), South Sumatera, Indonesia. The amount of village funds in the Penukal Abab Lematang Ilir regency (PALI) has increased yearly. However, it was also acknowledged that this has not been enough to impact PALI regency significantly. This study used qualitative mixed methods, and the data were collected using interviews, documentation and observations with nine informants from four selected villages, including Babat village, with a developed village typology, Muara Sungai village and Tanah Abang Selatan village, with an underdeveloped village typology, and Karta Dewa village, with a developing village typology. The research showed the village funds were divided into four indicators in the local government’s commitment to developing Indonesia from the periphery by strengthening regions and villages within the framework of a unitary state. However, the village fund policy evaluation in PALI regency, South Sumatera Province, has not been practical in regards to input, process, output, and outcome indicators. In addition, this paper provided insight into the development and village innovation field to evaluate village funds.
This research was based on tourism problems in Cimahi City which does not yet have its own tourism brand image while Cimahi City is included as a priority part of world-class tourism development from West Java, Cimahi City has a geographical condition that is not too broad with minimal tourism resources among other areas around Cimahi City, Therefore, how the planning of tourism development program by the Youth and Sports Tourism Culture Office of Cimahi City is interesting to research. In carrying out this study, the authors used the theory put forward by Ulber Silalahi as a guideline in analyzing the planning process carried out. There are four planning steps presented consisting of setting goals, strategic plans, operational planning, implementation and evaluation of planning.The purpose of this study is to describe and analyze how the planning of tourism development programs by the Cimahi City Youth and Sports Tourism Culture Office in an effort to develop Cimahi city tourism. This research uses qualitative research methods with a deskriftrif approach Data collection techniques are conducted through observations, in-depth interviews, and documents. Then to test the credibility of the data using the technique of triangulation of the source then the data is reduced, presented, and drawn conclusions. The results showed that there are two steps that are still not implemented from the four rare planning carried out by the Youth Tourism And Sports Culture Office of Cimahi City, namely in the strategic plan step and operational plan steps while the two steps that have been implemented are the determination of goals and impelemntasi and evaluation of planning, based on the results of research and discussion can be concluded that the planning of the Tourism Development Program by Din As Tourism Culture has not been implemented, for that the author provides advice as input that is coordinating and coordinating with tourism stakeholders and making operational operational standards and innovation activities in this program in addition to improving the quality of human resources in the organization, it is necessary to conduct programmatic training on tourism development. Penelitian ini dilatarbelakangi atas dasar permasalahan pariwisata di Kota Cimahi yang belum memiliki brand Image pariwisatanya sendiri sementara itu Kota Cimahi termasuk sebagai wilayah yang menjadi bagian prioritas pembangunan pariwisata kelas dunia dari Jawa Barat, Kota Cimahi memiliki kondisi geografis yang tidak terlalu luas dengan sumber daya pariwisata yang minim diantara daerah lainnya di sekitar Kota Cimahi, Oleh Karena itu bagaimana perencanaan program pengembangan pariwisata oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi menarik untuk diteliti. Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis menggunakan teori yang dikemukakan oleh Ulber Silalahi sebagai pedoman dalam menganalisis proses perencanaan yang dilakukan. Terdapat empat langkah perencanaan yang dikemukakan terdiri dari penetapan tujuan, rencana strategis, perencanaan operasional, implementasi dan evaluasi perencanaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana perencanaan program pengembangan pariwisata oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi dalam upaya mengembangkan pariwisata kota Cimahi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriftrif Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumen. Kemudian untuk pengujian kredibilitas data menggunakan teknik triangulasi sumber kemudian data-data tersebut di reduksi, disajikan, dan ditarik simpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat dua langkah yang masih belum terlaksana dari empat langka perencanaan yang dilakukan Oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi yaitu pada langkah rencana strategis dan langkah rencana operasional sementara dua langkah yang sudah terlaksana yaitu penetapan tujuan dan impelemntasi serta evaluasi perencanaan, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa perencanaan Program Pengembangan Pariwisata Oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata belum terlaksana, untuk itu penulis memberikan saran sebagai masukan yaitu melakukan koordinasi dan kersama dengan stakeholders pariwisata serta membuat standar operasional operasional dan inovasi kegiatan pada program ini selain itu untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di organisasi maka perlu dilakukan pelatihan terprogram tentang pengembangan pariwisata.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
hi@scite.ai
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.