ABSTRAKArtikel tentang pengoperasian jaring arad di perairan Pantai Utara Jawa: problem dan penyelesaiannya ini membahas masalah konflik kenelayanan, terutama permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan jaring arad di perairan Pantai Utara Jawa Tengah dan Jawa Barat. Artikel ini merupakan hasil penelitian yang mengambil lokasi di Kabupaten Rembang dan Cirebon. Penelitian tersebut dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan penangkapan udang dengan menggunakan jaring semi trawl merupakan suatu fenomena sosial yang menunjukkan tidak ada alternatif lain bagi nelayan dalam mencari sumber kehidupan. Fenomena ini juga menunjukkan telah terjadi jalan pintas dan bersifat jangka pendek tanpa melihat dampak-dampak yang ditimbulkan baik dari segi sosial, ekonomi dan lingkungan. Upaya untuk mengatasi problem penggunaan jaring arad di Pantura tampaknya tidak mudah. Pemerintah telah mengeluarkan peraturan yang melarang penggunaan jaring arad. Akan tetapi tampaknya kebijakan pelarangan alat tangkap tersebut menghadapi masalah pada implementasi di lapangan. Penegakan hukum belum bisa dilakukan secara optimal. Hal ini antara lain disebabkan masih pasifnya para petugas dalam mengontrol terjadinya pelanggaran, dan keberadaan petugas tidak didukung oleh prasarana yang memadai. Jadi ada kesan bahwa pelarangan alat tangkap tersebut tidak mendapat dukungan dari aparat penegak hukum, sehingga masalah yang berkaitan dengan penggunaan alat tangkap yang sudah dilarang tersebut tidak dapat terselesaikan secara tuntas.
Komunitas pesisir di Indonesia sangat rentan dengan kemiskinan. Untuk mengatasi kemiskinan, kontribusi dari laki laki dan perempuan sangat dibutuhkan. Menurut data terkini, terdapat 2.7 juta nelayan di Indonesia dan mayoritas berada di garis kemiskinan. Nelayan yang masuk dalam kategori ini bukan hanya nelayan laki–laki, namun juga nelayan perempuan. Berbicara mengenai nelayan, laki–laki selalu menjadi sentra utama dalam kegiatan perikanan. Namun pada kenyatannya, di beberapa daerah di Indonesia, kaum perempuan cenderung memiliki peranan lebih signifikan dibanding laki-laki, baik di area domestik maupun pada kegiatan produktif yang berhubungan dengan perikanan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisa keterlibatan serta peran perempuan pesisir dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarganya serta memberikan pemahaman mengenai kondisi serta pergerakan sosial perempuan pesisir Demak, agar keberadaan mereka diakui oleh pemerintah. Artikel ini dibuat berdasarkan hasil penelitian di Kabupaten Demak dengan menggunakan metode kualitatif melalui pengumpulan data primer (ke lapangan) dan analisa data sekunder. Hasil yang diperoleh melalui penelitian ini menggambarkan bahwa perempuan nelayan di Kabupaten Demak telah menyadari bahwa mereka harus melakukan pergerakan sosial agar bisa memperjuangkan hak dan kesetaraan mereka sebagai subjek hukum yang diakui oleh negara karena melalui pergerakan tersebut barulah mereka bisa mengakses segala program peningkatan kapasitas yang bermanfaat untuk pengurangan kemiskinan. In Indonesian coastal communities, poverty is becoming one of the major issue. To eradicate poverty, there should be a significant contribution from male and female. According to the latest data, there are 2.7 million fishermen in Indonesia who trapped in poverty. Fishermen who included in this category are not only male, but also female. Discussing about fishermen, male have always been the main centers in fishing activities. But in fact, in some regions in Indonesia, women have more significant role than men, both in the domestic area and in productive activities. This article aims to analyze the involvement of coastal women in fulfilling their family needs as well as to give such understanding about their vivid condition in conducting social movement, so that their existence will be acknowledged by government. This article is based on field research conducted in Demak regency using qualitative methods, such as data collected from primary and secondary sources. The result of this research elucidates that fisherwomen in Demak has realized that they need to conduct social movement to fight for the rights and equalities as the legal subject of a State, because through that movement, then they might access the capacity building program which can eradicate their poverty level.
CO-MANAGEMENT SUMBERDAYA LAUT PELAJARAN DARI PENGELOLAAN MODEL CO-FISH DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR,PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT. Ratna Indrawasih ¹ ABSTRAKSecara teoritis, praktek pengelolaan sumberdaya laut secara co-management lahir sebagai kritik terhadap pengelolaan yang bersifat sentralistik, seperti yang selama ini dipraktekkan di Indonesia dan community-based management. Kedua praktek pengelolaan sumberdaya laut ini memiliki kelemahan, yang diantaranya disebabkan oleh ketiadaan sinergi antara pemerintah dengan masyarakat (user group). Praktek co-management sebagai alternatif untuk mendorong terjadinya sinergi antar semua stakeholder terkait dalam pengelolaan sumberdaya laut. Penelitian ini mencoba mempelajari penerapan Co-fish di Kabupaten Lombok Timur-Nusa Tenggara Barat, yaitu pengelolaan sumberdaya laut yang dilakukan dengan pendekatan co-management dengan melibatkan stakeholder terkait. Bagaimana mekanisme dan dampaknya terhadap masyarakat binaannya serta bagaimana kekuatan dan kelemahannya yang didasarkan pada prinsip pendekatan co-management. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif. I. PENDAHULUANdengan konsepsinya mengenai the tragedy of the commons, Gordon (1954) dengan Pengelolaan sumberdaya laut yang telah konsepsi mengenai private ownership dan dilakukan selama ini, baik oleh pemerintah Scott (1955) dengan konsepsinya mengenai maupun masyarakat tampaknya belum pemilikan tunggal. Teori-teori ini mendasari menemukan hasil sesuai yang diharapkan. m a n a j e m e n s u m b e r d a y a a l a m y a n g Pengelolaan sumberdaya laut yang dilakukan sentralistik karena kalaupun kemudian hak oleh pemerintah selama ini bersifat penguasaan terhadap sumberdaya alam itu sentralistik. Sebagaimana diketahui, bahwa didistribusikan kepada berbagai pihak, tetapi dukungan terhadap praktek manajemen yang pemerintahlah yang mengatur pendistribusian sentralistik diberikan oleh teori-teori yang hak-hak tersebut setelah mendefinisikan mengakar pada konsep-konsep kepemilikan bahwa laut dikuasai negara. Selain itu, dalam sumberdaya alam seperti Hardin (1968) rejim manajemen seperti ini, segala instrumen
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
hi@scite.ai
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.