Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui Penerapan sanksi dalam melaksanakan prosedur yang  telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang korelasi yuridisnya berkaitan dengan  tugas  dan  fungsi  kinerja  BKSDA  sebagaimana  tertuang dalam Undang-Undang No  5  Tahun  1990, dengan kajian dan analisa mendalam terhadap penerapan  sanksi  pidana  dan  penghambat keberhasilan pelaksanaan BKSDA, serta  pandangan  masyarakat terhadap kinerja BKSDA kota Sorong.Penelitian  ini  di  laksanakan  di  BKSDA  Kota  sorong  dengan  mengambil  sampel  pegawai BKSDA  Kota sorong,  yang dilakukan dengan pengamatan secara mendalam mengenai gejala  yang  diteliti.  Di  samping  wawancara  terstruktur  dengan  responden,  dengan  lokasi  yang berbeda–beda, sehingga peneliti dapat menelaah rasionalitas dan akurasi implementasi atau pelaksanaan penerapan sanksi yang dilakukan oleh BKSDA Kota sorong, dan  rating  ekspektasi publik  terhadap  bobot  pelaksanaan penerapan sanksi terhadap eksploitasi pada kawasan  hutan konservasi di Kota sorong.Temuan yang diperoleh dalam penelitian diantara lain adalah: (1) Mengetahui penghambat penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penambangan liar terbuka di dalam kawasan hutan konservasi. (2) BKSDA Kota sorong  mampu  untuk  menerapkan  sanksi  pidana  terhadap  penyelenggara eksploitasi di Kota  sorong  yang  pada  aspek  hukum  terhadap  tindak  pidana pelaku penambangan liar terbuka di dalam  kawasan  konservasi  hutan dan  mampu  untuk  bisa  terealisasi  dengan  baik  yang  telah ditetapkan  pada  peraturan perundang–undangan yang mengatur tentang  terkait  Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam pada kawasan Hutan.Sebagai bahan informasi  bagi masyarakat mengenai  potensi  sumber  daya  hutan  serta  cara  pengelolaannya di Kota sorong, sehingga mampu untuk dijadikan sebagai salah satu bahan pada bagian stakeholder, pemerintah, maupun swasta dalam pengambilan keputusan dan berkaitan dengan penggunaan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam yang terdapat pada kawasan hutan konservasi Agraria kehutanan yang berada pada wilayah Kota sorong sebagai Zona yang memiliki kawasan hutan yang begitu besar dan sangat bermanfaatkan bagi masyarakat Kota Sorong.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya sengketa tapal batas di Distrik Moraid Papua Barat.  Kecenderungan masyarakat Adat Distrik Moraid dalam aktivitas sehari hari dan dalam pelbagai hal termasuk proses penerimaan pelayanan dan pengurusan surat menyurat tentang kependudukan sebagian masih dilayani oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong sebagai Kabupaten Induk. Menggunakan Pendekatan yuridis sosiologis (Z.Ali,2014) adalah dengan tujuan melihat dan menganalisis aspek aspek hukum yang terjadi dalam masyarakat serta mengidentifikasi masalah yang terjadi.  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sengketa tapal batas di Distrik Moraid adalah menjadi beban dan tanggung jawab Dewan Adat yang harus diselesaikan secara transparan dan terbuka kepada masyarakat tanpa ada kepentingan dan intervensi dari Pemerintah Daerah kedua wilayah, sehingga dalam keputusan Dewan Adat dapat menjadi rujukan perdamaian dan solusi bagi pihak pihak yang bertikai    sesuai dengan kaidah hukum adat dan nilai nilai kearifan lokal yang berlaku.Atau jika belum memenuhi harapan maka dapat melakukan gugatan melalui  Pengadilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Konstitusi.

Agarwood plants have been used more parts of the stem which contains high economic value sapwood. However, it turns out that gaharu leaves have the potential to be developed as a source of natural antioxidant compounds so that they can be made into herbal teas that are healthy, safe and suitable for consumption. This workshop is an effort to empower the Klayili Forest Farmers Group (KTH) in Sorong Regency to process agarwood leaf into herbal tea drinks. The method of implementing this Community Service (PkM) activity is a workshop focused on community empowerment efforts through Forest Farmers Groups in making tea from agarwood leaf. Implementation of Community Service (PkM) is carried out in the form of workshops with practical demonstrations. The results of Community Service (PkM) activities in the form of Empowerment of the Klayili Forest Farmer Group (KTH) in the Production of Herbal Tea Made from Agarwood Raw Materials in Klayili Village include among others: 1. Inter-competent preparation and coordination stage; 2). Preparation of facilities and infrastructure for making gaharu tea; and 3). The process of making gaharu tea, which includes taking raw materials, sorting leaves, cleaning leaves, drying, chopping, blending, oxidation of leaves, and packaging. Based on the results of the activity, there was an increase in understanding related to the procedure for making gaharu tea starting from preparation, processing and packaging

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Pelaksanaan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Sorong. Untuk mengetahui Dasar Pertimbangan Hakim dalam memberikan  penetapan mengenai Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Sorong.Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Sorong, Penelitian ini menggunakan pendekatan pendekatan yuridis empiris, kemudian tekhnik pengumpulan data dengan cara  wawancara Majelis Hakim Pengadilan Agama dan Panmud Permohonan dan studi dokumen-dokumen atau bahan pustaka yang menyangkut data yang di perlukan.Hasil penelitian mengenai pelaksanaan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Sorong setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu secara keseluruhan tahap dan prosedurnya sudah sesuai dengan hukum Acara Peradilan Agama sebagaimana yang ada dalam HIR / R.Bg. dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara keseluruhan prosedur pengajuan perkara itsbat nikah yang sudah berjalan di Pengadilan Agama Sorong dapat dikelompokkan menjadi (5) lima yaitu mendaftar ke Kantor Pengadilan Agama Sorong, membayar panjar biaya perkara, menunggu panggilan sidang dari pengadilan, menghadiri persidangan dan putusan pengadilan.